Zonajatim.com, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dan Wabup Subandi sudah merencanakan percepatan perbaikan jalan rusak dengan melibatkan pemerintah desa. Melalui anggaran BKK (bantuan keuangan khusus), kepala desa bisa melaksanakan pengecoran dengan sistem padat karya. Karena menurut Gus Muhdlor, ujung tombak pembangunan ada di desa.
Pernyataan itu disampaikan Gus Muhdlor dalam sambutannya usai melantik 58 kepala desa terpilih di wilayah kecamatan Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Waru, Taman, Sedati, dan Sukodono. Hari Rabu (3/3/2021) Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor melantik 172 kapala desa hasil pemilihan pilkades serentak tahun 2020.
Pelantikan dilakukan secara terpisah dibagi tiga sesi. Sesi pertama ada 58 kades kemudian sesi kedua dan ketiga masing-masing 57 kades.
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor akan keliling ke desa-desa mengecek jalan. Dengan naik sepeda ontel bersama dengan kepala desa Ia akan melihat langsung kondisi jalan kabupaten dan jalan di desa yang membutuhkan penanganan cepat.“Sudah masuk direncana kami, nanti bentuknya BK atau BKK, karena kami melihat sebenarnya ujung tombak pembangunan itu ada di desa termasuk juga penguatan bumdes. Karena hari ini ada kementerian desa sudah baik sekali ada program SDGs desa, ini yang harus kita dorong dan pastikan bersama-sama mari kita dukung program dari pusat terutama untuk desa”, katanya.
Terkait dengan pengawasan anggaran, Bupati Gus Muhdlor memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang dimiliki sudah ada.“Mekanisme pengawasan sudah ada, tinggal diperkuat saja,” tambahnya.
Sejumlah instruksi bupati Sidoarjo kepada para kepala desa diantaranya, sinergitas penanganan covid-19, penyusunan RPJMDes maksinal 3 bulan sudah selesai setelah pelantikan.“RPJMDes haru sesuai dengan RPJMD dan RPJMD kabupaten linier dengan RPJMD Provinsi sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur saat saya dilantik di gedung grahadi Surabaya”, ujar Gus Muhdlor.
Gus Muhdlor menekankan tranparasansi dan akuntalibitas dalam mengelola anggaran, publik harus mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah desa.
“Minimal gelondongan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tahun itu, termasuk juga ada transparansi untuk rencananya juga kita dorong walaupun memang bertahap ya, tapi kalau untuk pelaporan saya harapkan minimal yang manual lewat papan billboard atau di spanduk itu ada sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat”, terangnya. Sp
