Zonajatim.com, Sidoarjo – Komisi II DPR RI lakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Sidoarjo, Jumat, (28/5). Kunjungan spesifik terkait pelayanan publik. Turun dari bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, mereka langsung menuju Mall Pelayanan Publik/MPP Kabupaten Sidoarjo.
Para wakil rakyat tersebut ingin memastikan pelayanan publik di MPP Sidoarjo Jalan Lingkar Timur itu berjalan baik. Tercatat 15 orang anggota Komisi II DPR RI dalam agenda kunjungan spesifik di Kabupaten Sidoarjo.
Usai melihat satu persatu stan pelayanan publik di MPP, rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan dialog dengan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali S.IP dipendopo Delta Wibawa.
Dalam kesempatan tersebut H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan kedatangannya untuk mengetahui perkembangan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Dirinya mengapresiasi positif berdirinya MPP yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat akan pelayanan publik yang diberikan. “Saya kira betul bahwa Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk meningkatkan bentuk tanggung jawabnya sebagai pemerintah yaitu melayani masyarakat dengan mendirikan mall pelayanan publik,”ucapnya.
Dalam kunjungannya kali ini H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga ingin mengetahui langsung upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pelayanan publik. Bagaimana upaya menciptakan pelayanan publik semakin hari semakin baik. Dalam kunjungan kali ini dirinya juga ingin mengetahui secara langsung penerapan Online Single Submission atau OSS yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. “Kita juga ingin mendengarkan penerapan Online Single Submission, bagaimana sistem yang sudah dibangun, pengelolaan sumberdaya manusianya seperti apa,”ujarnya.
Dalam dialog tersebut sejumlah anggota Komisi II DPR RI mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai kualitas layanan publik yang dilakukan MPP. Termasuk anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin yang juga mempertanyakan soal tingginya Silpa Pemkab Sidoarjo yang juga berkaitan dengan pelayanan pembangunan di masyarakat. “Kami minta Bupati Gus Muhdlor bisa menekan angka Silpa tahun 2021 sehingga uang APBD bisa dibelanjakan dengan maksimal dan pembangunan di Sidoarjo dapat dirasakan masyarakat,” ujar Rahmat Muhajirin dari Fraksi Gerindra yang juga warga Sidoarjo ini.
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali bangga mendapat kunjungan Komisi II DPR RI. Kunjungan seperti ini menjadi motivasi Kabupaten Sidoarjo untuk terus berbenah kearah yang lebih baik lagi. Dikatakannya perkembangan MPP terus membutuhkan dukungan dan koordinasi dari pemerintah pusat. “Perhatian seperti ini (kunjungan) membuat kami untuk terus bergerak memperbaikinya,”ucapnya dihadapan anggota Komisi II DPR RI yang hadir dipendopo Delta Wibawa.
Bupati H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menilai perkembangan MPP terbilang bagus. Ada 23 instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta ada 177 pelayanan perijinan yang bisa diselesaikan di MPP. Bahkan program Sippadu atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu versi 2.0 sudah diadopsi dibeberapa kabupaten kota lain. “Dan kemarin mendapatkan penghargaan bersama lima kabupaten tingkat nasional,”ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono yang hadir mendampingi bupati Sidoarjo mengungkapkan penerapan OSS di Kabupaten Sidoarjo terbilang cepat. Sejak diterbitkan PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bulan April 2018, Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkannya dibulan Agustus ditahun itu juga. “Kami termasuk pioner untuk OSS,”ucapnya.
Ari Suryono mengatakan saat penerapan OSS ditahun 2018, Kabupaten Sidoarjo ditunjuk sebagai pilot projek oleh kementerian ekonomi pada saat itu. Dikatakannya penerapan OSS ditindaklanjuti dengan penerapan aplikasi Sippadu yang terus mengalami pembaharuan. Saat ini telah hadir Sippadu 2.0 yang kemarin mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RI sebagai role model nasional.
“Untuk Sippadu 2.0 sudah direplikasi dibeberapa kabupaten kota sekitar 50, dulu pilot projeknya adalah percontohan KPK pada saat KPK melakukan pemantauan di Jawa Timur kemudian melakukan replikasi, mengundang kabupaten kota untuk melakukan MoU dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo,”ujarnya.
Dalam kunjungan spesifik pagi tadi, Komisi II DPR RI didampingi Pimpinan Ombudsman RI Mokh. Najih serta Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri David Yama dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri Sugeng Hariyono. Sp
