Zonajatim.com, Sidoarjo – Masih tingginya angka penyebaran covid-19, membuat miris anggota dewan.
Komisi D DPRD Sidoarjo meminta rencana pembelajaran tatap muka (PTM) ditunda oleh Pemkab Sidoarjo dan bahkan pihaknya meminta agar dikaji ulang secara mendalam. Mengingat kasus Covid-19 saat ini sedang meningkat tajam.”Mengamati perkembangan kasus Covid-19 di Sidoarjo trendnya naik. Kita wajib berpikir ulang rencana PTM di seluruh Sidoarjo,” kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo H Dhamroni Chudlori.
Menurut Dhamroni, pelaksanaan PTM memang sifatnya kasuistik. Setiap wilayah berbeda penerapannya. Untuk wilayah yang sudah dipastikan aman, PTM bisa dilaksanakan. “PTM mungkin bisa dilakukan di wilayah tertentu yang dipastikan sudah aman. Dengan kasus terinfeksi Covid-19 yang sudah melandai. Syukur-syukur menurun, itupun harus dipersiapkan dengan matang regulasinya,” ujar politisi PKB ini.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PTM antara lain lama pembelajaran di sekolah, jumlah siswa harus dibatasi, protokol kesehatan ditegakkan, serta Satgas sekolah harus siap. “Jangan sampai wilayah yang awalnya melandai, karena menerapkan PTM kurang persiapan malah bisa menimbulkan klaster baru,” tegas Dhamroni.
Dhamroni memahami para siswa sudah sangat jenuh belajar dari rumah selama pandemi Covid-19 melanda. Namun jika melaksanakan PTM harus dipersiapkan dengan matang. “Saya memaklumi siswa sudah mulai jenuh, belajar, bermain, beraktifitas di rumah. Tetapi semangat untuk bisa membuka PTM harus diimbangi dengan disiplin yang tinggi,” paparnya.
Oleh karena itu, Komisi D DPRD Sidoarjo meminta Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan kembali rencana memulai pembelajaran tatap muka (PTM) atau sekolah tatap muka untuk para siswa dalam waktu dekat ini.
Alasannya, belakangan Covid-19 kembali merebak, apalagi ada varian baru yang disebut-sebut lebih berbahaya ketimbang virus sebelumnya.
Varian yang dicemaskan itu adalah varian Delta asal Afrika yang juga sudah menyerang warga Jawa Timur. “Menurut kami, sebaiknya (pemda) dipertimbangkan ulang rencana PTM,” ujar anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Aditya Nindyatman.
Politisi PKS itu juga meminta pemerintah lebih matang dan menyiapkan banyak hal sebelum PTM kembali digelar. “Jangan sampai belajar tatap muka justru menjadi klaster-klaster baru penyebaran Covid-19. Ini benar-benar perlu diwaspadai, karena kondisi Sidoarjo sudah membaik. Jangan sampai kembali parah seperti dulu,” harapnya.
Apalagi disebutnya, belakangan kedisiplinan protokel kesehatan (prokes) masyarakat juga mulai kendor. Banyak yang abai terhadap prokes. Padahal virus varian baru sedang menyebar di Jawa Timur.”Penanganannya harus lebih dimaksimalkan lagi. Sebagai upaya pencegahan agar Covid-19 tidak kembali merebak di Sidoarjo. Terutama yang varian baru tersebut,” lanjutnya.
Intervensi pemerintah dirasa penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan prokes sebagai bentuk pencegahan. Secara khusus, pemkab diharapkan memiliki skema yang tepat terkait pencegahan agar varian virus yang baru itu tidak sampai masuk Sidoarjo sebelum mulai menggelar PTM.
“Sekali lagi, rencana PTM sebaiknya dipertimbangkan lagi. Jika perlu ditunda dulu sampai beberapa waktu ke depan, sambil melihat trend penyebaran Covid-19. Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih aktif dalam pengendalian dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19,” ujar Adit.
Penundaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Sidoarjo dinilai memang sudah selayaknya dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo. Sebab saat ini, perkembangan situasi pandemi covid-19 sudah mengkhawatirkan.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, dari total 225 bed occupancy rate (BOR) yang dimiliki RSUD Sidoarjo, yang sudah terisi saat ini sudah mencapai angka 218 bed. Hal itu setara dengan 96,89 persen bed yang ada sudah terisi.“Padahal sebelumnya yang sudah terisi baru 175 bed saja. Melihat kondisi saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan,” ucap Bangun Winarso.
Legislator dari Fraksi PAN itu mengatakan, sejatinya pihaknya sangat mengharapkan agar PTM bisa segera dilaksanakan. Namun, karena kondisinya memang sedang mengalami kenaikan, maka dirinya untuk saat ini sepakat agar PTM ditunda terlebih dahulu.“Terutama melihat kondisi di RSUD Sidoarjo yang mengalami kenaikan semacam itu, berarti memang sudah sepantasnya menunda PTM sampai kondisi kembali memungkinkan,” ujarnya.
Hal sama juga disampaikan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra Hj Mimik Idayana yang meminta Pemkab Sidoarjo menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang rencananya akan dilaksanakan bulan Juli 2021 untuk semua jenjang pendidikan.
Wanita yang akrab disapa Bu Mimik ini melanjutkan, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sudah mengeluarkan surat edaran tanggal 22 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro. Di surat edaran tersebut diterangkan, untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara daring/online dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ditunda. “Sidoarjo sudah tidak ada zona hijau yang betul-betul hijau, maka dari itu agar tidak terjadi penyesalan dengan banyaknya angka aktif dan kematian, maka sangat bijak jika semua ditunda, apapun zonanya,” tegasnya.
Menurut Hj Mimik Idayana, dirinya mendapatkan informasi, jumlah ruangan di RSUD di Sidoarjo sudah penuh dengan pasien Covid-19, kapasitas Rumah Sakit rujukan Covid-19 juga semakin terbatas. “Jangan lelah dan bosan menggunakan protokol kesehatan,” ajak Hj Mimik Idayana.
Bahkan, Hj Mimik menegaskan, PTM benar-benar bisa dilaksanakan di Sidoarjo ketika sudah berada di zona hijau. “Ya, saya setuju kalau sudah zona hijau,” katanya.“Kalau kondisi zona merah sekarang ya jangan dibuka, itu namanya anak-anak bisa Covid-19 semua,” tambahnya.
Hj Mimik menyebutkan, saat ini vaksinasi Covid-19 di Sidoarjo tengah berjalan dan belum rampung. Selain itu, dirinya menilai vaksinasi tersebut belum bisa menjamin untuk terhindar dari Covid-19.
Pemkab Sidoarjo melalui Surat Edaran Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor tanggal 22 Juni 2021 memutuskan menunda kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), seiring dengan belum melandainya kasus positif Covid-19.
“Pelaksanaan sekolah kembali dilaksanakan secara daring, sampai tren covid-19 menurun,” kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Bupati Mudhlor menambahkan, prinsip pencegahan covid-19 seperti ‘gas’ dan ‘rem’ pada kendaraan. Untuk itu, harus disesuaikan dengan kondisi penyebaran covid-19. “Iya intinya ditunda hingga kondisi covid-19 ini kembali mereda,” kata Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Sp/adv
