Zonajatim.com, Sidoarjo – Mulai Sabtu (3/7/2021) sampai dengan 20 Juli 2021, Kabupaten Sidoarjo menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali untuk memperketat aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19, resmi dijalankan.
Pemberlakuan PPKM Darurat tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Guna mengecek kesiapan personel gabungan dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, Forkopimda Sidoarjo menggelar apel pasukan di Mapolresta Sidoarjo, Sabtu (3/7/2021).
Apel pengecekan pasukan pelaksanaan PPKM Darurat, dipimpin Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dengan didampingi Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Mohammad Iswan Nusi dan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro. Diikuti para peserta apel terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
“Peraturan yang diterapkan selama berlakunya PPKM darurat ini akan lebih ketat dari penerapan PPKM sebelumnya. Tujuannya untuk menurunkan angka pertambahan Covid-19, sehingga ada berbagai pengetatan aktifitas masyarakat yang tertuang didalamnya,” jelas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor juga menghimbau masyarakat agar disiplin patuhi segala peraturannya, sebagai faktor penting keberhasilan dari PPKM darurat. Serta membantu pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19.
Usai digelar apel kesiapan pasukan, personel gabungan melakukan patroli penegakan disiplin atau operasi yustisi protokol kesehatan. “Patroli gabungan operasi yustisi di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo akan dimaksimalkan, guna mendisiplinkan warga yang tidak mematuhi peraturan dari PPKM Mikro dan tidak disiplin protokol kesehatan,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.
Dalam pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali, Kabupaten Sidoarjo berada di level 4. Implikasi dari daerah yang masuk level 4 perkantoran 100 persen work from home (kerja dari rumah) untuk sektor non essensial. Kegiatan belajar mengajar wajib daring. Sementara untuk sektor essensial dan kritikal, esensialnya 50 persen dengan prokes, kritikalnya tetap masuk 100 persen dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Sp
