Zonajatim.com, Sidoarjo – Memasuki program Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah mulai tingkatan SD hingga SMA, anggota Komisi II DPR RI H Rahmat Muhajirin dan istrinya Hj Mimik Idayana yang juga anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra menyerahkan SK bea siswa PIP (Program Indonesia Pintar) serta alat sekolah pada para siswa tiga SDN di Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (11/9/2021).
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo M Kayan ikut hadir dalam kegiatan tersebut.
Tiga sekolah yang didatangi yakni SDN Singogalih Kec Tarik dengan jumlah siswa yang mendapat bea siswa PIP dan bantuan alat sekolah berupa tas ransel serta buku serta alat tulis sebanyak 19 siswa, kemudian 20 siswa SDN Boro Kec Tanggulangin serta 27 siswa SDN Kedungkendo Kec Candi.
Pada kesempatan tersebut H Rahmat Muhajirin menyampaikan kepada siswa penerima PIP agar dana bea siswa tersebut dapat di pergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pendidikan. “Siswa yang menerima dana PIP tersebut harus memanfaatkannya untuk kebutuhan pendidikan agar prestasinya semakin meningkat,” ungkapnya.
Menurut Rahmat Muhajirin, dirinya sebagai wakil rakyat dari dapil Surabaya-Sidoarjo memiliki tanggungjawab untuk menyalurkan program dari pemerintah untuk rakyat yang mempercayai dirinya duduk di DPR RI. “Program PIP sebenarnya milik Komisi X, namun saya ditawari untuk menyalurkan ya langsung saja saya ambil. Saya mengajukan 400 bea siswa PIP, namun disetujui 100, makanya sekarang saya salurkan bersama istri saya yang membantu alat sekolah,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Program Indonesia Pintar yang bersumber dari pusat ini akan terus berlanjut selama siswa masih memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berstatus siswa dengan tujuan dapat membantu meringankan orang tua mereka dalam memenuhi biaya pendidikan.
Hj Mimik Idayana anggota Komisi D DPRD Sidoarjo menambahkan bahwa bantuan alat sekolah pada siswa SD untuk memotivasi mereka lebih giat belajar dalam mengikuti PTM. “Mereka mulai masuk sekolah secara langsung tatap muka, kita berikan peralatan sekolah untuk memberi semangat bersekolah dan memacu prestasi,” ujar Hj Mimik Idayana.
Sementara itu, dalam kegiatan penyerahan program PIP dan bantuan alat sekolah, mereka mendapat laporan dari guru dan kepala sekolah mengenai sejumlah persoalan seperti kerusakan kelas, nasib guru honorer dan lainnya. Bahkan dalam dialog dengan guru dan kepala sekolah, Rahmat Muhajirin mendapat laporan adanya dugaan tarif jual beli jabatan bagi siapa yang mau menjadi kepala sekolah SD Negeri dengan nominal jutaan rupiah.
“Keluhan ini yang kami terima dari beberapa guru, dan saya berharap Bupati Sidoarjo bisa merespon keluhan ini dengan cepat, jangan sampai ada jual beli jabatan di Sidoarjo,” ujar Rahmat Muhajirin saat menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar (PIP) sekaligus memberikan bantuan peralatan sekolah kepada siswa SDN Kedungkendo Candi.
Menurut Rahmat Muhajirin, dugaan adanya jual beli jabatan Kepsek ini, disinyalir karena banyaknya kursi kosong kepala sekolah untuk SD Negeri.
Apalagi masih ada satu kepala sekolah SD Negeri, yang merangkap memegang beberapa sekolah SD Negeri juga.“Banyak guru yang berkompeten untuk mengisi jabatan Kepsek ini, namun terkendala, karena masih dirangkap oleh Kepsek lain. Ini juga harus ada upaya jalan keluar dari Bupati Sidoarjo,” ungkap Rahmat Muhajirin.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo M Kayan mengatakan mendapat informasi banyaknya kursi Kepsek kosong di Sidoarjo dan dirangkap jabatan oleh kepala sekolah lain.“Hal ini harus ada solui baik, agar tidak ada celah dugaan jual beli jabatan untuk Kepsek ini,” ungkap Kayan.
Sebelumnya Bupati Sidoqarjo Muhdlor Ali mengingatkan kepada para PNS dan masyarakat, agar tidak percaya bila ada orang yang mengaku bisa melobi bupati dan mempromosikan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Bupati Gus Muhdlor juga mempersilahkan masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib bila menemui orang yang mengaku bisa membantu mutasi atau menjanjikan promosi. “Silahkan laporkan kepada pihak berwajib kalau ada oknum yang mengaku bisa membantu mutasi atau promosi jabatan,” katanya. sp
