Zonajatim.com, Surabaya – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Regional II BKN (Badan Kepegawaian Negara) Surabaya, Selasa (16/11/2021). Wakil Ketua (Waka) Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan kunjungan spesifik ini untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi CPNS yang ditemukan adanya kecurangan.
Sebanyak 9 anggota Komisi II DPR RI hadir dalam kegiatan tersebut dan langsung diterima oleh Kakan BKN Regional II Surabaya Heru Purwata serta dua Deputi BKN Pusat.Menurut Syamsurizal, kunjungan spesifik ke kantor regional II BKN Surabaya setelah ditemukan dugaan kecurangan dalam tes seleksi kompetensi dasar CPNS. BKN mengungkapkan terdapat indikasi kecurangan dalam seleksi itu di beberapa titik lokasi yang mencapai 225 kasus.
Di dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II yang digelar secara tertutup Menpan RB, Kepala BKN, dan Kepala BSSN juga telah menjelaskan situasi kecurangan yang terjadi.”Jadi,dari 51 tilok tes, terdapat 19 titik lokasi yang betul-betul terjadi kecurangan di sana dan sudah terbukti. Sekarang, mereka sedang melakukan penyelidikan dengan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan,” katanya.
Menurut Syamsurizal, kunjungan spesifik ini untuk mengevaluasi kegiatan seleksi CPNS di lingkungan Kanreg II BKN Surabaya apakah ada kecurangan dan bagaimana mencegahnya. “Terus terang kami di Komisi II yang merupakan mitra BKN merasa prihatin dengan adanya kecurangan seleksi CPNS, ini merupakan kecelakaan anak bangsa yang tidak boleh terulang lagi,” kata politisi PPP ini.
Lebih lanjut Syamsurizal mengatakan, kendati sebanyak 225 CPNS yang melakukan kecurangan sudah didiskualifikasi, namun Komisi II DPR menilai praktik kecurangan ini telah mencoreng kredibilitas BKN dalam melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK. “Kita yang anggota dewan ini sudah meyakinkan konstituen dan meminta tolong agar bisa memasukkan CPNS bahwa seleksi CPNS itu bersih dari KKN, eh sekarang malah ada kecurangan, ini membuat kita malu,” katanya.
Oleh karena itu, Komisi II DPR meminta tes CPNS yang sudah memasuki seleksi kemampuan bidang harus benar-benar bersih dari kecurangan disemua aspek rekruitmen. “Kita berharap lewat evaluasi ini pelaksanaan tes CPNS maupun PPPK ke depan tidak lagi ditemukan kecurangan,” ujarnya.
Kepala Kanreg II BKN Surabaya Heru Purwata mengatakan, dalam seleksi CPNS dan PPPK di wilayah Jatim yang merupakan wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya tidak ditemukan kecurangan oleh peserta maupun petugas. “Kita sudah memiliki perangkat IT internal untuk mengantisipasi kecurangan, sehingga disini berjalan lancar dan aman,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga memberi nilai-nilai kejujuran dan akhlaq yang baik kepada semua pegawai BKN agar memiliki integritas dan kredibilitas dalam menjalankan pekerjaan. “Setiap minggu kita berikan siraman rohani kepada pegawai,” katanya.
Sementara sejumlah anggota Komisi II juga menyampaikan saran dalam perbaikan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK yang bebas dari kecurangan.
Seperti disampaikan anggota Komisi II DPR Rahmat Muhajirin SH bahwa evaluasi seleksi CPNS oleh BKN sangat penting untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa kegiatan rekrutmen CPNS maupun PPPK benar-benar transparan dan tidak ada titipan atau rekayasa. “Saya yang dari dapil Surabaya-Sidoarjo banyak menerima permintaan untuk memasukkan CPNS, namun saya bilang tidak bisa karena seleksinya ketat. Putra Presiden Jokowi saja tidak lolos CPNS, apalagi yang kita bawa,” tegas Rahmat Muhajirin yang politisi dari Partai Gerindra ini.
Untuk itu, lanjut Rahmat Muhajirin, sedari dini sebelum pelaksanaan Seleksi CPNS 2021, BKN dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan terutama dari orang dalam.
Dikatakan, sepanjang sistem Seleksi CPNS 2021 yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan, seperti yang terbukti sekarang.”Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang,” paparnya. sp
