Zonajatim.com, Sidoarjo – Masih banyaknya proyek box culvert di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan SDA Pemkab Sidoarjo yang menabrak jaringan utilitas jadi sorotan Komisi C DPRD Sidoarjo.
Jaringan utilitas yang sering menjadi kendala para kontraktor pelaksana di lapangan adalah jaringan PLN, PDAM dan Telkom. Fatalnya lagi, kendala ini diketahui pada saat pelaksanaan, sehingga sulit didapatkan solusi, karena berimbas terhadap tambahan anggaran, sementara itemnya tidak muncul dalam kontrak kerja serta juga molornya pekerjaan.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Suyarno mengatakan bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek box culvert yang diakibatkan oleh jaringan utilitas tidak bisa dibebankan kepada kontraktor, kecuali sudah tercantum dalam kontrak kerja. Atau harus memunculkan pekerjaan tambah (addendum), yang prosesnya tidak sebentar.“Kontraktor gak bisa disalahkan, kalau persoalan utilitas belum tuntas, kecuali sudah terdeteksi sebelumnya dan tertuang dalam kontrak kerjanya, karena masalah utilitas itu juga menjadi tanggung jawab pemberi proyek,” terangnya, kemarin.
Menurutnya, semestinya pekerjaan yang dilelang tidak ada persoalan lagi, maka apabila proyek pengerjaan saluran air tersebut tak selesai atau cut off, maka yang dirugikan adalah pihak kontraktor, dan percepatan pembangunan terganggu.
Untuk itu, Politisi PDIP ini meminta kepada Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo agar berkoordinasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalannya dengan para pemilik jaringan utilitas, sebelum dilakukan proses lelang. “Termasuk yang berkaitan dengan persoalan sosial dan lingkungan,” paparnya.
Atau, tambah Suyarno, Dinas PU, Bina Marga dan SDA meminta kepada pemilik jaringan uitilitas untuk memindahkan asetnya, dengan alasan jalur dan lokasinya terkena pembangunan Box Culvert.“Pemilik jaringan utilitas memiliki mekanisme dalam menangani proses pemindahan aset tersebut, Namun, apabila tak segera dilakukan akan menganggu proses pembangunan, yang sering menjadi kendala itu jaringan PDAM,” tandasnya.
Bendahara DPC PDI Perjuangan Sidoarjo ini menegaskan, meski keberadaan jaringan utilitas sebagaian besar telah terbangun dalam jangka waktu yang lama, namun harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah yang terus mengalami pembangunan dan pembenahan. “Oleh karena itu, agar pelaksanaan proyek box cluvert tidak mengalami kendala maka sebelum dikerjakan lokasinya harus bebas jaringan utilitas,” tegasnya.
Hal sama juga disampaikan M Nizar, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari pengamatannya selama ini pengerjaan proyek pelebaran atau pembentonan jalan termasuk pemasangan box culvert di sejumlah desa mengalami masalah terkait waktu penyelesaian karena terkendala utilitas PDAM dan PLN.
Dikatakannya, keluhan yang disampaikan pelaksana proyek adalah pengerjaan sedikit molor menunggu pemindahan utilitas PDAM dan PLN yang menjadi kendala dalam pengerjaan proyek. “Utilitas PDAM dan PLN itu masalahnya. Kontraktor tidak bisa secara sepihak memindah sendiri, itu adalah kewenangan yang punya utilitas,” katanya.
Menurut M Nizar, dirinya saat sidak menemukan adanya luberan air di sekitar saluran air box cluvert.”Setelah saya telusuri, ada sistem utilitas yang menghambat saluran box culvert. Jaringan kabel fiber optic dipasang tak beraturan semrawut di saluran box culvert,” katanya.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari Partai Golkar ini kaget melihat saluran box culvert dipenuhi jaringan kabel tak beraturan. Begitu juga di luar saluran juga makin semrawut.
Menurutnya, bisa jadi inilah temuan yang mencengangkan. Diyakini, hampir semua saluran box culvert yang lain juga terpasang jaringan kabel serat optic serta terhambat tiang PLN atau Telkom.”Nglewer dan tiang PLN tertanam di dalam saluran. Malang melintang. Kalau ada satu sampah saja nyangkut akan langsung menumpuk sampah yang lain. Tidak boleh terus-terusan dibiarkan begini. Harus dibenahi,” tandasnya.
Banyaknya jaringan kabel dan tiang PLN atau pipa PDAM yang ditanam di saluran box culvert dapat menimbulkan banjir, Saluran terhambat dan air meluber karena tak lancar.
M Nizar meyakini box culvert di tempat lain juga dalam kondisi sama. Kabel jaringan telpon dipasang tanpa melewati tempat tersendiri. Menggantung semrawut di dalam box culvert.
Untuk itu, M Nizar pun mendorong penataan ulang pemasangan faber optik jaringan telepon yang menghambat saluran box culvert yang bisa menimbulkan banjir kalau terus dibiarkan terus menerus.”Hal ini membuat pembangunan box culvert di gorong-gorong sia-sia. Karena box culvert dipasang untuk mengantisipasi banjir. Tapi ada jaringan kabel kemungkinan milik pihak lain melintang. Makanya ke depan pembangunan box culvert harus bebas jaringan utilitas agar tidak ada kendala apapun saat pengerjaannya,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mengakui bahwa hingga sekarang masih ditemukan proyeh pembangunan box culvert yang menyisakan jaringan utilitas berdiri diatasnya atau tertanam dibawah. “Saya lihat proyek pembangunan box cluvert di sisi jalan beton ada yang terhadang oleh tiang PLN atau telkom, ini bisa menimbulkan banjir karena air tidak lancar,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Anang Siswandoko meminta Pemkab Sidoarjo dan pemilik utilitas seperti Telkom maupun PDAM untuk duduk bersama. membuat perencanaan yang bagus dalam pemasangan jaringan kabel telepon aatau pipa air di dalam saluran box culvert.
Harus ada perencanaan yang baik. Pemasangan instalasi kabel dan pipa air di dalam gorong-gorong bersamaan saat proyek box culvert. Harus dibuatkan tempat sendiri untuk mengolor jaringan kabel Telkom. Bukan menggantung di dalam saluran.Tidak hanya instalasi jaringan kabel telepon, jaringan gas, PDAM maupun jaringan kabel listrik juga melintasi box culvert. Sebab box culvert sudah menjadi tradisi pembangunan saluran di Sidoarjo.
Agar proyek box cluvert ke depan tidak lagi terkendala masalah aset PLN maupun PDAM dan Telkom terutama kabel optik, maka harus dikoordinasikan secara sistematis, sehingga proyek box culvert nantinya harus bebas jaringan utilitas, tambah Anang Siswandoko politisi dari Partai Gerindra ini. “Harus bikin rumah instalasi khusus jaringan instalasi kabel telekomunikasi. Setidaknya menempel. Bukan semrawut di dalam saluran. Harus ada kanalisasi kebel,” tegasnya.
H Musauwimin, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo menambahkan jika jaringan utilitas masih tertanam di dalam box culvert maka akan terjadi pendangkalan box culvert. “Kami senang karena hampir semua wilayah Sidoarjo terpasang box culvert. Namun saat mengecek ke lapangan, banyak kabel jaringan diletakkan di dalam saluran box culvert dan juga terhalang tiang PLN. Hal ini membuat pembangunan box culvert akan jadi masalah. Karena box culvert dipasang untuk mengantisipasi banjir. Tapi ada jaringan kabel atau tiang PLN yang tertanam di tengah,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD dari Fraksi PAN, H Musauwimin meminta eksekutif dan pihak terkait untuk duduk bersama. membuat perencanaan yang bagus dalam pemasangan box culvert. “Koordinasi yang baik akan memecahkan masalah kendala dalam pembangunan box culvert, sehingga proyek box culvert harus bebas jaringan utilitas agar tidak ada keluhan banjir,” paparnya.
Pembangunan ini seharusnya dilakukan secara komprehensif. Harus ada kerjasama antara Pemkab dan Stakeholder untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo, tambahnya.”Seharusnya memang ada kerjasama antara Pemkab dengan sejumlah pihak yang penyelenggarakan utilitas. Seperti PLN, Telkom, dan juga PDAM. Sehingga ketika ada kendala di lapangan bisa segera teratasi dan tidak membebankan ke kontraktor,” katanya. sp/adv
