Zonajatim.com, Surabaya – Keberadaan Puspa Agro di Jemundo, Sidoarjo yang sampai saat ini sulit berkembang dinilai karena lokasinya yang krodit macet sehingga sulit dijangkau secara cepat. Selain itu juga ada factor manajemen yang dinilai kurang profesional dalam pengelolaannya. Hal itu di sampaikan anggota Komisi C DPRD Jatim Khulaim Junaidi, Rabu (8/6/2022).
Seperti yang telah diketahui bahwa Pemprov Jatim akan melakukan pembangunan akses jalan termasuk jalan tol ke Puspa Agro. Hal itu sesuai dengan Perpres No.80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo-Tengger-Semeru, selingkar wilis dan jalur lintas selatan.
Dalam Perpres tersebut memuat rencana pembangunan akses ke Puspo Agro ditanggung APBN. Khulaim menilai sebenarnya kondisi Puspa Agro yang dianggap mati suri ini bukan masalah akses, namun masalah lokasi yang dianggap tidak strategis. Sehingga pembangunan akses pun masih belum maksimal dalam pengembangan pasar induk sayur tersebut. “Persoalan Puspa Agro sulit berkembang bukan semata karena jalan akses tetapi lebih karena manajemen kurang profesinal,” kata politisi dari PAN ini.
Dia menandaskan, untuk pengembangan puspa agro tersebut dibutuhkan gebrakan dan inovasi dari semua pihak. Sehingga anak perusahaan PT Jatim Grha Utama (JGU) sebagai salah satu BUMD Jatim bisa lebih berkembang. Jika tidak ada langkah gebrakan yang inovatif, maka nasib Puspa Agro akan makin terpuruk.
Ditandaskan Khulaim bahwa salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki kondisi bangunan dan penataan market. Karena itu, maka harus ada perencanaan dan penataan yang serius dan professional. Dengan demikian puspa agro baru bisa hidup kembali. Namun, lanjut Khulaim, jika Puspa Agro masih digunakan untuk tempat transaksi pedagang sayur maka dapat dipastikan akan sulit untuk berkembang sesuai dengan yang diharapkan.”Makanya perlu redesain dan reanggaran, puspa agro mau diproyeksikan untuk apa. Nah untuk itu, Pemprov Jatim harus melakukan penganggaran lagi untuk perbaikan Puspa Agro seiring dengan realisasi pembangunan akses jalan sesuai Perpres No 80 tahun 2019,” tegasnya.
Khulaim mengatakan, kalau pembangunan akses jalan menuju Puspa Agro yang dianggarkan APBN sudah dimulai, maka Pemprov Jatim juga harus menganggarkan untuk renovasi Puspo Agro secara menyeluruh termasuk inovasi marketnya sehingga begitu selesai akses jalannya, Puspo Agro sudah berbenah dan langsung jalan. “Kita berharap dengan pembenahan linier ini keberadaan Puspo Agro sebagai aset BUMD Jatim bisa memberikan multiplier effect untuk daerah yang ditempati. Artinya kabupaten Sidoarjo dan masyarakatnya akan mendapat keuntungan dengan adanya Puspo Agro,” paparnya.
Komisi C DPRD Jatim menilai alokasi dana yang disuntikan kepada PT JGU tidak seimbang dengan kontribusi yang disetorkan. ”Duitnya impas dengan pengelolaan bahkan minim, karena biaya perawatannya tinggi,” ungkap anggota Komisi C DPRD Jatim dapil Sidoarjo ini.Khulaim menyatakan, lantaran kontribusi yang diberikan masih minim, karena itu, lanjut Politisi asal PAN ini, perlu ada revitalisasi yang menyeluruh. ”Hasil evaluasi kami, minimnya profit yang dihasilkan JGU tersebut karena terbebani Puspa Agro,” imbuh Sekretaris Fraksi PAN DPRD Jatim ini. sb-01
