Zonajatim.com, Sidoarjo – Bencana alam banjir yang sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh kondisi sungai yang sudah rusak. Kerusakan tersebut di antaranya karena perilaku manusia yang tak disiplin. Seperti membuang sampah ke sungai sehingga aliran air tersendat dan juga dangkal.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo H Usman mengatakan, salah satu upaya untuk meminimalisasi potensi banjir adalah, menjaga kelestarian alam (sungai).“Sungai di Sidoarjo ini memang harus diperhatikan. Rata-rata air meluap ke darat itu akibat salurannya tersendat karena banyak sampah,” katanya, kemarin.
Kemudian, kondisi tanggul sungai pun harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar saat musim hujan tidak terjadi air meluap.“Aliran air tidak lancar, kondisi sungai dangkal, terus tanggulnya kurang representatif. Maka bencana banjir akan mengintai warga,” ujar H Usman yang politisi PKB ini.
H Usman menyebutkan, persoalan banjir di Sidoarjo saat musim hujan sering terjadi di sejumlah wilayah seperti Tanggulangin, Waru.“Solusi untuk mengatasi banjir di daerah tersebut khususnya Waru, harus ada normalisasi Sungai Buntung serta sungai dangkal lainnya dan penguatan pada tanggulnya,” sebutnya.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi hal yang harus diutamakan. Kejadian banjir musiman itu hampir setiap tahun terjadi. “Kami sudah melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan meminimalisasi banjir,” tambahnya.
Ia meminta, kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo untuk sadar lingkungan. Jangan membuang sampah ke sungai, demi kelestarian dan keselamatan bersama.
H Suyarno selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo mengatakan usulan warga yang paling krusial terkait masalah banjir. Pasalnya permasalahan banjir memang berulang kali masyarakat menyampaikan kepada DPRD. DPRD bersama Pemerintah Daerah Sidoarjo telah menggangarkan untuk tahun 2024 ini terkait permasalahan banjir tersebut.
“Mudah-mudahan tahun ini karena memang anggarannya sudah ada. Bersama TNI kita akan melakukan normalisasi sungai yang mengabikatkan banjir karena sungai itu sudah dangkal. Kita juga akan buat kanal-kanal supaya tidak lagi menjadi langganan banjir setiap tahunnya,” kata Suyarno yang juga Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo.
Karenanya, ia menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan normalisasi sungai yang kondisinya sudah dangkal. “Kita sangat prihatin dengan kondisi jalan dan pemukiman warga yang terendam banjir. Situasi ini sudah berlangsung lama.Namun, banjir yang terjadi awal Februari 2024 paling tinggi hingga menyebabkan kendaraan mogok dan rumah warga terendam air,” ujarnya.
Menurut Suyarno, banjir yang merendam badan Jalan Raya Desa Waru dan Pepelegi sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. “Sangat menghambat arus lalu lintas. Bahkan, sempat terjadi kemacetan di titik tersebut akibat kendaraan harus perlahan melewati lokasi banjir. Intinya banjir sangat menghambat kelancaran lalu lintas,” tuturnya.
Selain menghambat arus lalu lintas, dikatakan Suyarno, banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan setempat. Sebab, rendaman air menyebabkan aspal tergerus hingga mengalami kerusakan. “Jalan aspal jika sudah terendam air pasti akan mengalami kerusakan. Terlebih, banjir berlangsung hingga berbulan-bulan,” katanya.
Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk melakukan langkah-langkah penanganan sebagai solusi atas banjir yang merendam sejumlah wilayah Sidoarjo.“Salah satu solusi yang paling tepat mengatasi banjir yakni melakukan normalisasi sungai dangkal. Karena, banjir tersebut akibat sungai menjadi dangkal hingga airnya meluap ke jalan raya,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Sidoarjo H Anang Siswandoko mendesak pemkab mempercepat program normalisasi sungai terutama yang kondisinya sudah dangkal demi mencegah banjir yang sering terjadi saat hujan deras di daerah hulu.“Untuk program jangka panjang banjir penting bagi eksekutif untuk dapat bekerja keras mempercepat normalisasi sungai dangkal. Apalagi kita sudah mendapat dukungan dari pusat untuk penanganan banjir,” kata Anang Siswandoko.
Anang menyoroti pentingnya mengembalikan fungsi Sungai sebagai penampung air dengan cara pengerukan dan pelebaran (normalisasi).Ia mengingatkan sungai Kali Buntung dimiliki Pemprov Jatim sehingga pemerintah provinsi memiliki peranan penting untuk melakukan normalisasi sungai sedangkan pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan.
Maka dari itu, dia menyatakan DPRD Sidoarjo siap untuk mengawal seluruh program yang telah diajukan Dinas PU dan Sumber Daya Air (SDA) untuk penanganan banjir dengan demikian nantinya pelaksanaan di lapangan bisa optimal.
Selain normalisasi sungai dangkal, Anang juga meminta adanya kesinambungan pemeliharaan rumah pompa guna mempercepat waktu surut genangan dan meminimalkan titik banjir di Sidoarjo. “Saya juga mendorong pembangunan waduk dan memperbanyak rumah-rumah pompa terutama untuk mengatasi banjir di permukiman yang lokasinya berada di dataran sangat rendah,” tambahnya.
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi berharap pemerintah provinsi segera menormalisasi Kali (Sungai) Buntung sebagai solusi mengatasi banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Waru. “Harapan saya Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur segera melakukan, didatangkan pontons excavator untuk normalisasi sungai, karena kondisi sungainya dangkal. Di sisi kanan dan kiri sungai banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok. Apalagi kondisi air laut saat ini sedang pasang,” katanya saat meninjau warga terdampak banjir di Desa Bungurasih, Waru, Sidoarjo belum lama ini.
Ada lima wilayah di Kecamatan Waru sampai saat ini yang airnya masih tinggi akibat luapan dari Kali Buntung akibat curah hujan tinggi dua hari lalu. Jalan dan rumah warga masih banyak tergenang. Tinggi genangan airnya sekitar 30 cm hingga 50 cm. Ia menjelaskan kalau kondisi sungai seperti ini dengan intensitas curah hujan tinggi maka wilayah barat akan tergenang.
Sementara kalau sungai sudah dinormalisasi, tanaman eceng gondok dibersihkan, Subandi menilai permasalahan banjir di wilayah Waru bisa selesai. “Kali Buntung ini bukan kali rob. Solusi dari permasalahan ini, mari kita komunikasikan dan saling berkoordinasi antara pemerintah provinsi dan Pemkab Sidoarjo untuk bahu membahu menyelesaikan persoalan banjir di Kecamatan Waru,” ujarnya.
Kondisi warga terdampak banjir yang paling parah di daerah Bungurasih dan Waru. Posko dapur umum untuk masing-masing RW sudah disiapkan. “Mengenai tanggap darurat bencana di Kabupaten Sidoarjo segera kami rapatkan, terutama untuk anggaran penanganan dan bantuan warga terdampak bencana. Apalagi dalam bulan juga terjadi bencana hampir merata, seperti bencana puting beliung minggu lalu, dan saat ini banjir di wilayah Waru,” katanya.
Seorang warga Rahmawati mengatakan banjir merendam permukiman sejak Minggu (4/2/2024) malam.”Selasa malam (6/2/2024) banjir tambah parah hingga masuk ke dalam rumah setinggi betis orang dewasa,” ujarnya. Ia berharap pemerintah kabupaten mencarikan solusi agar banjir yang menjadi langganan setiap tahun tersebut tidak lagi terjadi.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar mengimbau pemkab untuk serius mengerjakan sejumlah program penanggulangan banjir.“Pemasangan turap beton (sheet pile), pengerukan lumpur di sungai dangkal kita dorong untuk dilaksanakan sebab sangat berpengaruh sebagai kelancaran air agar tidak meluap ke jalan dan pemukiman warga,” tutur Zahlul Yussar yang politisi Partai Demokrat.
Oleh karena itu, Zahlul Yussar, meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir.
Salah satunya kata dia, di daerah yang langganan banjir, seperti di Sungai Buntung yang ada di Kec Waru dan sungai di wilayah Tanggulangin yang kerap melanda empat desa yakni Desa Kalidawir, Desa Kedungbanteng, Desa Banjarpanji serta Desa Banjarasri. “Pemkab harus menyelesaikan banjir yang merendam empat desa di Kecamatan Tanggulangin. Mulai dari pengurukan tanah, pemasangan rumah pompa air hingga pembuatan sudetan pembuangan air banjir telah dilakukan. Namun upaya itu dirasa belum maksimal, banjir tetap menggenangi empat desa tersebut meski tak separah sebelumnya,” katanya.
Kata Zahlul empat desa itu memang sudah sejak lama menjadi langganan banjir. Untuk itu dia menilai, memang sudah seharusnya diperhatikan dan di prioritaskan untuk penanganan banjir. “Harapan kita, ini bisa jadi prioritas Pemda untuk dilakukan pengerukan sungai yang dangkal,” kata dia.
Hal itu perlu kata Zahlul Yussar, karena memang selama ini jika memasuki musim penghujan wilayah itu selalu menjadi langganan banjir. Karena sungai sudah mengalami pendangkalan. “Karena dihulu sungai sudah dangkal. Jadi kalau hujan sudah pasti banjir dan meluap air di hilir sungainye,” tutupnya. sp/adv
