Zonajatim. com, Sidoarjo – Usulan Pemkab Sidoarjo menghapus rencana bantuan makan bergizi gratis (MBG) yang dianggarkan Rp 20 miliar mulai mendapat reaksi. Usulan penghapusan ini disampaikan dalam rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) – BANGGAR (Badan Anggaran) DPRD Sidoarjo.
Sekdakab Sidoarjo, Fenny Apridawati, Rabu (26/3) kepada wartawan mengatakan, “Benar, anggaran bantuan itu kita hapus karena pemerintah pusat akan menurunkan bantuan lewat BGN (Badan Gizi Nasional) yang melakukan kerja sama dengan Kodim, ” ujarnya.
Langkah ini sebagai upaya efisiensi sebagai respon atas turunnya bantuan APBN untuk program ini.
Menanggapi soal penghapusan anggaran MBG itu, Ketua Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Sidoarjo H Rahmat Muhajirin SH mengaku kecewa dengan langkah TAPD Pemkab Sidoarjo yang akan menghapus anggaran makan bergizi gratis. “Program MBG itu merupakan program nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo hingga ke daerah, kalau pemkab Sidoarjo menghapus program tersebut berarti tidak mau menjalankan program presiden, inilah yang kami sesalkan,” tegas Rahmat Muhajirin, Rabu (26/3/2025).
Menurut Rahmat Muhajirin, dirinya sebagai ketua dewan penasehat partai Gerindra Sidoarjo tidak habis pikir dengan kebijakan TAPD yang nota bene anak buah bupati dan wakil bupati kok berani menghapus anggaran MBG. Apalagi program MBG harus dijalankan dan diwajibkan oleh pemerintah daerah melalui Permendagri No 15 tahun 2024. “Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo itu yang ngusung Partai Gerindra, lha kok sekarang malah ndak mau jalankan program Presiden Prabowo yang juga Ketum DPP Partai Gerindra,” sesalnya.
Oleh karena itu, agar program MBG tetap berjalan di Sidoarjo, Rahmat Muhajirin sudah memerintahkan pada Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo untuk mengawal dan mempertahankan anggaran MBG bisa direalisasikan kepada siswa dan masyarakat Sidoarjo. “Tak cuma fraksi saja yang kita perintahkan, bupati dan wabup yang kita usung harus merealisasikan program MBG yang saat kampanye pilkada sudah disampaikan ke masyarakat, kita harus konsisten dan komit dengan program yang sudah disampaikan ke masyarakat,” pintanya.
Menurut Rahmat Muhajirin, alasan penghapusan anggaran MBG sebagai langkah efisiensi tidak masuk akal, karena Silpa APBD Sidoarjo tahun lalu sekitar Rp 600 milyar. “Saat penyisiran efisiensi kemarin pemkab dapat berapa milyar, apakah melebihi anggaran Silpa, saya kira tidak. Paling sekitar 100 milyar-an, masak mempertahankan anggaran MBG Rp 20-50 milyar tidak bisa, program ini sangat penting untuk mencetak kualitas SDM generasi muda kita dengan makanan bergizi,” ujarnya.
Rahmat Muhajirin mengingatkan kebijakan Pemkab untuk menghapus bantuan makan siang dari APBD Sidoarjo sebesar Rp 20 miliar sama artinya tidak mendukung program makan bergizi gratis. “Benar anggaran makan dari APBN tapi uang bantuan Rp 20 miliar itu bukan untuk makan tapi untuk pengadaan infrastruktur dapur. Untuk satu dapur saja menelan anggaran Rp 3 miliar untuk bisa melayani 3.000 siswa/hari. Setidaknya butuh 180 dapur masak. Pihak swasta akan keberatan membangun dapur sendiri, jadi harus Pemkab yang membangun. Selanjutnya dapur itu jadi aset daerah. Siapa yang masak? Dapat diserahkan koperasi atau ibu-ibu kelompok, ” jelas Rahmat Muhajirin anggota DPR RI 2019-2024 ini.
Rahmat Muhajirin menambahkan semua daerah melakukan cara seperti itu, pemkab Bojonegoro saja mengalokasikan bantuan Rp 75 miliar untuk membangun dapur. Seharusnya Sidoarjo Rp 50 miliar sangat bisa dengan APBD hampir Rp 6 triliun. “Sidoarjo bantuan awal APBD dengan Rp 20 milliar, sekarang kok malah dihapus. Jadi tanda tanya, dan bisa diartikan Sidoarjo tidak mendukung program MBG, ” tuturnya.
Wakil ketua DPRD Sidoarjo H Kayan mengatakan bahwa kemarin Sekdakab sebagai ketua TAPD sudah membahasnya bersama Banggar DPRD. Keputusan ini belum final karena masih menunggu pembahasan dengan pimpinan dan anggota Banggar. “Besok kita bahas anggaran MBG dengan TAPD, kami dari Fraksi Partai Gerindra akan mengawal program Presiden Prabowo terealisasikan di Sidoarjo, makanya kita akan memperjuangkan untuk mengembalikan anggaran MBG ke APBD,” ujar Kayan dari Fraksi Partai Gerindra. Sp
