Zonajatim.com, Sidoarjo – Ada kejutan menarik dalam konstelasi politik di Sidoarjo. Sejarah baru terjadi dalam dinamika politik di lembaga legislatif yakni DPRD Sidoarjo.
Tujuh Parpol yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju (PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem dan PPP) , secara tegas menyatakan penolakannya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 saat sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).
Dalam sidang paripurna DPRD Sidoarjo yang dipimpin Ketua DPRD Abdillah Nasih yang dihadiri 47 anggota dewan, Bupati Sidoarjo H Subandi, Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing dan Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu serta semua kepala OPD Pemkab Sidoarjo memutus menolak Raperda Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2024 atau LPPD Bupati Sidoarjo dalam pelaksanaan APBD 2024.
Mereka menilai, pelaksanaan anggaran belum mencerminkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat.
Ketua DPC Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi mengatakan masih banyak persoalan krusial yang belum tertangani serius oleh Pemkab Sidoarjo, mulai dari banjir, pengangguran, infrastruktur pendidikan hingga tata kelola anggaran yang dinilai amburadul.”Kami menghargai capaian yang sudah ada, tapi kalau bicara dampaknya ke masyarakat, jujur saja masih jauh dari harapan. Banjir masih langganan tiap tahun, jalan rusak di mana-mana, program kerja tanpa indikator jelas, dan masih ada pungutan di sekolah negeri,” tegas Adam Rusydi saat Konferensi Press di Kantor DPC Golkar, Rabu (16/7/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi selaku ketua Koalisi Sidoarjo Maju, H Suyarno Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari PDIP, Ketua Fraksi PDIP Tarkit Erdianto, anggota DPRD dari PDIP Bambang Riyoko, Wakil ketua DPRD Sidoarjo dari Golkar Warih Andono, anggota DPRD dari Golkar Dian Felani, Wahyu L dan Adiel M Kananta.
Kemudian Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan dari Gerindra, anggota DPRD dari FGerindra Bambang Pujianto, Ahmad Muzayin, Pratama, Ketua DPD PKS Sidoarjo dan anggota DPRD Deny Haryanto, Ketua DPC Partai Nasdem Sidoarjo yang juga anggota DPRD Dimas bersama anggota DPRD Nasdem Aditya. Ketua DPD PAN Sidoarjo yang juga anggota DPRD Emir Firdaus bersama anggota DPRD dari PAN Bangun Winarso, Rizal dan Riko Wardoyo.
Banjir Tak Tuntas, Drainase Dinilai Tertinggal dari Perkembangan Wilayah
Adam menyoroti persoalan banjir yang tak kunjung selesai di sejumlah kecamatan seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, hingga Porong. Bahkan, kini muncul titik banjir baru di wilayah Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik.”Ini bukti drainase kita nggak mengikuti perkembangan tata ruang. Harus ada pembangunan drainase dan pompa otomatis yang terencana, jangan terus jadi pelanggan banjir,” ujarnya.
Salah satu dampak yang disoroti adalah SDN Banjarsari, Tanggulangin, yang minim pendaftar karena sekolahnya terdampak banjir. “Bayangkan, cuma 10 siswa yang daftar karena orang tua khawatir. Ini harusnya jadi alarm serius bagi Pemkab,” tambahnya.
Janji 100 Ribu Lapangan Kerja Dinilai Sekadar Jargon
Program unggulan bupati menciptakan 100 ribu lapangan kerja juga jadi sorotan tajam. Menurut Adam, tidak ada data jelas berapa yang sudah diciptakan dan dari sektor mana saja.”Programnya bagus, tapi kalau tanpa indikator dan laporan berkala ke publik, ya cuma jadi slogan politik. Pengangguran kita justru masih tinggi di angka 6,49 persen, tertinggi di Jatim,” ungkapnya.
Infrastruktur Pendidikan Buruk, Pungutan Sekolah Marak
Koalisi Sidoarjo Maju juga mencatat adanya maraknya pungutan di SD dan SMP negeri dengan dalih kesepakatan komite. Infrastruktur sekolah juga dinilai memprihatinkan, banyak bangunan rusak dan kekurangan ruang kelas.
“Anggaran pendidikan itu lebih dari 20 persen APBD. Harusnya cukup untuk operasional sekolah tanpa pungutan ke orang tua. Faktanya, anggaran lebih banyak habis buat belanja rutin, bukan perbaikan sekolah,” tegas Adam.
Temuan BPK dan Jalan Rusak Jadi Bukti Lemahnya Pengawasan
Tak kalah serius, Koalisi menyoroti temuan BPK RI terkait kesalahan penganggaran di 27 OPD. Ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kultur birokrasi yang belum akuntabel.”Ini bukan soal teknis, tapi soal integritas dan profesionalisme birokrasi. Harus ada evaluasi serius terhadap pejabat terkait,” ujarnya.
Kondisi jalan juga tak luput dari kritik. Adam menyebut masih ada 445 titik jalan rusak di berbagai kecamatan. “Ada perbaikan, tapi tambal sulam. Drainasenya juga tidak dibenahi, jadi kerusakan akan terus terulang,” katanya.
Tolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Dengan berbagai catatan itu, Adam menegaskan Fraksi Golkar dan Koalisi Sidoarjo Maju menolak menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.”Ini bentuk tanggung jawab politik kami. APBD harus berpihak pada rakyat, bukan hanya formalitas laporan anggaran,” pungkasnya. Tm
