Zonajatim.com, Sidoarjo – Kabar pemeriksaan yang dilakukan tim Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, menuai perdebatan. Bupati Sidoarjo membantah adanya kegiatan pemeriksaan tersebut. Namun, di sisi lain, seorang anggota kepolisian yang enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa tim Tipidkor Bareskrim Polri memang melakukan pemeriksaan tertutup di Mapolresta Sidoarjo.
Perbedaan keterangan itu memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik menilai pemerintah daerah seharusnya lebih terbuka dalam memberikan informasi agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
Di tengah polemik tersebut, pernyataan Bupati Sidoarjo saat menanggapi pemberitaan justru menuai sorotan. Dalam salah satu pernyataannya, Bupati menyebut adanya pihak yang “ngempet jadi W1” dan mengaitkannya dengan isu mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Pernyataan itu dinilai sejumlah kalangan sebagai tendensius dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Ketua Daulah Indonesia Adil Salamah, Husein, menilai seharusnya Bupati cukup memberikan klarifikasi terkait isu pemeriksaan tanpa menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi atau politis.
“Benar, Bupati memiliki hak untuk meluruskan pemberitaan yang dianggap tidak benar. Namun ucapan lanjutannya yang menyinggung soal ‘ngempet jadi W1’ dan persoalan mutasi justru menimbulkan tafsir yang tidak produktif,” ujar Husein saat ditemui di Sekitaran bantaran sungai buntung kecamatan Taman, Jumat 7 November 2025.
Husein mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu Wakil Bupati Sidoarjo memang sempat melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri terkait proses mutasi pejabat di kabupaten itu. Laporan tersebut ditanggapi serius oleh Kemendagri dengan memanggil kedua pimpinan daerah untuk dimintai keterangan. “Artinya, langkah Wakil Bupati dilakukan berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan,” kata Husein.
Ia pun mempertanyakan dasar pernyataan Bupati yang menyinggung soal pihak yang disebut “ngempet jadi W1”. “Apakah ucapan itu didukung data dan fakta? Jika tidak, justru berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Sidoarjo maupun Bareskrim Polri belum memberikan keterangan resmi terkait aktivitas pemeriksaan yang disebut-sebut berlangsung di Sidoarjo. Db
