Zonajatim.com, Sidoarjo – Komisi C DPRD Sidoarjo, Rabu (5/2/2026) menggelar hearing dengan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Pemkab Sidoarjo untuk membahas pengadaan barang melalui sistem lelang dan juga e katalog.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kwalitas dalam pengadaan yang selama ini banyak mendapatkan keluhan.
Keberadaan rapat ini sangat relevan terutama setelah munculnya berbagai laporan mengenai proyek-proyek yang dikerjakan menggunakan anggaran dari pemkab.
Dalam pemaparan Ketua Komisi C, H Choirul Hidayat, disampaikan bahwa hasil dari beberapa proyek tahun lalu dinilai tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Berbagai pekerjaan terlihat tidak rapi dan banyak yang tidak selesai tepat waktu, yang memicu pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengadaan yang ada saat ini.
Hadir dalam hearing yang dipimipin Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Choirul Hidayat yakni Kepala UKPBJ Sidoarjo Herison, Wakil Ketua Komisi C Anang Siswandoko, anggota Komisi C DR Emir Firdaus, Hj Ainun Jariyah, Rojik dan Zakaria Dimas.
Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi C H Choirul Hidayat menyatakan bahwa banyak proyek di Pemkab Sidoarjo tahun kemarin yang pengerjaanya dinilai tidak maksimal dan terkesan asal-asalan dengan kualitas yang buruk.
Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar Pemkab Sidoarjo melalui UKPBJ lebih selektif dalam memilih rekanan karena persoalan pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. “Selama ini UKPBJ banyak menerima tawaran lelang dari rekanan yang berani menawar di bawah 80 persen dari pagu, bahkan ada yang 70 persen. Memang terlihat lebih murah, namun dampaknya, banyak proyek yang penawarannya di bawah 80 persen, berdampak pada kualitas proyek,” ujarnya.
Pihaknya berharap, rekanan yang melakukan penawaran di bawah 80 persen harus benar-benar dilihat track recordnya. Jangan sampai justru akan berdampak pada pembangunan itu sendiri.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi C Anang Siswandoko, ST menerangkan, selama ini UKPBJ bersama pokja terkesan memberikan lelang pekerjaan kepada rekanan yang memberikan tawaran yang murah. “Jangan mau dengan tawaran murah. Kalau seperti itu, malah terlihat pengembang ini hanya ingin dapat proyek saja. Sudah banyak kejadian selama beberapa tahun terakhir, dengan tawaran murah maka proyeknya ditinggal, tidak selesai, kualitas buruk dan banyak temuan-temuan lainnya, selain itu juga banyak rekanan yang tidak bisa menyelesaikan proyek tepat waktu, karena waktunya mepet serta modal kurang, ” tandasnya.
Dari sidak-sidak yang dilakukan Komisi C DPRD terlihat banyak sekali pembangunan proyek-proyek di Sidoarjo molor, bahkan mangkrak. Seperti pembangunan RSUD Sedati, pembangunan rumah pompa Kedungpeluk yang belum menunjukkan kapan akan selesai.
Anang Siswandoko menyatakan persoalan keterlambatan penyelesaian proyek sangat kompleks sekali, salah satunya penyedia barang dan jasa, waktu pelaksaan proyek yang mepet dan modal keuangan pelaksana proyek.
Pelaksanaan waktu pengerjaan yang seringkali berbenturan dengan jadwal padat kendaraan menjadi faktor penghambat pembangunan, sungguhpun demikian menurut Anang ketika para pemenang lelang yang melaksanakan pengerjaan atau proyek yang lainnya itu bisa mendapatkan nilai proyek lebih dari beberapa titik bahkan ada yang 10 titik, kesiapan untuk permodalan itu seringkali menjadi kendala.
Komisi C DPRD lanjut Anang menyoroti sistem lelang proyek-proyek Pemkab kepada rekanan, karena hampir semua rekanan atau kontraktor yang menang ternyata pemiliknya satu orang. “Sehingga mereka punya proyek banyak sekali tetapi tidak punya kesiapan disisi permodalan, akibatnya banyak proyek pembangunan yang harusnya selesai sesuai jadwal ternyata progressnya minus dari sisi ketepatan waktu penyelesaiannya, kalau seperti ini Pemkab dalam hal ini Pemkab harus membuat sistem bagaimana mempercepat pelaksanaan proyek-proyek tersebut bisa tepat waktu,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini juga meminta kepada UKPBJ untuk lebih tegas dalam menindak rekanan yang nakal, atau tidak bekerja dengan maksimal. “Dari evaluasi kami memang harus ada rekanan yang masuk dalam daftar hitam, karena mereka tidak komitmen dalam pengembangan di Sidoarjo. Agar kejadian tahun 2025 tidak terulang, kami minta aturan lelang dilakukan serentak di tahun 2026 awal tahun, sehingga proyek bisa selesai sebelum akhir tahun, selain itu kami minta untuk persyaratan lelang pihak PT atau CV juga harus melampirkan rekening koran tiga bulan terakhir untuk mengetahui posisi keuangannya dalam menggarap proyek, ” ungkapnya.
Dalam mengatasi berbagai masalah ini, Wakil Ketua Komisi C, Anang Siswandoko, juga memberikan pandangan yang konstruktif. Ia menekankan bahwa komitmen dari para rekanan sangat diperlukan agar proyek dapat berjalan dengan baik. “Tawaran murah bukanlah solusi; ini justru menyulitkan kami semua,” ujarnya dengan tegas.
Jika situasinya terus menerus seperti ini, kata Anang, Sidoarjo bisa kehilangan momentum pembangunan yang telah dirintis.
Proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo kembali jadi sorotan tajam. Masalah klasik terulang: pengerjaan proyek molor, bahkan baru dimulai menjelang tutup tahun. Hal ini memicu kekhawatiran akan minimnya dampak pembangunan bagi masyarakat.
Komisi C DPRD mendesak agar wacana lelang dini—yang tiap tahun digaungkan namun tak kunjung terealisasi—bisa benar-benar dilaksanakan mulai tahun ini.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo DR Emir Firdaus menilai persoalan keterlambatan bukan sekadar soal teknis. Lebih dari itu, ia menyebut lemahnya koordinasi dan rendahnya inisiatif dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penyebab utama. “Setiap tahun kita dengar wacana lelang dini, tapi hasilnya nol besar. Kalau proyek dilelang dari Januari, kan bisa langsung mulai Februari,” kata Emir.
Ia menyesalkan sikap pasif sebagian OPD yang seolah menunggu bola. Bahkan, alasan klasik seperti belum turunnya Surat Keputusan (SK) Bupati kerap dijadikan tameng untuk tidak bergerak cepat. “Kalau belum ada SK, ya kejar dong Bupatinya. Masyarakat sudah nunggu hasil nyata dari pembangunan,” tegasnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut adalah kualitas proyek yang dikerjakan. DR Emir Firdaus anggota Komisi C juga menekankan perlunya selektivitas dalam memilih rekanan. Dalam penyampaian pendapatnya, ia mengungkapkan bahwa seringkali rekanan menawarkan harga di bawah 80 persen dari pagu anggaran, yang terlihat menarik namun dapat berpengaruh buruk pada kualitas pekerjaan. “Bandingkan saja dengan proyek yang harganya wajar; umumnya memiliki kualitas yang lebih baik,” ujarnya.
Langkah ke depan yang Emir Firdaus dari FPAN sarankan adalah melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap track record para rekanan sebelum mereka diizinkan untuk melaksanakan proyek besar. Dengan kata lain, pemkab perlu lebih cermat dalam menilai reputasi dan kapasitas mereka. Mengandalkan tawaran terendah bisa menjadi bumerang jika proyek ternyata tidak terlaksana dengan baik, sehingga merugikan masyarakat dan investasi daerah.
M Zakaria Dimas Pratama anggota Komisi C DPRD Sidoarjo mendesak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) melakukan lelang proyek secara serentak di awal tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menghindari pengerjaan proyek yang mepet, menekan potensi proyek tidak selesai, serta meningkatkan kualitas hasil pembangunan agar tidak terjadi kembali temuan proyek yang molor atau mangkrak.
“Kita meminta lelang dilakukan lebih awal agar pengerjaan proyek tidak menumpuk di akhir tahun, yang sering menyebabkan kualitas buruk dan proyek tidak selesai. Saya mendesak pokja UKPBJ untuk tidak hanya mengejar penawaran termurah dari rekanan, karena risiko proyek ditinggalkan atau tidak selesai sangat tinggi. UKPBJ juga saya minta untuk mewajibkan kontraktor/rekanan menyertakan rekening koran tiga bulan terakhir guna memastikan kemampuan keuangan dalam menggarap proyek,” papar Zakaria Dimas dari Partai Nasdem.
“Kami berharap agar pihak UKPBJ dapat memperketat regulasi dan laporan pengadaan yang mengharuskan rekanan untuk melampirkan berbagai informasi terkait keuangan, misalnya rekening koran tiga bulan terakhir, saat mengikuti lelang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekanan yang terlibat memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang mereka ambil. Hal ini merujuk pada pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya di mana banyak proyek tidak selesai tepat waktu dan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan,” tambahnya.
Dengan adanya evaluasi yang lebih mendalam dan upaya untuk memasukkan semua rekanan dalam daftar hitam jika mereka tidak memenuhi komitmen, Komisi C berharap untuk memperbaiki kinerja sektor pengadaan secara keseluruhan. Ini adalah langkah penting agar kejadian serupa di tahun sebelumnya tidak terulang. Kami ingin melihat perubahan yang nyata dalam pembenahan proses pengadaan barang dan jasa agar misi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai dengan baik.
Komisi C DPRD menyoroti kebijakan lelang serentak (dini) pada proyek pemerintah, seperti di Sidoarjo, untuk mencegah keterlambatan fisik tahun anggaran 2026 dan meningkatkan efisiensi pengerjaan jalan strategis. Selain percepatan, sorotan juga tertuju pada transparansi, sosialisasi minim, dan kelemahan komunikasi dinas terkait.
Selain lelang dini, Komisi C DPRD menekankan perlunya kecermatan dan kejelian pemerintah daerah dalam melaksanakan lelang agar hasilnya optimal dan tidak bermasalah di kemudian hari. Penting untuk dipastikan bahwa lelang serentak dilakukan dengan tetap mematuhi tata cara pengadaan dan memastikan transparansi kepada publik.
Menurut Zakaria Dimas, percepatan lelang menjadi kunci agar pelaksanaan proyek dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Dengan begitu, waktu pengerjaan menjadi lebih longgar dan kualitas pekerjaan dapat lebih terjaga. Sp/adv
