Zonajatim.com, Sidoarjo – Tak terima dituding salahgunakan bansos, Kepala Desa Kalimati, Kecamatan Tarik, Kisno Mulyono, menepis terkait tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pangan. Bantahan dan klarifikasi itu disampaikan saat hearing bersama Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (23/10/2026). Hearing dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni dan Wakil Ketua DPRD Kayan SH, anggota Komisi D, warga Kalimati dan Kades Kalimati Kisno Mulyono.
Kades Kalimati Kec Tarik Kisno Mulyono membantah tuduhan yang sebelumnya mencuat di media sosial, termasuk TikTok. Ia menyebut pihak yang melontarkan tuduhan tersebut tidak dapat menunjukkan data maupun dokumentasi pendukung saat kedua belah pihak dipertemukan dalam forum hearing.“Tujuan-tujuan yang katanya penggelapanlah, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, alhamdulillah hari ini tidak terbukti. Kita sudah punya data, punya tim. Ketika ditanya apakah punya data, punya dokumentasi, ternyata tidak ada,” ujar Kisno saat hearing.
Kisno menjelaskan, penyaluran bantuan pangan di Desa Kalimati dilakukan berdasarkan data dan mekanisme yang berlaku. Perubahan daftar penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), kriteria desil, serta hasil verifikasi langsung di lapangan.
Menurut Kisno, pemutakhiran data penerima juga dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan melibatkan perangkat desa, ketua RT, dan RW. Mekanisme tersebut dilakukan untuk menyesuaikan data penerima dengan kondisi warga di lapangan.Kisno menjelaskan, jumlah penerima bantuan di Desa Kalimati pada triwulan kedua tercatat sebanyak 886 orang. Namun, pada triwulan ketiga, alokasi dari pemerintah pusat turun menjadi 776 penerima.
Dari hasil verifikasi ulang, ditemukan 51 data warga yang diketahui telah meninggal dunia atau pindah domisili. Kisno menyatakan penyesuaian data tersebut telah dibahas dan disahkan melalui Musdes bersama unsur RT dan RW.“Penyesuaian data ini sudah melalui musyawarah. Jadi, perubahan penerima bukan dilakukan sepihak, melainkan berdasarkan hasil verifikasi dan pembahasan bersama,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bangun Winarso, menyambut baik kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan pemerintah. Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan validasi data agar bantuan pangan benar-benar tepat sasaran.“Satu hal yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas. Apabila ada perbaikan data, mekanisme Musdes harus dijalankan secara lengkap dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari RT, RW, hingga tokoh warga,” kata Bangun Winarso.
Bangun menambahkan, keterbukaan informasi dalam proses pemutakhiran data bansos penting untuk menekan potensi konflik sosial. Pelibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat menjaga keakuratan data sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Sg
