Zonajatim.com, Sidoarjo – Pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus digalakkan oleh Pemkab Sidoarjo. Setiap tahun jumlah desa yang memiliki BUMDes terus bertambah. Tahun ini pun angkanya ditargetkan meningkat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo, pada 2020 ada 179 BUMDes. Angkanya meningkat menjadi 229 pada 2021. Paling banyak ada di Kecamatan Wonoayu dengan 23 BUMDes. Sedangkan paling sedikit ada di Kecamatan Buduran dengan 6 BUMDes.
Tahun 2022 jumlah BUMDes ditargetkan naik menjadi 237 BUMDes. Merata di 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo.
Guna memaksimalkan pengelolaan BUMDes terutama di wilayah perdesaan, Anggota DPRD Sidoarjo Hj Mimik Idayana, mendorong pemda supaya dapat mengoptimalisasi keberadaan BUMDes di Kota Delta ini.

Hj Mimik Idayana dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, khususnya di Sidoarjo sendiri jumlah penduduknya sangat besar yakni sekitar 2 juta jiwa dengan SDM yang beragam pula. Akan tetapi hal itu belum terkelola dengan baik. Adanya keberadaan BUMDes tentu dapat menjadi salah satu sarana terbaik masyarakat khususnya di perdesaan untuk memaksimalkan pengelolaan kualitas SDM tersebut. “Karenanya, pemda harus dapat memperkuat BUMDes agar bisa terus berinovasi dan menghasilkan terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk upaya dalam memaksimalkan sumber daya manusia di Sidoarjo,” ucap Hj Mimik Idayana dari Komisi D DPRD Sidoarjo, kemarin.
Selain itu Hj Mimik Idayana menilai keberadaan BUMDes juga bisa dioptimalkan oleh pemda sebagai wadah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perdesaan, melalui bimbingan dan pelatihan yang tentunya diadakan secara berkesinambungan.
Sebagai badan usaha, tentunya BUMDes juga dapat memberikan pelatihan maupun bimbingan terkait kewirausahaan. Sehingga, dengan ilmu yang diberikan dapat mendorong masyarakat semakin berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian secara mandiri. “Untuk menyejahterakan masyarakat memerlukan berbagai terobosan dari pemerintah, serta bersinergi dengan pihak lainnya. Selain itu, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif. Kalau hanya salah satu pihak saja, maka terobosan yang dilakukan tidak akan berjalan baik,” tukasnya.
Pemberian pelatihan kepada pengurus BUMDes, lanjutnya memiliki tujuan memberikan motivasi agar BUMDes di Sidoarjo bisa berkembang. Sebab Bumdes mempunyai peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa. “BUMDes tidak harus memiliki satu usaha saja tetapi masih banyak bidang usaha lain yang bisa dilakukan”, terangnya.
Potensi pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai cukup besar. Sayangnya, potensi tersebut belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola potensi desa dengan maksimal. Maka perlu menggandeng kaum milenial sebagai sarana pemasaran melalui social media.” ungkapnya.
Deny Haryanto anggota Komisi B DPRD Sidoarjo meminta pemkab untuk memberikan motivasi kepada desa yang belum membentuk BUMDes. Apa yang menjadi kendala harus dicarikan solusinya. “Kebanyakan desa mengaku bingung menentukan potensi desa yang bisa dikembangkan menjadi BUMDes,” kata Deny Haryanto legislator dari PKS ini.

Selain menambah, penguatan BUMDes juga perlu dilakukan. Yakni dengan memberikan pelatihan pada SDM BUMDes. Baik dari sisi manajemen keuangan seperti akuntansi dasar, pengelolaan logistik hingga pemasaran. BUMDes diharapkan bisa menjadi agen perubahan khususnya di sektor ekonomi. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 seperti ini, BUMDes diminta bisa menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi bagi warga sekitar.
Menurut Deny Haryanto, BUMDes adalah salah satu pendorong pemulihan ekonomi berbasis potensi lokal yang bisa membuka lapangan kerja baru. “Harapannya, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam pengembangan BUMDes termasuk kualitas SDMnya,” imbuhnya.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengatakan pandemi Covid-19 telah membebani masyarakat kurang lebih dua tahun ini sehingga membuat tata kelola ekonomi, budaya, dan kesehatan tidak terkendali. Bahkan berpotensi mematikan ekonomi BUMDes.
Oleh karena itu, ia berharap keberadaan BUMDes di kabupaten Sidoarjo mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PAD). Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu siap menfasilitasi dana dan mengawal pengembangan BUMDes. “Semuanya harus kreatif termasuk peningkatan kualitas SDM pengelola BUMdes agar bisa keluar dari kesulitan ini,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Dhamroni menjelaskan, BUMDes merupakan langkah yang tepat karena akan mempercepat kemandirian desa sehingga ekonomi masyarakatnya akan kuat. ”Kemandirian desa harus diciptakan,” tegasnya.
Dalam rangka membesarkan usaha harus dimulai dari masyarakat itu sendiri yang harus guyub, solidaritas, dan gotong royong harus tampak. Disisi lain, pemerintah desa harus bisa mengatur dengan baik, pengelolaannya harus profesional dengan kualitas SDM yang mumpuni, berbagai masukan masyarakat harus didengarkan.”Yang terbaik untuk masyarakat harus dilakukan,” tuturnya.

Ia menilai masih banyak potensi yang bisa dikembangkan BUMDes. “Tinggal bagaimana SDM pengelola BUMDes menjalankannya, makanya kita dorong agar kualitas SDMnya terus ditingkatkan agar bisa mengembangkan usaha yang ada, Ini semua untuk mensuport pembangunan desa,” paparnya.
Kesuksesan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seringkali hanya dilihat dalam bentuk capaian omset. Ada hal mendasar yang kerap terlupa, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolanya. Padahal, omset bernilai besar yang berhasil diraih BUMDes tentu diawali dari SDM yang berkualitas, kreatif, dan punya visi.
Hal mendasar namun sering diremehkan, mungkin dianggap terlalu teoritis dan membosankan, namun dalam praktiknya tak mudah dijalankan. Bantuan dari program CSR perusahaan berupa uang memang sangat berarti, tapi bantuan berupa peningkatan SDM juga tak kalah penting. “Pemkab Sidoarjo bisa mendorong CSR perusahaan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM BUMDes,” papar M Nizar, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo.
BUMDes bisa ada karena ada konsolidasi masyarakat desa untuk membuat sebuah konsepsi bahwa dengan BUMDes, desa bisa maju, pendapatan bisa bertambah. Semua pihak saling terlibat dan terkonsolidasi, tambah M Nizar dari Fraksi Partai Golkar ini. “Dengan SDM berkualitas, BUMDes itu sendiri naik kelas. Memiliki level yang berbeda ketika berhadapan dengan pihak manapun. Memiliki posisi tawar yang setara ketika melakukan kerja sama dengan semua pihak,” terangnya.

Pengembangan SDM pengelola BUMDes yang baik harus dilakukan dengan menetapkan suatu program pengembangan SDM yang disusun secara cermat, dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan organisasi atau badan usaha saat ini maupun untuk masa depan.
Pengelola BUMdes butuh orng-orang yang kreatif agar produknya di terima masyarakat. modal bukan menjadi persoalan dalam pengelolaan BUMDes, karena desa sudah digelontor dana desa yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan BUMDes. Namun dana dan sarana menjadi percuma jika pengelolanya tidak kreatif dan tidak memahami bisnis.
Dalam mengelola BUMDes persoalan utama adalah menyatukan visi misi antara pengelola, perangkat desa, dan masyarakat. Karena keberadaan BUMDes sangat tergantung perhatian dari pemerintah desa. “Pertama butuh orang serius untuk mengelola, kedua perhatian pemerintah dan perangkat desa karena sebenarnya desa itu tidak miskin potensi akan tetapi persoalannya adalah masalah sumber daya manusia (SDM),” ujar Nizar.
Oleh karena itu, Dewan terus mendorong adanya pelatihan pengelolaan BUMDES digelar di Kabupaten Sidoarjo guna meningkatkan kualitas SDM. Setiap pengelolaan badan usaha akan maksimal apabila kualitas manajemen SDM ditingkatkan. “BUMDES merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa yang bermanfaat sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan mendukung usulan pelatihan bagi pengelola BUMDes. Menurutnya, pendirian dan pengelolaan BUMDES optimal jika dikelola manajemen yang profesional. “Tinggal bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia manajerial dan juga rencana-rencana yang akan diterapkan dalam BUMDES,” ujarnya.
Dikatakan, dalam dunia usaha apapun, perlu manajemen yang baik. Mulai ketersediaan bahan, produksi, market atau strategi pemasaran. Jika ketiga hal tersebut dapat dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin nantinya salah satu BUMDES di Sidoarjo akan viral bahkan menjadi panutan di Indonesia.
Kayan yang politisi Partai Gerindra ini berharap, peningkatan kualitas SDM BUMDes dapat diwujudkan supaya dalam pengelolaan BUMDES bisa benar-benar matang kedepannya. Ia melihat banyak sekali produk BUMDES di Sidoarjo yang memiliki potensi besar yang bisa diberdayakan. “Banyak sekali produk BUMDES punya banyak potensi yang harus diberdayakan, salah satunya pemberdayaan UMKM di Desa. Tentunya harus menyiapkan SDM yang mumpuni,” pesannya.

Desa adalah penggerak ekonomi, tambah Ketua DPRD Sidoarjo H Usman bahwa pendirian BUMDes tujuannya menunjang pendapatan ekonomi masyarakat desa. Bila setiap desa memiliki BUMDes maka akan sangat membantu pembangunan desa dan masyarakatnya ikut sejahtera. “Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Termasuk mendirikan dan mengelola BUMDes”, papar H Usman dari PKB ini. sp/adv