Zonajatim.com, Sidoarjo – Program Kartu Usaha perempuan Mandiri (KURMA) yang digagas oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor untuk mendayagunakan UMKM ternyata tidak berjalan mulus, karena sejumlah elemen masyarakat menyoal program KURMA lantaran tidak tepat sasaran.
Upaya Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan perekonomian kaum perempuan dilakukan dengan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma). Total ada 2.200 kelompok usaha perempuan yang mendapatkan fasilitas tersebut. Kalangan legislatif pun ingin memastikan bahwa program itu tepat sasaran.
Ketua Komisi B DPRD Bambang Pujianto mengatakan, untuk menjalankan tugas pengawasan, pihaknya akan mengecek UMKM yang sudah mendapatkan anggaran dari pemkab tersebut. ”Apakah penggunaannya sudah sesuai dengan program,” katanya.
Pihaknya tidak ingin anggaran yang sudah digelontorkan untuk program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya uang dibagikan untuk anggota atau untuk kepentingan pribadi. Sebab tujuan utama anggaran tersebut dibagikan adalah untuk memberikan modal bagi UKM perempuan.
Bambang menyatakan, pihaknya akan melihat program kerja UMKM setelah mendapatkan anggaran Kurma. Apakah nantinya sesuai dengan besaran anggaran yang diberikan. ”Besarannya antara Rp 6 juta hingga Rp 10 juta per UMKM,” paparnya.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, fungsi pengawasan itu perlu dilakukan. Sebab sebagai bentuk pertanggungjawaban atas uang negara. Tidak hanya sekedar memberikan, tetapi harus ada output yang nyata dari bantuan yang diberikan oleh pemkab tersebut.
Saat ini, Bambang mengaku pihaknya masih menungggu data penerima Kurma dari Dinas Koperasi dan UMKM. Setelah itu pihaknya turun langsung untuk mengecek pelaksanaan program tersebut di lapangan. Yang kita tunggu adalah adanya laporan dari Dinkop dan UM terkait mekanisme penilaian dan seluk-beluk pelaksanaan program Pemkab Sidoarjo berbandrol Rp 18 Miliar itu yang sampai saat ini belum ada di tangannya. “Sudah beberapa kali saya minta data dan laporan itu, termasuk nama-nama kelompok UMKM yang ditetapkan menerima hadiah Kurma tersebut di tahun anggaran ini, tapi sampai sekarang belum dikirim kesini,” lanjutnya.
Bambang menambahkan, Komisi B sudah mengirimkan surat rekomendasi ke pimpinan dewan untuk mengundang pihak-pihak yang berkompeten terkait program Kurma. “Soal disetujui atau tidak dan kapan jadwalnya, semua tergantung kebijakan pimpinan,” kata Bambang.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B dari PDI Perjuangan, Sudjalil menandaskan, sejak awal parpolnya sudah tidak sepakat dengan program bagi-bagi uang untuk pelaku usaha mikro tersebut. Sikap itu tercermin dari aksi fraksinya yang melakukan walk out di forum sidang paripurna DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu.
Namun karena mayoritas fraksi di DPRD Sidoarjo menyetujui pengalokasian anggaran untuk program tersebut, sikap penolakan yang disuarakan PDI Perjuangan patah di tengah jalan. Meski begitu pihaknya tetap akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan program Kurma di tahun anggaran 2023 ini. “Ya akan tetap kami awasi pelaksanaan di lapangan. Kalau memang terbukti ada penyimpangan, kami akan menyampaikannya pada eksekutif sebagai bahan masukan dan pertimbanga guna melakukan perbaikan-perbaikan,” tutur politisi senior asal Krian tersebut.
Apalagi, setelah adanya aksi unjukrasa berjilid-jilid yang disuarakan masyarakat yang tergabung dalam wadah Aliansi Peduli Pemilu Jujur (APPJ) Sidoarjo.
Mulai dari demo di DPRD Sidoarjo yang beberapa hari selanjutnya dilanjutkan ke Kantor Dinkop dan UM. Yang terbaru puluhan massa APPJ menggelar aksi serupa di Kantor Kejaksaan Negeri dan Pendopo Pemkab Sidoarjo.
Reaksi yang ditunjukkan warga Sidoarjo tersebut bermula dari adanya dugaan politisasi Program Kurma yang dilakukan oleh beberapa orang bacaleg yang bakal berkontestasi dalam Pemilu pada 14 Pebruari 2024 mendatang.
Menurut Sudjalil, adanya demo yang memprotes program KURMA menunjukkan bahwa program tersebut bermasalah di lapangan sehingga wakil rakyat harus turun untuk mengawasinya. “Kita sebagai wakil rakyat di DPRD punya tiga fungsi yakni penganggaran, legislasi serta pengawasan, nah fungsi pengawasan itulah yang kami tekankan untuk mengawal program KURMA agar tepat sasaran, tidak melenceng dari aturan yang ada,” tegas politisi PDIP ini.
Lebih lanjut Sudjalil menambahkan bahwa partainya sejak tahun 2022 sudah mengeluarkan perintah pada kadernya di DPRD Sidoarjo untuk bersikap kritis terhadap program tersebut. Sujalil menjelaskan, perintah tersebut muncul setelah DPC PDI Perjuangan menerima banyak info dan pengaduan masyarakat terkait penyaluran dana penghargaan untuk para perempuan pelaku usaha mikro di kota delta tersebut.“Terus kita dalami segala aspek-aspek terkait program Kurma ini mulai dari hulu hingga hilirnya. Artinya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penyaluran juga pemanfaatannya,” jelasnya.
Selanjutnya semua data dan informasi tersebut akan dipakai oleh Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan pengawasan dan juga evaluasi menyeluruh dan mendalam, terutama terkait penganggarannya jika eksekutif berencana melanjutkan program tersebut di tahun depan.“Akan kami lakukan pengawasan secara ketat dari sisi semua komisi, terutama di Komisi A, B dan D agar program ini tidak saja sekedar bagi-bagi uang tetapi ada output dan outcome yang sesuai dengan konsep dasarnya,” pungkas Sudjalil.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Denny Hariyanto mengatakan anggaran tahun ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. “Kalau tahun lalu dianggarkan 20 Milyar rupiah untuk program KURMA, tahun ini kita UP kan lebih banyak, apalagi APBD kita tahun ini 5,4 Triliun rupiah,” tegas Denny.
Akan ada pelatihan untuk masing-masing kelompok yang akan difasilitasi oleh Dinkopum, missal pelatihan packaging. Denny berharap KURMA tahun ini diberikan dengan tepat sasaran kepada 2.400 kelompok baru sehingga tidak hanya dapat saja, namun bisa menjadi program ketahanan rumah tangga sesuai dengan Perbup 61 tahun 2022. “Kita komisi B akan mengawal program KURMA dengan pengawasan yang lebih intens agar program tersebut tepat sasaran sesuai dengan peraturan bupati,” tegas Deny Hariyanto dari PKS.
Sedangkan anggota Komisi B Sullamul Hadi Nurmawan atau Gus Wawan mengatakan dahulu Sidoarjo memiliki tagline Sidoarjo Kota UMKM. Hal tersebuut terbukti nyata apalagi pada saat pandemi Covid-19 lalu beberapa UMKM di Sidoarjo masih bertahan. “Saat ini Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja karena dunia UMKM ini memang menjadi penyangga negara kita,” imbuhnya.
Gus Wawan berharap program KURMA ini tidak hanya politisasi kegiatan saja namun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan pelaku UMKM di Sidoarjo. “Kami sepakat agar dilakukan pengawasan yang lebih mendalam agar program KURMA bisa tepat sasaran, dan komisi B siap untuk melakukan pengawasan di lapangan,” papar Gus Wawan dari PKB ini.
Program Kurma itu sendiri dilaunching sejak tahun anggaran 2022 lalu. Saat ini APBD Sidoarjo mengalokasikan dana sebesar Rp 14 miliar untuk 1.889 kelompok usaha plus Rp 300 juta untuk biaya pendampingan selama satu tahun. Dan di tahun anggaran 2023 ini, angkanya didongkrak menjadi Rp 18 Miliar plus biaya pendampingan yang semuanya dikelola Dinkop dan UM Sidoarjo.
Kepala Dinkop dan UM Sidoarjo, Edi Kurnaedi memastikan pihaknya sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang digariskan dalam pelaksanaan program Kurma tersebut.Menurutnya, konsep pelaksanaan program Kurma tahun ini sudah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Dimana pihaknya menggunakan system digitalisasi melalui aplikasi Sipraja dalam proses pendaftaran dan penilaian. “Kalau yang tahun lalu khan manual,” terang Edi.Dengan begitu, kelengkapan berkas permohonan dari kelompok-kelompok usaha masyarakat yang masuk ke dinasnya langsung terseleksi dengan baik. “Yang tidak lengkap, otomatis akan tercoret,” tambahnya.
Aplikasi tersebut juga mampu mendeteksi Nomer Induk Kependudukan (NIK) anggota kelompok usaha pemohon Kurma. “Tujuannya untuk memastikan calon penerima uang tersebut benar-benar warga Sidoarjo. Karena di tahun sebelumnya ada warga dari kabupaten/kota lain yang lolos dari pengamatan,” kata Edi lagi.
Dan yang terpenting dengan pemanfaatan Aplikasi Sipraja, pihaknya bisa memastikan tidak ada satu orangpun yang kembali mendapatkan hadiah Kurma tahun ini. “Jadi kalau yang tahun lalu sudah pernah dapat, akan langsung terdeteksi. Sehingga kami bisa meminta agar nama tersebut dicoret dan digantikan orang lain yang belum pernah mendapatkan Kurma,” imbuhnya.
Bahkan di tahun ini pihaknya juga sudah membuat kebijakan khusus terkait jumlah penerima hadiah Kurma. Jika rencana awalnya hadiah tersebut akan diberikan pada 2.400 kelompok usaha perempuan berbasis RT, kini jumlahnya dimekarkan menjadi 3.007. “Implikasinya, nilai rupiahnya jadi berkurang karena bilangan pembaginya lebih besar. Kami tentukan hanya ada 100 kelompok yang menerima Rp 10 juta. Sedang yang akan mendapat Rp 8 juta sebanyak 125 kelompok. Sisanya mendapatkan Rp 6 juta,” beber Edi.
Bupati Gus Muhdlor panggilan akrab Bupati Sidoarjo menegaskan bahwa program KURMA ini tidak di pungut biaya sama sekali atau gratis bagi para kelompok UMKM perempuan yang mendapatkannya. “Program Kurma ini tidak ada pungutan biaya sama sekali. Semua kelompok usaha perempuan bisa mengajukan langsung,” tegasnya.
Dari Program KURMA ini, Gus Muhdlor juga berharap 5 tahun kedepan, sebanyak 8.467 RT RW di Kabupaten Sidoarjo mempunyai UMKM unggulan. Hal ini juga sesuai dengan perintah presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pertama dengan mencetak UMKM go to ekspor dan kedua P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri). “Tercatat di tahun 2022 Sidoarjo mampu mencetak 300 UMKM go to ekspor. Dan kedua, kita harus mempermudah pelaku UMKM untuk perizinan, bantuan sertifikasi halal, hingga nantinya setiap rapat baik tingkat Dinas atau Kecamatan wajib menyuguhkan produk dari UMKM Sidoarjo sendiri.” terangnya. sp/sdv
