Zonajatim.com, Sidoarjo – Banyaknya bangunan sekolah yang rusak di Sidoarjo, hingga mengancam keselamatan siswa dalam belajar direspons kalangan dewan. Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab memprioritaskan sekolah yang butuh rehab dan perbaikan.
Desakan muncul dari Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. Dia turut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah yang rusak seperti di Bluru dan Jabon. Dalam kunjungannya, dia mengaku miris dengan kondisi sekolah tersebut yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, atap yang bolong di beberapa ruang kelas dan toilet yang tidak layak sangat tidak nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. “Kita melihat potret fasilitas pendidikan lokasinya di SD Jabon. Saya lihat kondisinya sangat memprihatinkan ya. Saat sidak kami untuk memberikan penjelasan kepada dinas agar segera direalisasi pembangunan dan anggaran nya agar ini bisa digunakan kembali,” katanya.
Dia menuturkan bahwa Disdikbud harus melakukan pemerataan dalam menganggarkan perbaikan sekolah. Serta lebih melihat dengan rinci dan memilih sekolah yang sangat membutuhkan agar menjadi perioritas pembangunan.”Harusnya menginventaris masalah fasilitas pendidikan ya artinya mana yang benar-benar urgent mana, yang sedang dan mana yang tidak perlu diperbaiki,” kata politisi PKB itu.
“Jangan sampai anggaran itu berbasis nya kepada sekolah yang dalam kondisi baik di kasih anggaran lagi jadi tidak ada pemerataan lah gitu,” imbuhnya.
Komisi D DPRD Sidoarjo juga mengaku perihatin lantaran masih banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang tidak layak. Di antaranya di Waru, Jabon yang sudah dikunjunginya. Namun, ia juga akui ada beberapa yang sudah diperbaiki. ’Apalagi ini musim hujan ya, jadi rawan sekali terjadi sesuatu pada bangunan yang sudah rusak,” Abdillah Nasih, ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, kemarin.
Skala prioritas, menurut Nasih harus diberikan kepada SD atau SMP yang sudah rusak parah, atau rusak berat, dan segera membutuhkan perbaikan. Sebab, memasuki musim hujan, rawan angin kencang yang membahayakan bagi sekolah dengan kondisi bangunan rapuh.
Nasih mengaku sudah melakukan koordinasi dengan dinas P dan K terkait hal ini. Utamanya saat penyusunan APBD 2024. Dia meminta SD dan SMP yang rusak parah harus diprioritaskan. “Anggaran APBD juga terbatas, mungkin bisa diusulkan lagi melalui P-APBD,’’ urainya.
Memasuki awal tahun 2024 ini masih aja ada infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang ataupun parah. Berdasarkan data tidak kurang dari 125 gedung sekolah milik pemerintah, baik Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang mengalami kerusakan.
Kerusakan gedung-gedung sekolah milik pemerintah itu, hampir terjadi di seluruh wilayah atau di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Lebih miris lagi ada gedung SDN yang letaknya tidak jauh dari pusat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengalami kerusakan cukup parah, seperti gedung SDN Bluru Kidul 2, Kecamatan Sidoarjo.
Saat memasuki pintu gerbang SDN Bluru Kidul 2 sudah disambut dengan salah satu gedung yang persis berdiri dipinggir jalan atau sisi kiri pintu gerbang, kondisinya rusak parah dan dibiarkan terbengkalai. Tidak hanya itu saja, disisi kanan pintu gerbang ada banyak tumpukan kayu-kayu bekas dan genteng-genteng bekas yang dibiarkan begitu saja.
Selain itu, terlihat ada 4 ruangan rusak yang di dalamnya terisi barang-barang bekas milik sekolah, seperti bangku, kursi, buku-buku dan lain-lain.“Kalau ruang ini dulu, digunakan untuk perpustakaan, ruang komite dan ruang guru,” kata Hendra Subarkah, salah satu guru SDN Bluru Kidul 2.
Pada akhir tahun 2023 lalu, ada 3 ruang kelas yang mendapatkan pembangunan rehab gedung. Namun rehab hanya dilakukan pada atapnya saja, sedangkan kusen jendela dan pintu masih terlihat keropos dimakan ngengat.
Rehab atap gedung yang menelan anggaran sebesar Rp 187.908.981,15 dan dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Asmara Karya selama 42 hari itu menggunakan atap dari asbes, bukan dari genteng. “Seingat saya dikerjakan pada saat anak-anak liburan kemarin,” katanya.
SDN Bluru Kidul 2 memiliki murid 309 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Masing-masing kelas ada 2 rombongan belajar (rombel). Namun ruang kelas yang tersedia hanya 11 saja. Sehingga dengan terpaksa ada kelas yang masuk pagi dan siang, yaitu siswa-siswi kelas 3. “Kami berharap ada penambahan ruang kelas baru, sehingga anak-anak bisa masuk pagi semuanya,” harapnya.
Selain ada penambahan ruang kelas baru, pihak sekolah berharap adanya musholla untuk kegiatan ibadah serta untuk kegiatan praktek-praktek keagamaan. Kondisi ruang kelas yang rusak di SDN Bluru Kidul 2, akhirnya dipakai untuk menyimpan barang-barang bekas.
H Bangun Winarso, Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menuturkan bahwa pada tahun 2023 lalu, anggaran pendidikan di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 21 Millyar. “Namun yang digunakan untuk pembangunan atau rehab gedung sekolah sekitar Rp 4 Milyar saja,” tutur Bangun, kemarin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak heran, kalau ada banyak gedung-gedung SDN dan SMPN yang mengalami kerusakan pada tahun 2023 lalu, baik kerusakan ringan, sedang ataupun parah.
Dengan kondisi yang seperti itu, ia hanya bisa menghimbau kepada pihak sekolah yang gedungnya mengalami kerusakan untuk melakukan upaya-upaya tertentu agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan. “Kami hanya bisa menghimbau agar proses belajar mengajar tetap berjalan, meskipun kondisi gedungnya mengalami kerusakan,” ucapnya.
Anggota dewan dari Kecamatan Krian itu mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 ini, anggaran untuk pembangunan ataupun rehab sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp 42 Milyar.
Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, ia berharap di tahun 2024 ini tidak ada lagi gedung sekolah rusak di wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya kerusakan parah. “Kami berharap sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah, itu yang menjadi prioritas. Sedangkan yang kerusakan ringan, masih bisa di cover melalui BOS (Biaya Operasional Sekolah),” pungkasnya.
Kondisi ruang kelas yang nyaman dan layak tentu sangat dibutuhkan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Namun, di Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat masih banyak sekolah yang kondisinya kurang layak bahkan memprihatinkan. Terutama bangunan sekolah tingkat dasar.
Hj Mimik Idayana anggota Komisi D DPRD Sidoarjo mengaku perihatin lantaran masih banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang tidak layak. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra ini mendesak pemerintah kabupaten Sidoarjo mempercepat perbaikan sekolah rusak menyusul banyaknya sekolah rusak di kabupaten Sidoarjo.
Hj Mimik mengatakan, saat ini ada ratusan sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan. “Namun kami yakin, jumlah tersebut masih sebagian kecil dan masih banyak sekolah rusak yang belum terdata,” katanya. Oleh karena itu, kata dia, untuk rencana perbaikan ruang kelas yang rusak sudah harus direncanakan mulai sekarang dengan mendata ruang kelas yang kerusakannya cukup parah untuk didahulukan. “Salah satu contohnya adalah salah satu ruang kelas di Waru yang rusak ternyata belum masuk anggaran rehab,” katanya.
Ia mengatakan, tahun 2024 untuk pembangunan rehab ruang kelas dianggarkan sekitar Rp 42 miliar. Namun, dana sebesar itu hanya cukup untuk merehab sejumlah ruang kelas saja. “Untuk itulah, sisanya yang belum direhab tahun ini akan dimasukkan dalam P-APBD 2024. Namun, saat ini harus ada pendataan ulang terkait kondisi ruang kelas,” katanya.
Lebih lanjut Hj Mimik mengatakan, rehab ruang kelas jangan hanya sekedar menyerap anggaran saja karena yang terpenting adalah, anggaran itu tepat sasaran. “Selama ini, rehab ruang kelas yang rusak lebih didasarkan pada pengajuan kepala sekolah dan data-data inilah yang digunakan sebagai acuan untuk pengajuan anggaran,” katanya.
Zahlul Yussar anggota Komisi D DPRD Sidoarjo menambahkan masih ada beberapa sekolahan yang belum tersentuh perbaikan, padahal sudah banyak sekolah yang diperbaiki. Oleh karena itu ia menyerukan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Dinas Pendidikan, untuk mengambil tindakan serius terhadap masalah sekolah rusak baik itu SDN maupun SMPN yang masih terjadi di wilayah Sidoarjo.
Zahlul, mengakui bahwa laporan mengenai sekolah rusak masih terus berdatangan. Bahkan, beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup parah. “Kami sangat prihatin karena masih ada laporan mengenai sekolah rusak di beberapa kecamatan. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami kerusakan yang cukup serius dan belum mendapat perhatian perbaikan yang memadai,” ungkapnya, Kamis (28/3/2024).
Zahlul juga menjelaskan bahwa sebelumnya, Komisi D DPRD bersama Dinas Pendidikan telah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pendataan terhadap kondisi sekolah yang rusak, baik yang ringan maupun yang berat, dengan tujuan agar dapat segera ditindaklanjuti. “Ketika terjadi bencana yang mengakibatkan robohnya sekolah dan hal-hal lainnya, kami menyarankan agar hal tersebut diusulkan ke pihak pusat untuk mendapatkan bantuan dana, mengingat keterbatasan anggaran APBD di Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya.
Zahlul juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya mendesak agar Komisi D segera melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani masalah ini. Koordinasi tersebut akan mencakup pendataan sekolah yang mengalami kerusakan, khususnya yang berada di berbagai kecamatan. “Koordinasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendataan mengenai sekolah rusak dan usulan-usulan bantuan telah dilaksanakan. Termasuk juga untuk memastikan apakah usulan bantuan tersebut sudah disampaikan ke pihak pusat dan kapan dana bantuan tersebut akan tersedia. Hal ini perlu untuk dipastikan,” tambahnya.
Dengan demikian, Komisi D DPRD Sidoarjo berkomitmen untuk terus mengawal penanganan masalah sekolah rusak ini demi terwujudnya kondisi pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Sidoarjo.
Disisi lain anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman meminta Dikbud segera membentuk tim independen yang bertugas memetakan sekolah-sekolah rusak. Melihat kondisi sejumlah bangunan sekolah yang rusak saat ini, perbaikan atau pembangunan sekolah-sekolah itu dinilai mendesak.
Aditya menyebutkan tim independen tersebut diharapkan melibatkan berbagai unsur, khususnya tenaga konsultan yang mengerti persoalan bangunan fisik. Sehingga, penentuan kriteria sekolah rusak benar-benar valid. “Sudah dari dulu kami minta untuk membentuk tim independen untuk memetakan atau menentukan kriteria kerusakan di sekolah-sekolah tersebut, termasuk sekolah mana saja yang akan diregrouping. Dan kami juga tegaskan agar melibatkan tim teknis. Semacam konsultan untuk bisa menentukan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan mana yang rusak berat. Yang perlu didata apa, secara teknis konsultan yang tahu. Jadi datanya benar-benar valid,” tegasnya.
Oleh karena itu, politisi PKS ini mendesak Pemkab Sidoarjo segera memulai proses dan persiapan rehab ataupun pembangunan sekolah, khususnya untuk sekolah yang kerusakannya sudah parah. ”Anggarannya kan sudah ada. Tahun ini APBD sudah ada alokasi sekitar Rp 42 miliar untuk perbaikan sekolah rusak, sehingga kami mendesak Dikbud segera menindaklanjuti dan merealisasikannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Tirto Adi mengatakan untuk rehab ruang kelas memang belum bisa dilakukan seluruhnya. Namun, pihaknya berharap agar tahun depan rehab ruang kelas yang bisa lebih banyak. “Untuk data-data ruang kelas yang rusak sudah ada. Sebagian besar berasal dari laporan kepala sekolah. Rehab ruang kelas dilakukan bertahap,” katanya. sp/adv
