Zonajatim.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali membuka program beasiswa pendidikan tinggi dan beasiswa keagamaan dengan sasaran 2 ribu penerima pada tahun 2024. Dengan jumlah anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 5 juta per penerima.
Program pemberian beasiswa ini merupakan 17 program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga tahun 2026. Pendaftaran mulai 16 April hingga 15 Mei 2024.
Plt Bupati Sidoarjo H Subandi mengatakan, target penyaluran beasiswa ini dengan total hingga tahun 2026 adalah sebesar 10 ribu penerima. Sehingga, pertahun dibagi menjadi 2 ribu penerima. Para penerima ini berasal dari beberapa kriteria. Di antaranya jalur prestasi akademik, prestasi non akademik, jalur keluarga tidak mampu, dan jalur keagamaan. “Memang, beasiswa ini untuk mahasiswa perguruan tinggi, namun beberapa untuk keagamaan yaitu untuk pengurus yang aktif dalam bidang keagamaan baik muslim maupun non muslim,” jelasnya.
H Subandi berharap beasiswa ini menjadi semangat dan motivasi para generasi muda di Sidoarjo. “Semangat generasi penerus ini, nantinya akan ikut mengerek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2021 angka IPM Sidoarjo terus menunjukkan tren kenaikan yang positif,” katanya.
Terkait dengan program tersebut, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Bambang Riyoko meminta agar dalam pengelolaan dana beasiswa pendidikan tinggi dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran.
Bambang Riyoko menegaskan, untuk pengawasan dan transparansi pengelolaan dana tersebut, dirinya mendorong pemkab membentuk tim pengawas yang independen. “Penyaluran program bea siswa pemkab sebelumnya sudah cukup bagus. Hanya saja, ada beberapa hal yang tetap perlu dievaluasi dan diperbaiki. Yang jelas, saya minta transparansi dan harus tepat sasaran,” tegas Bambang Riyoko politisi PDIP ini.
Perlunya dibentuk Tim Pengawas, kata Bambang Riyoko, agar pelaksanaan bantuan tahun ini tidak keluar dari konteks yang diinginkan. Juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemkab Sidoarjo mengenai penggunaan anggaran untuk kemaslahatan masyarakat Kota Delta. “Dibentuknya tim Pengawas ini tujuannya, untuk meminimalisir adanya keluhan masyarakat utamanya para calon penerima bantuan,” tambah Bambang Riyoko.
Vina, Salah satu mahasiswa asal Candi yang ikut mendaftar bea siswa pemkab Sidoarjo untuk jalur prestasi akademiktahun 2023 mengaku kecewa karena pengumuman hasil dinilai tak transparan dalam penyaluran beasiswa mahasiswa.”Disitu tidak diumumkan berapa minimal IP yang menerima bea siswa, hanya menyebutkan nama-nama yang lolos menerima bea siswa tanpa menampilkan nilai IPnya, ini kan tidak transparans,” ujarnya kesal.
Apakah dalam penyaluran beasiswa ini ada juga anak pejabat yang mendapatkan beasiswa atau ada mahasiswa titipan di. Padahal sudah jelas, beasiswa itu peruntukannya untuk mahasiswa yang tidak mampu.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo agar bisa mengedepankan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Anggota DPRD Sidoarjo Hj Mimik Idayana mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa Sidoarjo pada tahun 2024 yang kurang mampu.
Dirinya meminta kepada pemerintah daerah agar bisa memperhatikan masalah-masalah tersebut dan diharapkan bisa transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti pentingnya bantuan beasiswa sebagai upaya pemerintah untuk mahasiswa dan siswa di Sidoarjo.“Beasiswa merupakan bantuan pemerintah yang seharusnya digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sidoarjo,” ungkapnya.
Hj Mimik panggilan akrabnya juga mengatakan, masalah pengelolaan beasiswa ini telah diserahkan kepada OPD terkait, namun DPRD tidak mendapatkan laporan yang memadai terkait hal ini. “Diperlukan transparansi terkait nilai prestasi akademik IP beasiswa mahasiswa, karena banyak yang mengeluh soal ini,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut Hj Mimik juga menyoroti perlunya pemantauan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana beasiswa “Kita perlu mengetahui progres pengalokasian dana beasiswa serta perkembangannya agar dapat melakukan pengawasan yang efektif,” tambahnya.
Dirinya berharap agar data terkait penggunaan dana beasiswa dapat disampaikan secara transparan dan teratur ke pihak legislatif untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam program beasiswa tersebut.
Hj Mimik Idayana yang juga anggota Komisi D DPRD Sidoarjo ini juga minta Pemkab menambah kuota beasiswa mahasiswa.Ia berharap, kualitas pendidikan semakin baik dengan kesempatan bagi setiap anak mengenyam pendidikan tinggi semakin luas. “Saya mendorong agar anak-anak sidoarjo diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi,” jelas Hj Mimik.
Menurutnya pendidikan penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Saya mendorong agar ditambah lagi penerima manfaat untuk mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada periode pendaftaran berikutnya tahun ini,” jelasnya lagi.
Kuota pendidikan, lanjutnya, juga akan memutus rantai kemiskinan di Sidoarjo “Bantuan pendidikan ini diutamakan bagi keluarga yang kurang mampu atau mereka yang terkendala masalah ekonomi untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi,” imbuhnya lagi.
Disisi lain Bangun Winarso anggota FPAN DPRD Sidoarjo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengedepankan azas transparansi dalam proses penyaluran dana yang diperuntukkan untuk beasiswa.Bangun Winarso mengatakan, memang benar pemkab telah mengumumkan dana bea siswa untuk mahasiswa yang berprestasi.
Namun demikian, ia menilai informasi yang disampaikan ke ke publik tidak transparan terutama soal IP karena banyak keluhan yang masuk.’Kami menerima keluhan terkait ini, kami akan lakukan hearing dengan OPD terkait soal ini,” katanya.
Menurut Bangun Winarso, sejumlah persoalan tadi harus diinformasikan secara jelas oleh pemkab ke publik, sehingga tercipta azas transparansi dan berkeadilan dalam penyaluran dana bea siswa tersebut.“Memang benar Perbupnya sudah selesai, Pemkab juga sudah merilis bahwa beasiswa ini segera disalurkan. Tapi tak bisa berhenti di situ saja, pertanyaan berikutnya adalah OPD terkait harus transparansi untuk masalah tersebut. Ini adalah uang rakyat, harus dijelaskan gamblang, jangan sampai muncul kekecewaan lagi,” paparnya.
Masalah transparansi penyaluran dana bea siswa untuk mahasiswa berprestasi akademi juga dikritisi oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo M Nizar. “Benar ini. Banyak masyarakat yang komplain kepada kami tentang sistim seleksi dan verifikasi yang dilakukan untuk mendapatkan beasiswa,” ucapnya, kemarin.
Selama ini, Pemkab Sidoarjo menggunakan sistim pendaftaran online terhadap mahasiswa dan calon penerima yang berminat mendapat beasiswa. Namun ternyata pada sistim verifikasi lolos atau tidaknya menerima beasiswa, Pemkab belum menerapkan sistim yang benar sehingga menimbulkan anggapan tidak transparan.“Yang jadi masalah, banyak komplain seperti tahun sebelumnya. Misalnya, tiba-tiba dinyatakan tidak lolos tanpa ada alasan yang konkret dari pengelola beasiswa,” ungkap Nizar.
Masyarakat mengeluh karena tidak mengetahui dari sisi mana dia sehingga tidak lolos verifikasi. Nizar meminta Pemkab melalui OPD terkait memperbaiki sistim verifikasi secara online, dengan mengumumkan kriteria apa saja yang menjadi penilaiannya.“Sehingga kalau pendaftar tidak lulus, orang tersebut mengetahui bahwa nilai mereka tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Akhirnya orang mengerti dan memaklumi,” tuturnya.
Menurutnya, itulah yang disebut transparansi. Jika transparansi hanya dicantumkan dengan kalimat tidak lolos verifikasi pada dashboard pendaftar, hal itu bukanlah transparansi. Transparansi adalah dari awal sampai akhir, apapun keputusannya orang mengetahui prosesnya.
Nizar mencontohkan, kenapa akhirnya pendaftar tidak lolos. Mungkin karena nilainya belum memenuhi syarat, atau kelengkapan surat. Hal tersebut, bisa dicantumkan oleh OPD terkait. “Oleh karena itu, kami meminta Pemkab Sidoarjo lebih transparans lagi dalam menyeleksi penerima beasiswa pendidikan tinggi untuk kategori prestasi akademik, sehingga bisa memuaskan calon penerimanya,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengapresiasi program beasiswa mahasiswa dari pemda untuk warga Sidoarjo yang menempuh pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi.
Ketua Komisi D mengatakan bidang Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mitra kerja komisi memberikan apresiasi program beasiswa dengan besaran nilai Rp 10 milyar tersebut.“Dengan adanya beasiswa untuk mahasiswa tentunya sangat membantu para orang tua mahasiswa dalam biaya kuliah anaknya.” jelasnya.
Pemda juga sudah mengakomodir mahasiswa semester awal bisa mengurus beasiswa ini. “Ini bisa menjadi penyemangat dan kita berharap penyaluran beasiswa ini bisa transparan, akuntabel dan selektif sehingga tepat sasaran,” papar Nasih politisi PKB ini. sp/adv
