Zonajatim.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemenko PMK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, pada Rabu (5/6) di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta.
Menko Muhadjir menyampaikan, melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, terdapat empat dari delapan sasaran yang berkaitan langsung dengan Kemenko PMK.
“Ada delapan sasaran dalam RKP 2025, dari delapan itu yang memiliki kaitan langsung itu ada empat, yaitu mengenai target Rasio Gini yaitu 0,34-0,37, Indeks Modal Manusia (Nilai) 0,56, Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,5-5,0, kemudian yang terakhir Tingkat Kemiskinan (%) 7,0-8,0,” ujar Muhadjir.
Dalam sasaran dan capaian pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Muhadjir menjelaskan secara rinci dari masing-masing indikator, seperti pada target indeks pembangunan manusia, human capital index, rasio gini, tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, serta tingkat pengangguran terbuka.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Jokowi jilid satu ini memaparkan, terdapat tiga agenda yang telah disusun dalam rangka menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun anggaran 2025, yakni pada sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
Di bidang pendidikan, Menko PMK menggarisbawahi tentang keberlanjutan program prioritas vokasi yang telah dijalankan sebelumnya.
“Intinya yang di bidang pendidikan, di bagian e, yaitu penguatan pendidikan di bidang vokasi dengan pasar tenaga kerja antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan,” paparnya.
“Revitalisasi vokasi merupakan lanjutan dari Inpres Nomor 2 Tahun 2016. Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi diperluas tidak hanya menyangkut SMK, tetapi seluruh pendidikan dan pelatihan vokasi,” katanya.
Dikatakan ini program prioritas yang betul-betul dibutuhkan Indonesia untuk memastikan bonus demografi akan direspon dengan positif untuk menyiapkan angkatan kerja usia produktif bisa memiliki keterampilan dan kemahiran yang terukur dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pada aspek kesehatan, Muhadjir mengatakan, telah melakukan transformasi besar-besaran untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi, baik dari sisi ketersediaan fasilitas dan layanan yang terjangkau serta memadai.
“Sekarang kita akan memberikan prioritas kepada wilayah-wilayah yang belum terjangkau di daerah pinggiran, daerah enklave, juga daerah yang sulit mendapat fasilitas karena persoalan geospasial,” ujar Menko Muhadjir.
Muhadjir juga mengatakan, upaya perlindungan sosial sedang dalam proses penyempurnaan pendataan by name by address, terutama diperuntukkan bagi penyaluran bantuan sosial untuk memastikan berbagai macam subsidi dan jaminan sosial dapat menyasar masyarakat dengan tepat.
“Kita sekarang sedang melakukan uji coba untuk memperluas jaminan sosial, tidak hanya berkaitan dengan jaminan kesehatan, tetapi juga jaminan tenaga kerja. Sekarang ini kita sudah mengarah ke pekerja formal, dan kita harapkan berikutnya akan menuju ke pekerja informal untuk bisa mendapatkan jaminan ketenagakerjaan,” katanya.
Terkait dengan kebijakan percepatan penurunan stunting, Menko PMK menjelaskan saat ini prevalensi stunting Indonesia berada di angka 21,5 persen di tahun 2023. Ditargetkan pada tahun 2029 mendatang, angka prevalensi tersebut dapat ditekan hingga pada angka 11 persen.
“Bulan ini, kita canangkan sebagai bulan pengukuran dan penimbangan balita untuk memastikan proses penimbangan dan pengukuran, pemberian afirmasi bantuan pangan, serta sanitasi untuk anak-anak dan ibu hamil berjalan dengan baik,” katanya.
“Kita nyatakan bulan ini adalah bulan penimbangan dan pengukuran seluruh Indonesia melibatkan sekitar 300.000 Posyandu di 38 provinsi,” jelasnya.
Tidak kalah penting, Muhadjir turut menyampaikan persoalan mengenai penyelenggaraan haji Indonesia, di mana baru-baru ini masih terdapat jemaah haji yang mengalami masalah izin haji di Arab Saudi. Muhadjir meminta dukungan anggota dewan untuk turut memperhatikan upaya yang tengah dikoordinasikan oleh Kemenko PMK untuk mengatasi haji ilegal.
Menutup paparan, Menko PMK mengemukakan pagu dan realisasi anggaran Kemenko PMK tahun 2019-2025, di mana pada tahun 2024 dari total anggaran sebanyak Rp286,5 miliar, telah terealisasi sebanyak 45,59 persen atau Rp130,4 miliar per Mei 2024. Sebelumnya di tahun 2023, dari total anggaran sebanyak Rp245,5 miliar, telah terserap sebanyak Rp243,3 miliar atau 99,10 persen.
Di tahun 2025, Kemenko PMK mengajukan anggaran total sebanyak Rp250,9 miliar. ANO
