Zonajatim.com, Sidoarjo – Komunitas WAG Ruang Publik Sidoarjo (RPS) kembali menggelar dialog publik dengan mengundang sejumlah petinggi partai politik untuk membahas kriteria ideal bagi calon Bupati Sidoarjo di Pilkada 2024.
Acara yang digelar di Kedai bu Atik Magersari Sidoarjo, Sabtu (13/7/2024), dihadiri oleh berbagai petinggi partai politik, akademisi, dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Para pemimpin partai politik di Sidoarjo yang hadir sebagai narasumber yakni Ketua DPC PPP H Suwarno, Ketua DPD Partai Nasdem Ny Hj Nurhendriyati Ningsih, Ketua DPD PAN Dr Emir Firdaus, Ketua DPD PKS Deny Haryanto, Kang Harjo perwakilan Partai Demokrat dan mantan PJ Bupati Sidoarjo Hudijono dan moderator Nanang Haromain alumnus UGM yang mantan komisioner KPU Sidoarjo.
Beragam persoalan yang dikupas dalam dialog ini seperti masalah kepemimpinan dan birokrasi yang terjerat kasus korupsi.
Ketua DPD PAN Sidoarjo Dr Emir Firdaus menyampaikan perihal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Apalagi Sidoarjo ini menurut Emir Firdaus, memiliki potensi pendapatan yang cukup besar untuk dikelola oleh seorang pemimpin yang cakap dan punya komitmen kuat memajukan masyarakat.
Hal sama juga disampaikan oleh Ketua DPD PKS Deny Haryanto bahwa transparansi pengelolaan keuangan dan pemerintahan sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Kalau transparansi dilakukan maka pelayanan ke masyarakat akan semakin baik dan ini membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki komitmen, kompetensi dan moralitas yang lebih baik,” paparnya.
Sementara mantan Pj Bupati Sidoarjo Hudiono mengingatkan jika jadi penguasa, memang ada batasannya yakni diatur oleh ketentuan dan mekanisme yang ada.Karena dengan kemampuan mengelola Sidoarjo itu ada batasan, maka Hudiono mengingatkan agar Parpol jika memberikan dukungan harus memberi peta gambaran Sidoarjo yang jelas sehingga calon bupati tidak sampai masuk ke dalam lubang yang salah.
Disisi lain Ketua DPD Partai Nasdem Hj Nurhendriyati Ningsih mengingatkan bahwa di Sidoarjo ini, ada fenomena yang terus berulang saat ada pergantian pemimpin yakni adanya kekuasaan pragmatis.
Yakni fenomena munculnya gerbong orang-orang dekat kepala daerah, yang berdiri ditempat-tempat strategis.Dan ini, tambahnya dapay menimbulkan peluang korupsi yang bisa berefek negatif kepada kepala daerah sendiri.“Dan ini yang sering kita jumpai saat ini. Kebiasaan jika.ada pemimpin baru, maka gerbong pejabatnya pasti terganti, dan ini potensi korupnya juga muncul,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Hj Nurhendriyati menggagas dibentuknya poros baru dalam konstelasi Pilkada Sidoarjo 2024 yang terdiri dari parpol yang ikut dalam dialog publik malam ini. “Jumlah kursi dewan yang diraih lima parpol yakni PAN, PKS, Nasdem, Demokrat dan PPP total 13 kursi, maka bisa mengusung cabup dan cawabup sendiri,” paparnya.
Oleh karena itu, lanjutnya jika ada cabup Sidoarjo yang punya popularitas tinggi namun tidak mendapat rekom parpol besar maka poros baru bisa mengusungnya untuk menjadi calon bupati jika dia tetap ingin maju dan bertarung di Pilkada Sidoarjo.
Ketua RPS Sujani mengatakan dialog publik akan terus dilakukan dengan mengundang sejumlah tokoh guna memilih calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo terbaik. “Mudah-mudahan di Pilkada Sidoarjo 2024 menemukan sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria para petinggi partai tersebut,” pungkasnya. Zn
