Zonajatim.com, Sidoarjo – Menjalin kolaborasi bersama wartawan, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (PPPA dan KB), memberikan sosialisasi pengendalian kependudukan masyarakat kepada awak media Sidoarjo bertempat di Hotel Aston Inn Batu Malang Selasa-Rabu (21-22/1/2025).
Kegiatan sosialiasi yang dikemas dalam Bimtek berkaitan dengan pengendalian penduduk Sidoarjo diikuti puluhan wartawan dari berbagai organisasi wartawan di Sidoarjo dengan nara sumber dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan SH, serta Kepala PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani SPd, MM.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Kayan SH menyampaikan kepada awak media pada acara Bimtek untuk tetap selalu melakukan kritik sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Sidoarjo, agar kedepannya bisa lebih baik lagi demi kemajuan warga Sidoarjo.
“Kami anggota Dewan selalu menerima masukan dari berbagai pihak termasuk dari rekan wartawan untuk kemajuan Sidoarjo, sekarang sudah tidak ada lagi kepentingan politik, karena semua sudah berakhir, Pileq anggota Dewan maupun Pilkada Bupati dan Wakil Bupati selesai, mari kita dukung Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, mari kita bersatu,” ungkap Kayan SH.
Menurut H. Kayan, yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta melibatkan 90 awak media dari berbagai organisasi wartawan di Sidoarjo yakni PWI, Forwas, AJS, Joss.
Ia berharap kegiatan serupa dapat diinisiasi oleh anggota DPRD lainnya bersama OPD terkait.H Kayan dalam kegiatan sosialisasi pengendalian kependudukan masyarakat mengajak media untuk turut serta dalam pengendalian kependudukan terutama menekan angka stunting di Sidoarjo. “Kami mengharapkan sinergitas dengan media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menekan angka stunting sehingga kesehatan anak menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Lebih lanjut Kayan, menyoroti perkembangan tingkat kelahiran di Kabupaten Sidoarjo, yang mengalami penurunan signifikan dari 15,2% pada tahun 2002 menjadi 8,4% pada tahun 2023. Ia menegaskan bahwa perubahan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan, khususnya dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait program keluarga berencana.
Ia mendorong agar Pemkab bisa fokus dalam penanganan stunting. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga hal tersebut mestinya mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah. “Ya untuk apa APBD tinggi, kalau anak-anak kurang gizi, tidak berguna itu berarti,” ucapnya.
H Kayan menuturkan bahwa pencegahan terjadimya stunting bukan hanya dengan memakan nasi dan telur saja. Melainkan ada beberapa faktor diantaranya pernikahan dini dan kondisi ekonomi rumah tangga sehingga saat bayi berada dalam kandungan tidak mendapatkan nutrisi yang baik.“Kondisi ekonomi rumah tangga, contohnya suaminya penggangguran, bisa jadi itu stunting. Karena setiap hari dari hamil, makannya mie terus, tidak ada gizinya sama sekali,” jelasnya.
Menurutnya, harus ada edukasi positif yang dibangun oleh media dan Pemkab kepada masyarakat agar dapat menekan angka stunting secara bersama-sama. Terlebih masalah krusial yang harus dicegah adalah pernikahan dini, dan menurutnya ini sangat berpengaruh. Di mana, remaja yang sebetulnya belum siap hamil, namun terlanjur hamil.
Tak hanya orang tua, Kayan Kembali menegaskan bahwa kenakalan remaja, pernikahan dini, hingga stunting ini menjadi masalah yang harus diselesaikan semua pihak. Ia meminta pemerintah agar dalam membuat program penurunan angka penderita stunting tidak hanya seremonial saja.
Namun program tersebut harus terprogram dan terorganisasi dalam waktu panjang, sehingga masyarakat memahami tindaklanjut yang harus dilakukan usai diberi sosialisasi pencegahan stunting. “Ibunya pusing, tidak siap melahirkan, kemudian anaknya tidak terurus, suaminya pengangguran, inilah pentingnya kita berkolaborasi dengan media guna memberikan edukasi ke masyarakat tentang dampak pernikahan dini,” tegasnya.
Lebih lanjut Kayan menjelaskan, seharusnya stunting bukan hanya program saja yang hanya seremonial saja. Mengingat pencegahan penderita stunting pada bayi membutuhkan waktu panjang. “Stunting bukan hanya program saja. Misal ada program stunting, ada. Apa itu, pemberian makanan tambahan. Tetapi tidak hanya sebatas itu, dan butuh waktu panjang,” ujar Kayan.
Politisi asal Partai Gerindra itu menjelaskan, hal yang penting adalah merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi tinggi. Mengingat selama ini pola pikir masyarakat adalah makanan yang mahal pasti mengandung gizi tinggi.
Untuk itu, dibutuhkan suatu kegiatan yang terprogram dan terorganisasi dalam waktu panjang. Kegiatan ini untuk memberi pemahaman makanan-makanan yang mengandung gizi tinggi kepada ibu hamil, namun mudah didapat dan tidak mahal.“Kita harus bisa merubah, yang dipikir dulu adalah budaya masyarakat yang ingin memperbaiki gizi anak-anak, dan memberi ilmu soal makanan yang didapat sehari-hari tapi nilai gizinya tinggi. Wow,.. makan daging steak, gizinya tinggi. Tidak mesti begitu,” tuturnya.
Pria yang sudah dua periode sebagai pimpinan dewan itu meminta agar pembuat program kebijakan untuk berhati-berhati. Dengan begitu, program tersebut tidak hanya seremonial saja. “Simbolis ada. Program ini ada, sosialisasi ada. Tidak ada tindaklanjut. ya akhirnya program itu keluar anggaran. Kumpulin massa, foto-foto, massa akhirnya bingung,” bebernya.
Kayan berharap dalam kegiatan sosialisasi program pengendalian kependudukan masyarakat perlu juga melibatkan warga untuk diberikan pelatihan. Setelah diadakan pelatihan, diharapkan bisa merekrut masyarakat lain hinga terbentuk kelompok-kelompok penyuluhan.
Nantinya tiap kelompok sosialisasikan makanan-makanan yang mudah didapat, tetapi gizinya tinggi. “Jadi ada pelatihan untuk mengubah mindset, merubah perilaku, budaya,” paparnya. Ia meminta pemerintah agar dalam membuat program penurunan angka penderita stunting tidak hanya seremonial saja. Namun program tersebut harus terprogram dan terorganisasi dalam waktu panjang, sehingga masyarakat memahami tindaklanjut yang harus dilakukan usai diberi sosialisasi pencegahan stunting.
Permasalahan stunting hingga kini masih menjadi perhatian semua pihak, termasuk media. Untuk itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain pun mendukung upaya penanganan stunting dari Pemkab Sidoarjo dengan melibatkan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masing-masing RT.
Mustain mengatakan, pencegahan stunting harus menjadi perhatian semua pihak termasuk media. Hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dengan memberikan pemahaman masalah kesehatan, khususnya bahaya stunting pada anak.
“Laporan yang kami terima kasusnya sudah tidak terlalu banyak. Namun, pencegahan perlu ada sejak dini. Jangan saat kasus banyak baru ada penanganannya lagi. Pencegahan stunting sudah secara berjenjang. Termasuk dengan melibatkan pihak sekolah sebagai pusat pencegahan sejak dini untuk kasus stunting di Sidoarjo dan sekarang DPRD Sidoarjo berkolaborasi dengan media untuk edukasi ke masyarakat, kami siap dukung,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo Heni Kridtiani S. Pd. M M. Menyampaikan bahwa pengendalian penduduk, Pemerintah telah memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB), kemudian undang undang tentang pernikahan, namun di masyarakat masih terjadi fenomena pernikahan dini sehingga memicu banyak perceraian dini pula serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah stunting, masalah status kelahiran anak, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama, ungkapnya.
Heni Kristiani S.pd MM, menyampaikan bahwa pengendalian penduduk, Pemerintah telah memperkenalkan program Keluarga Berencana (KB), kemudian undang undang tentang pernikahan. “Meski demikian, masyarakat masih terjadi fenomena pernikahan dini sehingga memicu banyak perceraian dini pula serta kekerasan terhadap perempuan dan anak, masalah stunting, masalah status kelahiran anak, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama, makanya kami senang karena pak Kayan selaku pimpinan DPRD Sidoarjo mengajak media untuk ikut memberikan edukasi ke masyarakat melalui pemberitaan di medianya masing-masing,” pungkasnya. sp/adv
