Zonajatim.com, Sidoarjo – Semua pejabat struktural mulai Sekda, Kadis, Kabag, Camat beserta pasangannya di Pemkab Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan pelatihan keluarga berintegritas di Akmil Magelang tanggal 22 hingga 25 Februari 2025.
Kegiatan itu, merupakan inisiatif Sekda Fenny Apridawati dan sebagai pelaksananya adalah Inspektorat termasuk pendanaannya. Bahkan Sekda Fenny melalui surat tanggal 21 Februari 2025 mengundang Bupati Subandi dan istri serta Wakil Bupati Hj Mimik Idayana beserta suami.
Dalam suratnya ke Bupati Subandi serta Wabup Hj Mimik Idayana Sekda Fenny menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan keluarga berintegritas dalam rangka bela negara untuk mendukung program KPK dalam pemberantasan korupsi. Program tersebut tujuannya untuk meningkatkan kapabilitas dan peran serta masyarakat menciptakan keluarga berintegritas.
Wabup Hj Mimik Idayana dan suaminya Rahmat Muhajirin memilih tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Wabup Hj Mimik Idayana justru melakukan sidak pelayanan publik di sejumlah OPD selama dua hari yakni Senin (24/2) dan Selasa (25/2). “Saya lebih mementingkan mengawasi pelayanan publik kepada masyarakat, saya ingin tahu bagaimana masyarakat mendapat pelayanan yang baik dari OPD,” ujar Wabup Hj Mimik Idayana.
Sementara itu sejumlah LSM mengecam kegiatan tersebut karena telah mengesampingkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. “Sangat tidak masuk akal, semua pejabat Pemkab Sidoarjo menghilang selama 4 hari, surat penting yang mestinya diteken harus tertunda lantaran pejabatnya tidak ada,” ujar Sigit Imam Basuki ST Ketua Umum JCW.
Menurut Sigit, kegiatan pelatihan keluarga berintegritas itu tak ubahnya seperti outbound. “Itu sama dengan outbound yang dilakukan di Akmil Magelang memanfaatkan momentum Retreat para kepala daerah, saya mengecam kegiatan tersebut karena menghamburkan uang negara, bahkan ironisnya semua kepala OPD ikut sehingga terjadi kekosongan pimpinan di Pemkab Sidoarjo selama 4 hari,” katanya.
“Ketika Sidoarjo dilanda bencana banjir, semua Kepala Dinas dan Camat Se Kabupaten Sidoarjo mengadakan Acara Retreat di Magelang kalau tidak salah selama 4 hari, maka terjadi kekosongan Kepemimpinan OPD di Sidoarjo, ketika kemarin ada kegiatan Sidak Wakil Bupati Sidoarjo Ibu Mimik Idayana di MPP maupun jalan rusak,Rumah tidak layak huni dan lainnya, tidak di dampingi oleh Camat maupun Kepala OPD, ini menjadi keprihatinan saya,” tambahnya.
Dikatakan, harusnya acara Retreat semua Kepala OPD tidak terlalu urgent, kan bisa dilaksanakan lain waktu, justru yang lebih Urgent itu penanganan masalah bencana banjir, jalan rusak, Rumah tidak layak huni, Sekolah rusak dan lainnya, kenapa Retreat harus di Magelang, kita saat ini masih tahap efisiensi anggaran, padahal OPD masing-masing punya ruang Aula yang cukup memadai dan layak, contoh di Aula Inspektorat atau BKD, artinya lebih hemat anggaran dan tidak mengeluarkan biaya besar termasuk uang saku dari APBD, atau di Hotel wilayah Sidoarjo juga banyak kenapa tidak dilaksanakan di Sidoarjo saja.
Lebih lanjut Sigit mengatakan tidak elok seorang Sekda mengajak semua kepala OPD untuk meninggalkan pekerjaan dinas dengan dalih kegiatan pelatihan keluarga berintegritas, justru kepergian semua pejabat itu menunjukkan mereka tak memiliki integritas menjalankan kewajiban sebagai pelayan masyarakat. “Kalau untuk diklat ngapain jauh-jauh ke Magelang, justru kami mengapresiasi sikap Wabup Hj Mimik Idayana yang tidak hadir dan memilih jaga gawang memantau pelayanan publik yang dilakukan OPD,” tegasnya.
Suyanto dari LSM Satria mengatakan tidak sepantasnya semua pejabat Pemkab Sidoarjo kompak meninggalkan tugas dinas untuk mengikuti kegiatan pelatihan keluarga berintegritas. “Kan bisa digilir waktunya, tidak semua ikut jadi satu, yang jadi korban masyarakat karena urusannya terhambat karena tidak ada pejabat satu pun di Pemkab Sidoarjo,” kecamnya.
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Ainur Rahman, mengatakantujuan dari retreat ini adalah memperkuat integritas keluarga pejabat daerah dalam mendukung bela negara serta mendorong pemerintahan yang bersih bebas korupsi karena itu kami menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pr
