Zonajatim.com, Sidoarjo – Komisi C DPRD Sidoarjo menganggarkan sedikitnya Rp 35 miliar, khusus untuk penanganan banjir.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mengatakan dari anggaran yang besar tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir di Kota Delta.”Kami ingin 2025 ini sudah tak ada lagi banjir,” kata Anang Siswandoko usai sidak banjir di Desa Balonggabus Kec Candi, Jumat (28/2/2025). Ikut dalam sidak tersebut anggota Komisi C yakni M Abud Asyrofi (PKB), M Nizar (Partai Golkar) dan Zakaria Dimas Pratama (Partai Nasdem).
Anang mengatakan ada tiga fokus pekerjaan dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Politisi Partai Gerindra ini menerangkan fokus tersebut berupa normalisasi sungai, peninggian bantaran termasuk penertiban bangunan liar, dan pembangunan dam/pintu air.
Normalisasi sungai menjadi hal pokok karena sungai-sungai yang melalui Sidoarjo mengalami pendangkalan hebat. Bahkan, pendangkalan itu tak hanya disebabkan material lumpur dan pasir, melainkan karena sampah.
Selain mengeruk dasar sungai, lanjutnya, peninggian bantaran juga perlu dilakukan karena yang saat ini terjadi ketinggian air sungai pada waktu normal sudah hampir sejajar dengan tinggi bantaran. “Penambahan dam juga perlu untuk mengatur aliran air,” sambungnya.
Kami mengusulkan pembangunan dam dan pintu air di tiga titik, yakni Jabon, Waru dan wilayah Kota Sidoarjo, tambahnya.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Nizar menambahkan pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) kabupaten Sidoarjo untuk serius dalam mengatasi masalah banjir di Sidoarjo.“Seharusnya bupati mendorong Dinas terkait atasi banjir di Sidoarjo seperti di Candi dan Tanggulangin. Salah satunya dengan membangun sudetan yang dapat dbuang ke hilir,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Pemkab Sidoarjo untuk membangun Afour dan embung di wilayah yang rawan banjir. “Memang harus dibangun Afour dan embung yang banyak, insyaallah Sidoarjo bebas banjir,”ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari Fraksi NasDem, M Zakaria Dimas Pratama, menilai bahwa permasalahan banjir harus ditangani dengan kebijakan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan pengelolaan sampah.
Menurut Dimas, salah satu penyebab utama banjir adalah minimnya kesadaran masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.
Sebagai solusi, Dimas mengusulkan pengadaan ekskavator di setiap kecamatan, yang akan digunakan secara rutin untuk membersihkan sedimentasi dan sampah di sungai, bukan hanya saat musim hujan tiba. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan kader lingkungan di tingkat RT, yang bertugas mengawasi kebersihan sungai dan lingkungan sekitar meski nantinya diberikan insentif.
Disisi lain, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Abud Asyrofi dari PKB mendorong Pemkab terus melakukan normalisasi sungai yang mencakup pembersihan aliran air, perbaikan tanggul, dan pengaturan ulang alur sungai agar aliran air tetap lancar dan terkendali.“Karena banyak sungai di Sidoarjo mengalami pendangkalan karena tumpukan sampah maupun enceng gondok,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memastikan rumah pompa dan pintu air berjalan normal. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo harus siap siaga.“Dengan memastikan semua infrastruktur ini berfungsi optimal, risiko banjir dapat diminimalisir,” ungkapnya. pr
