Zonajatim.com, Sidoarjo – Guna mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring serta evaluasi sekaligus menunjang visi dan misi kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Akselerasi Penanganan Masalah Prioritas di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (18/3/2025).
Tampil dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten 1 Sekda Ainur Rahman serta Kasatpol PP Yani Setiawan.Para pejabat Pemkab Sidoarjo itu memaparkan berbagai program di hadapan tiga evaluator. Yaitu, Bupati Sidoarjo H Subandi SH, MKn, Wabup Hj Mimik Udayana, Prof Seger Handoyo, dan Prof. Bagong Suyanto.
Pemaparan sebagian besar berisi tentang inovasi-inovasi yang diselaraskan dengan tupoksi masing-masing. Pemaparan membahas pembangunan daerah. Baik tujuan, permasalahan, analisis, maupun solusi, sampai perencanaan pembangunan daerah agar tercapai good governance dan clean government.
Sebagai evaluator, Bupati Subandi dan Wabup Hj Mimik melontarkan pertanyaan serta memberikan masukan-masukan dalam setiap pemaparan kepala-kepala OPD. Diharapkan, apa yang dipaparkan setiap kepala OPD benar-benar diwujudkan dalam mendukung visi-misi Bupati Subandi dan Wakil Bupati Hj Mimik Idayana.
Wabup Hj Mimik Idayana menyoroti soal tugas Asisten I Sekda dalam mengkoordinir OPD dalam lingkup kewenangannya. “Seperti pendataan warga yang ikut BPJS kesehatan didanai pemkab masih belum selaras, banyak warga belum terdata secara merata, tolong hal ini diperhatikan serius,” tukasnya.
Wabup Hj Mimik minta agar tugas sebagai pelayan masyarakat perlu dioptimalkan dengan sungguh-sungguh dan tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. “Terutama Satpol PP dalam melakukan penertiban pada PKL yang notabene UMKM harus arif bijaksana, kita jangan semena-semena atau dholim, jangan asal gusur saja, tapi harus ada solusi, mereka itu cari nafkah, makanya harus diberikan fasilitas tempat untuk jualan yang tidak melanggar aturan,” ujar Wabup Hj Mimik Idayana.
Sesuai amanat UU, Pemkab harus melindungi rakyat kecil seperti UMKM dengan memberikan wadah atau fasilitas untuk berusaha yang aman, nyaman dan bisa cari makan. “Saya minta sebelum ditertibkan kita sudah memberi solusi untuk keberlangsungan usaha mereka, saya dan pak bupati dipilih oleh rakyat, makanya kita harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, kami ini sudah komitmen untuk membangun Sidoarjo yang bebas KKN guna kesejahteraan masyarakat,” papar Wabup Hj Mimik sambil menambahkan nantinya itu menjadi langkah percepatan dan masukan dalam penyusunan renstra OPD. Selaras dengan visi misi bupati yang akan tertuang dalam RPJMD.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, penyampaian para pejabat OPD tidak hanya dilihat dari bobot materi presentasinya, tetapi juga dinilai dari strategi dan rencana aksinya di lapangan. Bagaimana akselerasi program-progam prioritas pimpinan OPD ini mampu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga masyarakat bisa merasakan dampak positifnya. Bisa terlayani dengan baik.“Perlu keberanian dan tanggung jawab sungguh-sungguh untuk itu,” tegas Bupati Subandi. Pr
