Zonajatim.com, Sidoarjo – Gegara Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu lalu melayangkan surat kepada institusi Polri (Polresta Sidoarjo) yang isinya permohonan bantuan personil Polisi untuk menggelar operasi atau razia kepada warga Sidoarjo yang pajak kendaraannya telat, membuat masyarakat resah.
Dalam isi surat tersebut tertera jadwal operasi akan di laksanakan oleh BPPD,- Hari : Rabu 23/04/2025, pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia, yang bertempat di depan BUMDES Lebo, Sidoarjo.- Hari : Kamis 24/04/2025, pukul 09.00 sampai selesai, digelar razia di depan Samsat Drive Thru , Candi.- Hari : Selasa , 29/04/2025 pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia di depan rumah BUMDES Lebo, Sidoarjo.- Hari : Rabu, 30/04/2025 pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia di Samsat Drive Thru Candi.
Merespon keresahan masyarakat, pada Selasa (29/04/2025), sejumlah elemen masyarakat Sidoarjo yang membantu wong cilik, hadir di kegiatan BPPD, di jalan raya Lebo, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Jatim. Sambil membawa pengeras suara (megaphone), mereka mengecam keras aksi yang di lakukan oleh BPPD Sidoarjo.
Hal tersebut dinilai tidak populis, terindikasi menekan masyarakat, dengan dalih memungut pajak dari pemilik kendaraan bermotor yang terlambat bayar.
Ketua Gerakan Pemuda Sidoarjo, Nanang Romi mengecam keras kegiatan yang dilakukan oleh BPPD Sidoarjo, menurutnya hal tersebut, mencari perhatian saja.”Kalau memang pemilik kendaraan bermotor di Sidoarjo banyak yang menunggak, kan bisa dilakukan pemutihan, tidak begini caranya. Meminta bantuan Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk menakut-nakuti masyarakat, kami sebagai warga yang pro rakyat sampai kapan akan menolak hal ini, ” tandas Romi.
Ia menambahkan, cara memungut pajak dijalanan ini adalah cara yang sudah basi, Ini adalah cara yang dilakukan oleh jaman kolonial Belanda, kita sebagai warga pribumi Sidoarjo tidak ingin tinggalan jaman Belanda ini di warisi oleh mereka yang tidak jelas. Yang perlu digarisbawahi saat ini kita sudah Merdeka, jangan ada penjajah – penjajah kecil di Sidoarjo,” teriaknya.
Hal senada juga terlontar dari ketua umum, Java Coruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, pihaknya mengatakan kami sebagai masyarakat Sidoarjo jelas tidak sepakat dengan cara pungut pajak dijalanan.”Ngapain harus warga yang ditindas, sedangkan masalah di Sidoarjo yang ada kaitanya dengan PAD yang belum terselesaikan itu banyak, emang kurang kerjaan, wong-wong iki. Kami menolak keras pungut pajak dijalanan,” tandas Sigit.
Atas aksi demo tersebut, Kepala bidang (Kabid ) BPPD Sidoarjo, Rendro, mengintimidasi emak-emak yang ikut aksi, dengan nada keras sambil menunjuk emak-emak itu, Ia mengatakan kalau sejumlah elemen masyarakat yang menolak pungut dijalanan itu, menghalangi kegiatannya.”Kamu jangan mengganggu kegiatan kami,” ucapnya, sambil menunjuk-nunjuk.
Harapan dari sejumlah elemen masyarakat yang hadir, jangan gunakan cara yang tidak elegan, gunakan cara yang baik, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini, pemerintah yang berwibawa. Pr
