Zonajatim.com, Sidoarjo – Sebanyak 79 kepala desa di Kabupaten Sidoarjo tercatat akan berakhir masa tugasnya pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun mulai mempersiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pilkades serentak.
Diantaranya adalah menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang digelar di Ruang Delta Graha, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/6).“Sampai saat ini turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) dan juga peraturan menterinya terkait pilkades ini belum keluar. Maka saya instruksikan kepada Asisten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera konsultasi ke provinsi dan bersurat ke pusat, langsung ke Mendagri agar proses pengawalan PP dan Permennya dipercepat,” kata Bupati Sidoarjo Subandi, S, MKn usai memimpin rapat.
Bupati Subandi menekankan bahwa jika dalam waktu tiga bulan ke depan belum ada kejelasan dari pemerintah pusat, saya langsung menghadap Mendagri untuk meminta audiensi. Setelah PP dan Permen selesai, kita tinggal susun Peraturan Daerah (Perda). Target saya, Perda bisa selesai dalam dua bulan.” Jika seluruh proses regulasi selesai tepat waktu, pelaksanaan rangkaian tahapan Pilkades tepat waktu juga. Dimana rangkaian pilkades dalam kurun waktu enam bulan harus running,” jelasnya.
Lebih lanjut Subandi menjelaskan bahwa presiden juga menginstruksikan visi dan misi pemerintah yang dijalankan oleh kepala desa. Lebih lanjut Subandi juga mengingatkan pentingnya peran kepala desa dalam menjalankan visi dan misi Presiden, termasuk program-program strategis seperti peluncuran Koperasi Merah Putih beberapa waktu lalu.
Beberapa waktu lalu juga sudah dilaunching koperasi merah putih. Jika kepala desa tidak dilantik di tahun 2026, maka tidak akan bisa melaksanakan visi dan misi presiden. Terlaksananya rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penting dalam memastikan proses transisi kepemimpinan desa berjalan efektif, demokratis, dan tepat waktu demi kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo. Pr
