Zonajatim.com, Sidoarjo – Suasana panas di ruang sidang Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (17/6/2025), jadi sorotan tajam dari publik. Salah satunya datang dari Sujani, S.Sos, tokoh publik yang dijuluki Bupati Swasta lantaran kiprahnya di berbagai gerakan sosial tanpa jabatan resmi, yang beberapa waktu lalu juga mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Masyarakat Peduli Budaya Nusantara.
Sujani mengomentari aksi walk out mayoritas fraksi DPRD Sidoarjo setelah Bupati Subandi menyampaikan permintaan maaf dalam rapat paripurna.“Anggota dewan seperti taman kanak-kanak,” sindir Sujani, mencuplik gaya satir khas Gus Dur. Bukan tanpa alasan, menurutnya, aksi tersebut menunjukkan respons emosional yang tidak proporsional dalam panggung politik daerah.
Dalam sidang itu, Bupati Sidoarjo Subandi S.H.,M.Kn menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD atas sejumlah pernyataannya yang sempat viral di media sosial. Pernyataan kontroversial yang dilontarkan Subandi pada Maret lalu menyentil soal “Pokir DPRD hanya menghambur-hamburkan uang” serta dianggap tidak sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
Namun, alih-alih mencairkan suasana, permintaan maaf itu justru memantik aksi walk out lebih dari 30 anggota dewan lintas fraksi. Mereka menilai permintaan maaf Bupati tidak tulus dan tidak menyebutkan secara spesifik dua pernyataan yang dipersoalkan.
Sujani menilai sikap DPRD ini tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Ia menyarankan para legislator untuk lebih fokus kinerja legislasi, bukan sensitivitas pribadi.“Lebih baik mereka fokus tingkatkan prestasi dan kualitas serta bikin perda yang berpihak pada rakyat daripada ribut soal perasaan,” tegasnya.
Di tengah panasnya relasi eksekutif-legislatif ini, Sujani mengingatkan kembali fungsi utama DPRD sebagai lembaga pembuat kebijakan publik. “Rakyat tidak butuh drama. Yang dibutuhkan adalah solusi,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa gesekan dalam politik adalah hal biasa, tapi jangan sampai mengaburkan tujuan bersama: pelayanan dan pembangunan daerah.“Kalau Bupati sudah minta maaf, mari bicarakan substansi, bukan lagi gesture,” lanjutnya.
Menurut Sujani, tindakan walk out hanya memperpanjang jarak komunikasi antara eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya bisa menghambat agenda pembangunan. Ia mengajak semua pihak menurunkan ego, menaikkan kualitas dialog.
Ketegangan antara Bupati Subandi dan DPRD Sidoarjo menunjukkan bahwa demokrasi lokal tengah mencari bentuk. Dalam sistem presidensial daerah, relasi antara eksekutif dan legislatif tidak selalu harmonis. Namun, harmonisasi itu bisa dicapai lewat komunikasi politik yang setara dan saling menghargai.
Pertanyaannya: apakah aksi walk out itu akan menjadi awal kebuntuan, atau justru menjadi momentum refleksi bagi semua pihak?
Sujani optimistis, jika kedua belah pihak mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas emosi sesaat, maka dinamika ini akan mengarah pada pendewasaan demokrasi.“Kalau DPRD dan Bupati bisa duduk bareng, lalu mengesahkan perda yang konkret manfaatnya, itu baru peradaban politik,” pungkasnya. Pr
