Zonajatim.com, Sidoarjo – Sebanyak 12 aktivis Sidoarjo yang tergabung dalam Gerakan Non Blok Sidoarjo menggelar audensi dengan Bupati Sidoarjo, Subandi Rabu (30/7/2025) di kantor Pemkab Sidoarjo.
Mereka bertemu Bupati Subandi setelah beberapa jam sebelumnya gerakan non blok ini gagal menggelar audensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo.
Para aktivis diantaranya Ghofar Mistar, Kasmuin, Hariadi Siregar, Sugeng Santoso, Nanang Haromian, Badrus Zaman, Slamet Budiono, Totok, Ludy, Mamad, serta beberapa aktivis senior Sidoarjo lainnya. Diantaranya juga ada akademisi Dr Ubaidillah (Ubed) dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).
Sementara dari Pemkab Sidoarjo dihadiri langsung Bupati Sidoarjo Subandi, Sekretaris Daerah (Sekda) Fenny Apridawati, para asisten serta beberapa pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Aktivis Kasmuin menyatakan langkah audensi ini sebagai bentuk kekhawatiran akan kondisi Sidoarjo saat ini. Terutama, saat ada dampak besar tidak dilaksanakannya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dampak ditolaknya Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD Tahun 2024.
“Kehadiran kita bersama beberapa teman lainnya ini, terpaksa membuat gerakan. Upaya ini, sebagai bentuk kekhawatiran akan kondisi pembangunan Sidoarjo sebagai dampak tidak diterimanya LPP APBD Tahun 2024 dalam paripurna beberapa pekan kemarin,” ujar Kasmuin saat audiensi.
Harapan kami semua yang hadir disini agar kedepannya pembangunan di Sidoarjo bisa berjalan lebih baik lagi. Bukan persoalan gegeran yang sama-sama tidak akan pernah tahu ujungnya, pinta Kasmuin.
Sedang aktivis Ghofar Mistar menyampaikan, persoalan krusial yang dilihat para aktivis ini adalah kemungkinan tidak adanya PAK pada APBD 2025, yang bisa mengganggu pembangunan Sidoarjo.
Ghofar menyatakan, inti dari semua kegaduhan ini, adalah adanya ketidak harmonisan antar elit di Sidoarjo.“Sehingga yang paling penting itu, semua harus akur sehingga Sidoarjo ini semakin baik,” jelas Ghofar.
Sugeng Santoso aktivis lain menegaskan tujuan utama dari audensi ke dewan dan bupati ini, adalah agar ada langkah menggelar paripurna DPRD lagi untuk menerima LPPD 2024.“Tapi ternyata di dewan kami tidak diterima sehingga melakukan aksi lanjutan ke bupati,” ungkap Sugeng.
Bupati Sidoarjo H Subandi SH menjawab bahwa niat dirinya sebagai pimpinan daerah, ingin merubah mindset pembangunan Sidoarjo, karena sudah tiga kali pimpinan Sidoarjo terkena masalah hukum.
Bahkan dengan nada sedikit tinggi, bupati menyatakan tidak takut menghadapi apapun.“Saya ini niatnya pengen slamet Pak, lillahitaalla, tidak ada kepentingan yang lain. Katakan yang baik itu baik, bahwa lisan dan hati harus baik, tidak hanya lisan saja yang baik tapi hatinya tidak sama. saya pingin Slamet,” ujar bupati.
Soal isu keretakan dengan Wabup Mimik Idayana, Bupati Subandi menyatakan tidak ada permasalahan dan sudah membagi tugas. Tapi kalau penonton bermasalah, itu adalah masalah penonton dan biarkan saja.“Wakil bupati ingin sidak, silahkan, ingin manggil OPD silahkan, tapi sesudahnya lapor bupati. InsyaAllah kita tidak ada konflik. Kalau ada yang membuat konflik, saya tidak bisa jawab. ya mudah mudahan nanti sadarlah,” ujar bupati.
Sementara itu soal kekawatiran tidak adanya PAK pada APBD 2025, Bupati Sidoarjo Subandi melalui Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo, Ainur Rahman, AP., M.Si. menyatakan bahwa sesuai aturan yang ada, memang setelah adanya penolakan LPPD 2024 oleh legislatif, langkah selanjutnya adalah membuat Perkada untuk dikirimkan ke Propinsi.
Mengenai penetapan PAK APBD 2025, Ainur menyatakan bisa jadi terbentur kendala pada aturanPP No 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.“Terutama pada pasal 197 ayat 3 yang menyatakan bahwa penetapan Perda PAK, ditetapkan setelah adanya penetapan Perda LKPP. Jadi kalau dipaksakan membahas PAK apakah tidak muspro,? karena kita belum ada Perda LKPP,” ujar Ainur yang juga menyatakan Pemkab Sidoarjo masih akan menunggu rekomendasi dari Kemendagri soal kelanjutan pengajuan PAK menggunakan Perkada yang sudah diajukan Pemkab Sidoarjo tanggal 23 Juli 2025 ke Gubernur Jatim.
Atas keraguan Pemkab mengajukan PAK menggunakan Perkada, pemerhati pemerintahan dan politik Urip Prayitno SH, MH mengatakan bahwa kekhawatiran Pemkab Sidoarjo tersebut tidak rasional. “Pemkab Sidoarjo kan sudah bikin Perkada jadi jangan berpikir menginginkan Perda LPPD yang sudah ditolak DPRD, di dalam Perkada itu kan pasti memuat tentang Silpa 2024 untuk dibahas dalam PAK, itulah yang nanti dibahas dengan dewan, jadi gak perlu ragu membahas PAK dengan Perkada, saya dengar DPRD Sidoarjo tanggal 31 Juli menggelar paripurna Perda PAK 2025,” katanya. Dk
