Zonajatim.com, Surabaya – Bupati Sidoarjo yang tersandung kasus hukum bertambah. Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim), akhirnya menahan mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo, Hudiyono Tahun 2020-2021, Selasa (26/08/2025) malam.
Hudiyono ditahan tim penyidik Pidsus Kejati Jatim atas dugaan korupsi pengelolaan dana hibah dan belanja modal di Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 179,9 miliar. Selain pernah menjadi Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono diketahui pernah menjabat sebagai Plt kadindik Jatim, Kabiro Kesra, Eks Kadiskominfo, Eks Kadisbudpar. Saat ini, Hudiono telah pensiun.
Saat itu, Hudiyono masih menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan (Dindik) Pemprov Jatim. Dugaan keterlibatan mantan Pj Bupati Sidoarjo ini menguat usai tersangka diperiksa tim penyidik selama beberapa jam.
Selain menetapkan tersangka dan menahan Hudiyono, tim penyidik Pidsus Kejati Jatim juga menahan JT. Saat itu, JT merupakan pihak ketiga yang diduga sebagai pengendali penyedia barang dan jasa. Kini, kedua tersangka ditahan dan mendekam di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari sejak 26 Agustus hingga 14 September 2025 mendatang.
“Kasus dugaan korupsi ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran belanja hibah dan belanja modal untuk pengadaan barang bagi sejumlah SMK Negeri dan Swasta se Jawa Timur,” ujar Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Windhu Sugiarto, Selasa (26/08/2025) malam.
Lebih jauh, Windhu menguraikan dalam kasus dugaan korupsi ini, modus para tersangka yakni dengan melakukan rekayasa pengadaan barang dengan menentukan harga dan jenis barang tidak berdasarkan kebutuhan sekolah. Akan tetapi, ditentukan berdasarkan stok barang milik JT (pihak ketiga atau rekanan).
Dalam proses lelangnya diduga juga telah dikondisikan sejak awal. Akibatnya, pemenang kegiatan merupakan perusahaan di bawah kendali JT (pihak ketiga). Dampaknya, sejumlah alat peraga yang disalurkan tidak sesuai kebutuhan sekolah dan tidak dapat dimanfaatkan sekolah penerima bantuan,” ungkap Windhu.
Windhu menaksir, akibat perbuatan kedua tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga mencapai Rp 179,9 miliar. Saat ini, tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim masih menghitung kerugian negara secara pastinya.”Untuk nilai kerugian pastinya, masih menunggu hasil audit tim BPK Perwakilan Jatim,” tegasnya.
Sementara penetapan tersangka Hudiyono dan JT berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang diperoleh tim penyidik Pidsus Kejati Jatim. Hal itu, sesuai yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP-123/M.5/Fd.2/08/2025 dan KEP-124/M.5/Fd.2/08/2025 tertanggal 26 Agustus 2025. “Kami menilai kasus dugaan korupsi ini menjadi sorotan publik, karena melibatkan mantan pejabat tinggi dan dugaan nilai kerugian negaranya cukup signifikan (besar),” tandasnya. Tm
