Zonajatim.com, Sidoarjo – Kasus kematian Balita Hanania Fatin Majida, 2,1 tahun, menjadi perhatian khusus belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sidoarjo saat aksi demo di depan gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (4/9/2025).
Mereka menyampaikan agenda utama adalah kasus kematian Hanania Fatin Majida yang diduga akibat Malpraktek di Klinik Siaga Medika Desa Candipari Porong.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa GMNI yang demo diterima langsung oleh ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih, SM, H Warih Andono SH wakil ketua DPRD Sidoarjo, Kusumo Adi Nugroho, SE anggota komisi B DPRD Sidoarjo dan Pratama Yudhiarto SH dari Komisi D DPRD Sidoarjo serta Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, M.Kes.
Dilakukan dialog terbuka di depan pintu gerbang gedung utama antara mahasiswa dan pimpinan dewan ini. Mahasiswa melontarkan protes tentang kinerja lembaga eksekutif maupun legislatif. Khususnya soal nasib tragis bocah Hanania yang meninggal saat dirawat rumah sakit. Kasus itu meledak. Mahasiswa menuding ada malpraktik saat balita itu dirawat di klinik.
”Kami ingin tahu. Sampai mana investigasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Sidoarjo. Bagaimana DPRD mengawasinya,” ungkap Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sidoarjo Antonius sambil mengepalkan tangan pada Kamis (4 September 2025). ”Hidup mahasiswa!” serunya di depan gerbang kantor DPRD Sidoarjo. ”Hidup mahasiswa!” sahut lainnya.
Di hadapan para mahasiswa nasionalis itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih berdiri. Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Lhaksmie berada di sampingnya. Keduanya mendengarkan dengan seksama orasi mahasiswa di gerbang kantor DPRD Sidoarjo.
Tak lama kemudian, demonstran dipersilakan duduk di depan teras gedung dewan. Mereka berdialog. Antonius memimpin kawan-kawannya untuk menyuarakan lagi protes. Mahasiswa GMNI menuntut investigasi dan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Sidoarjo. Khususnya kasus meninggalnya balita Hanania.
Menurut Antonius, kematian Balita Hanania karena dugaan malpraktik ini merupakan yang kedua terjadi di Sidoarjo dan hingga sekarang kasus tersebut tidak jelas penyelesaiannya. “Kami ingin kasus Hanania harus cepat selesai, jangan sampai berlarut-larut tanpa ada kepastian, kami desak dalam waktu sebulan kasus ini harus jelas penyelesaiannya,” teriaknya.”Tolong dijelaskan apa yang sudah dilakukan. Apa dinas kesehatan tidak bekerja. Kenapa diam saja? Apa DPRD tidak melakukan investigasi,” tambah Antonius.
Dokter Lhaksmie terdiam. Abdillah Nasih terus mendengarkan. Kemudian, dia mengambil mikrofon dan menjawab tegas lontaran mahasiswa tersebut.
Menurut Abdillah Nasih bahwa DPRD Sidoarjo sudah melakukan langkah cepat. Setelah kematian Hanania mencuat, DPRD Sidoarjo langsung turun tangan. Bertemu keluarga. Mendalami apa yang sebenarnya telah terjadi.”Ini harus jadi terakhir kalinya di Sidoarjo. Tidak boleh ada lagi Hanania-hania berikutnya,” ungkap Abdillah Nasih.
Legislator PKB itu memastikan siap terus mengawal agar peristiwa itu diproses secara on the track. Itu hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Hasil pemeriksaan kematian balita di Desa Candi Pari ditunggu. Setelah itu, semua pihak terkait akan dipanggil.
Di sisi lain, dr Lhaksmie menyatakan penanganan kasus Hanania sudah dilakukan. Semua diproses sesuai dengan undang-undang dan aturan lain yang berlaku. Termasuk, apakah terjadi malpraktik atau tidak, ada pihak yang berwenang menentukan. Bukan dinas kesehatan.
Namun, jawaban tersebut belum juga memuaskan. Mahasiswa GMNI menuntut ada kepastian waktu. Jangan sampai tidak ada kejelasan sehingga berlarut-larut tidak selesai. ”Kami tidak perlu alasan-alasan tentang aturan. Kami minta batas waktunya jelas, kapan ada hasilnya?” ujar mereka.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih pun menyatakan sekitar 1 bulan lagi hasil pemeriksaan itu diketahui. Mahasiswa dipersilakan menanyakan lagi bulan depan. ”Kami akan undang lagi pihak-pihak yang terkait. Baru akan diketahui langkah apa yang harus dilakukan terhadap klinik atau pihak-pihak lain,” terang Abdillah Nasih.”Baik. Kami tunggu 1 bulan lagi,” tegas Antonius.
Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih menyatakan investigasi atas kematian balita Hanania sudah dilakukan oleh Dinkes dan lembaga terkait. Bahkan dewan sendiri sudah melakukan hearing dan siap akan kembali melakukan hearing untuk mengetahui hasil investigasi yang ada.“Kita akan terus kawal kasus ini baik investigasi yang dijalankan Dinkes serta laporan kepolisian yang dilakukan ibunda Hanania ke Polresta Sidoarjo,” jelas Nasih.
Warih Andono, selaku Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar, ikut hadir langsung untuk mendengarkan tuntutan mahasiswa GMNI tersebut.
Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa demokrasi di Sidoarjo berjalan, di mana suara rakyat khususnya dari generasi muda didengar dan dihargai.“Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini adalah cerminan nurani rakyat. Ini bukan sekadar kritik, tapi juga ajakan untuk bersinergi. Kami dari Partai Golkar selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat, dan tuntutan mereka, terutama soal kasus kematian Balita Hanania akan kami kawal hingga tuntas,” ujar Warih Andono dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa Partai Golkar di Sidoarjo berkomitmen penuh untuk mengawal isu-isu ini apalagi ini menyangkut pelayanan kesehatan.Warih Andono menjelaskan bahwa partainya dalam mengawal aspirasi mahasiswa bukanlah hal baru, melainkan bagian dari ideologi partai yang mengedepankan keadilan sosial.
Tuntutan mahasiswa mengenai khususnya pengusutan tuntas kasus kematian Balita Hanania, adalah poin krusial yang ia dukung penuh.“Kita percaya bahwa penegakan dan kepastian hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Kepercayaan rakyat adalah modal utama, dan kasus ini harus menjadi momentum untuk membuktikan komitmen aparat dalam menegakkan keadilan serta komitmen wakil rakyat yang di duduk di kursi dewan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” jelasnya.
Disisi lain, Kusumo Adi Nugroho anggota FPDIP Sidoarjo yang turut menerima Aksi, menyatakan isu kematian balita Hanania yang dibawa GMNI ini, menunjukkan bahwa mahasiswa GMNI peduli terhadap isu yang cukup sensitif di Kabupaten Sidoarjo.“Mereka peduli dengan keadaan di Sidoarjo terutama soal kematian balita Hanania ini,” jelas Kusumo Adi Nugroho.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra Pratama Yudhiarto SH, kejadian memilukan yang menyebabkan meninggalnya balita Hanania Fatin Majidah itu, memang seharusnya dituntaskan dengan transparan.Karena ini menyangkut nyawa balita yang mestinya tidak terjadi, karenanya memang harus ada langkah penuntasan lebih jelas,” ujarnya saat mendampingi Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.
Tidak hanya transparasi dalam investigasi, Partama juga mendorong agar ada upaya melihat secara detail perijinan dari Klinik Siaga Medika itu.Baik itu soal IPAL maupun SOP dari standart pelayanan terhadap pasien yang berkunjung kesitu. “Kalau mungkin ada laboratorium nya, juga mesti dilihat sejauh mana standarisasi dari lab klinik ini. karena faktanya, diagnosa penyakit untuk balita Hanania ini berubah ubah dari types ke DB saat berobat kesitu,” paparnya.
Sementara itu soal adanya dugaan klinik Siaga Medika mempersulit rujukan ke rumah sakit, Pratama menyatakan juga mesti didalami lebih lanjut. ini lebih menyoroti pada substansi persoalan terkait kematian Hanania yang menjadi perhatian publik. Pihaknya berharap Dinkes Sidoarjo segera melakukan kajian di lapangan.
Selain itu, harus segera ada kesimpulan, apakah terjadi malpraktek atau tidak terkait kematian balita itu.”Dugaan malpraktik ini substansi persoalannya. Maka harus segera terjawab, terutama apakah layanan klinik sudah sesuai SOP dan lain sebagainya. Kami tidak ingin permasalahan yang menjadi perhatian publik ini terus mengambang. Apalagi, informasinya mulai ditunggangi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari perkara itu. Bahkan informasinya sudah ada tawar-menawar untuk menyelesaikan perkara ini,” tandas politisi Partai Gerindra asal Kecamatan Sukodono ini.
Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Lakhsmi Herawati mengaku pihaknya sudah melakukan kajian di lapangan. Selain mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, juga melakukan kajian dari sisi tindakan medis. Namun, sampai saat ini pihaknya masih belum bisa menyimpulkan. Karena semuanya masih dalam proses kajian di lapangan.
“Kami juga belum bisa memastikan berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan kajian hingga dapat disimpulkan hasilnya. Tunggu saja. Kita berharap bisa sesegera mungkin dan hasilnya pasti kami sampaikan ke DPRD. Soal sanksinya, itu bertahap. Bisa mulai teguran tertulis, pembinaan hingga pencabutan izin.
Pratama Yudhiarto SH menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dianggap sepele. “Persoalan kesehatan menyangkut hak dasar masyarakat. DPRD akan mengawal agar kasus ini benar-benar ditangani serius dan tidak terulang lagi di kemudian hari,” tegasnya. Sp/adv
