Zonajatim.com, Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk menanggung seluruh biaya perawatan korban musibah ambruknya mushola di wilayah tersebut.
Pada tanggal 29 September 2025, bangunan mushola berlantai tiga Pondok Pesantren AlKhoziny ambruk dan menimpa 170 orang santri. Dari jumlah tersebut sebanyak 104 orang santri selamat namun mengalami luka ringan dan berat, sedang 66 orang santri meninggal dunia. Para santri korban yang selamat kemudian dibawa ke rumah sakit swasta dan RSUD dr Notopuro Sidoarjo.
Ketua DPRD Sidoarjo menegaskan H Abdillah Nasih, SM agar rumah sakit memprioritaskan layanan terbaik bagi korban, termasuk warga Sidoarjo maupun luar Sidoarjo, tanpa terhambat masalah administrasi atau keuangan, dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin biaya ditanggung APBD.
Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan seluruh biaya layanan kesehatan bagi santri korban runtuhnya gedung mushala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan Pemprov Jatim. “Seluruh biaya jika itu dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditanggung Pemkab Sidoarjo, sementara untuk biaya layanan kesehatan lain termasuk biaya rumah sakit swasta ditanggung oleh Pemprov Jatim,” katanya.
Ia menuturkan pihaknya tidak ingin keluarga korban yang tertimpa musibah terbebani oleh biaya layanan kesehatan.
Bupati Sidoarjo Subandi juga akan memastikan korban ditangani sebaik mungkin. Ia tegaskan pembiayaan korban di RSUD RT. Notopuro menjadi tanggung jawab Pemkab Sidoarjo. “Biaya berobat akan kita tanggung semua, kita sudah intruksikan direktur rumah sakit, tolong semua korban baik yang memiliki BPJS ataupun yang tidak memiliki BPJS akan ditanggung pemerintah daerah, semua kita cover,” tegasnya.
DPRD Sidoarjo meminta agar korban mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa perlu memikirkan status BPJS atau asal daerah mereka.
Ketua DPRD Abdillah Nasih menegaskan bahwa biaya perawatan seluruh korban akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.
Untuk korban dari luar Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mereka tetap mendapat pelayanan maksimal. Tujuannya adalah agar korban segera pulih dan tidak ada penundaan penanganan akibat masalah administrasi atau finansial. DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara rumah sakit, Pemkab, dan masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan lancar.
Dengan peralatan dan fasilitas yang ada tersebut, Ketua DPRD Abdillah Nasih berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya terhadap pelayanan kepada masyarakat dan harus maksimal. Terkait hal tersebut sudah menjadi tugas pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan yang sangat baik untuk rakyatnya.
Bahkan untuk itu, Ketua DPRD Nasih berjanji siap mendukung pemenuhan semua yang dibutuhkan Rumah Sakit plat merah tersebut. “Kami siap dukung untuk pemenuhan semua kekurangan-kekurangan yang ada di rumah sakit ini. Karena memang ini hal yang sangat penting, karena menyangkut nyawa, kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih juga menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa Ponpes Putra Al Khoziny Buduran itu. “Kami sangat berduka atas musibah yang menimpa Ponpes Al Khoziny ini. Kehadiran kami bersama Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk memastikan seluruh proses penanganan darurat, mulai dari evakuasi hingga perawatan korban, berjalan maksimal,” ujar Abdillah Nasih saat tinjau lokasi musibah ambruknya bangunan mushola Ponpes Al Khoziny, Senin (29/9/2025) malam.
Selain itu, Cak Nasih sapaan akrab Ketua DPRD Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo ini komitmen bersama legislatif Sidoarjo untuk mendukung penuh langkah-langkah pemulihan atas musibah bencana kemanusiaan itu. “Kami akan mengupayakan bantuan dan dukungan lain yang disiapkan untuk meringankan beban pondok pesantren dan keluarga korban. Termasuk, memastikan seluruh biaya pengobatan para santri yang dirawat di rumah sakit ditanggung penuh Pemkab Sidoarjo,” tegas politisi senior PKB asal Kecamatan Waru ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo tidak ingin kasus pasien meninggal hanya gara-gara administrasi dan keuangan. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H Warih Andono,SH meminta rumah sakit yang menangani korban mushola Ponpes Al Khoziny Buduran ambruk agar memberikan pelayanan terbaik tanpa mempersoalkan administrasi.“Korban harus diberikan layanan kesehatan terbaik dan kami akan meminta Dinas Kesehatan menangani hal ini dengan serius,” ungkap Warih Andono, kemarin.
Menurutnya, rumah sakit harus fokus pada penyelamatan korban, tak perlu memikirkan apakah pasien menggunakan BPJS atau tidak, serta tanpa membedakan korban warga Sidoarjo maupun luar daerah.“Jangan hanya gara-gara urusan administrasi, kondisi korban semakin memburuk. Tim evakuasi sudah berusaha menyelamatkan korban dalam kondisi terbaik mereka maka rumah sakit pun juga harus memberikan layanan kesehatan terbaik agar korban segera pulih, ” tutur Warih Andono politisi Partai Golkar dari Kecamatan Waru ini.
Warih Andono menegaskan DPRD Kabupaten Sidoarjo akan berkoordinasi dengan instansi terkait soal administrasi dan biaya penanganan.” Untuk warga Sidoarjo, seluruh biaya bakal ditanggung APBD. Sementara korban dari luar Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur agar semua korban tetap mendapat pelayanan maksimal. Rumah sakit sekali lagi fokus memberikan layanan kesehatan terbaik,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Pratama Yudhiarto SH mendukung langkah pemkab Sidoarjo memastikan bahwa seluruh biaya pengobatan bagi korban robohnya musholla Ponpes Al-Khoziny akan ditanggung Pemkab Sidoarjo khususnya bagi yang dirawat di rumah sakit RSUD dr4 Notopuro.“Kami mendukung bahwa seluruh biaya pengobatan di rumah sakit RSUD Notopuro akan dicover oleh Pemkab Sidoarjo. Tidak ada biaya yang dibebankan ke keluarga korban,” tegas Pratama dari Partai Gerindra.
Menurut Pratama, dari informasi yang diterimanya bahwa tim medis dari berbagai rumah sakit dan Emergency Medical Team (EMT) juga telah diterjunkan untuk memberikan pertolongan pertama hingga rujukan ke rumah sakit. “Tidak ada kendala dalam pelayanan medis. Semua rumah sakit telah disiagakan dan siap menerima pasien korban,” ujarnya.
Dengan langkah ini, ia berharap para korban bisa fokus pada pemulihan tanpa terbebani persoalan biaya, dan pihak keluarga merasa tenang serta terbantu. “Kami dari DPRD siap memback up pemerintah yang menanggung biaya rumah sakit santri korban musibah ini, berapapun yang dibutuhkan pemkab, DPRD akan mengalokasikan lewat APBD, karena ini untuk kepentingan masyarakat yang sedang mendapat musibah,” paparnya.
Dikatakan, di RSUD Sidoarjo, biaya pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan.Tim medis dari berbagai rumah sakit dan Emergency Medical Team (EMT) juga telah diterjunkan untuk memberikan pertolongan pertama hingga rujukan ke rumah sakit. “Saya sudah cek, tidak ada kendala dalam pelayanan medis. Semua rumah sakit telah disiagakan dan siap menerima pasien korban,” ujarnya.
Dengan langkah ini, pihaknya sebagai wakil rakyat berharap para korban bisa fokus pada pemulihan tanpa terbebani persoalan biaya, dan pihak keluarga merasa tenang serta terbantu.
Pemkab Sidoarjo diminta mengalokasikan sebagian anggaran belanja tak terduga untuk membantu proses evakuasi, penanganan medis, pemulihan lokasi hingga pemberian santunan kepada keluarga korban bencana robohnya masjid di Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran Sidoarjo dengan cepat, tepat dan manusiawi.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Suyarno SH menyampaikan bahwa DPRD mendukung penuh pemerintah khususnya dalam penggunaan belanja tidak terduga agar proses evakuasi, penanganan medis, pemulihan lokasi hingga pemberian santunan kepada keluarga korban dapat diberikan tepat dan manusiawi,” ujarnya.
Selain itu, kata politisi PDIP ini, pihaknya juga mendorong agar musibah ini bisa dievaluasi secara menyeluruh untuk mencegah hal serupa biar tidak terulang kembali di kemudian hari. “Evaluasi itu dilakukan baik dari aspek mendirikan bangunan, konstruksi bangunan yang seharusnya sesuai standar keselamatan, prosedur darurat hingga standar pengawasan lingkungan pondok pesantren,” harapnya.
Musibah ini mari kita jadikan pembelajaran bersama untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh santri di Sidoarjo, imbuh politisi senior murah senyum ini.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan doa dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran. Untuk para santri yang masih dirawat, semoga lekas diberi kesembuhan, yang jelas DPRD mendukung langkah Pemkab Sidoarjo membebaskan biaya perawatan rumah sakit korban musibah ini,” pungkasnya. Sp/adv
