Zonajatim.com, Sidoarjo – Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang berada di Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo hingga hari ini hanya terisi 30 penghuni atau sekitar 20 persen dari 115 kamar yang tersedia.
Minimnya persentase tingkat keterisian jumlah penghuni rusun itu disampaikan Ketua RT 11 RW 03 Misyadi yang sudah sejak awal mengeluhkan masalah ini.“Banyak yang mau sewa, Pak. Tapi airnya kran tak jalan, lampu umum rusun banyak yang mati, toiletnya mampet. Baru sebulan tinggal, mereka komplain dan akhirnya keluar,” ujarnya, disambut anggukan dari beberapa pengurus rusunawa yang ikut mendampingi, Selasa (6/1/2026).
Oleh karena itu, Misyadi kemudian mengumpulkan para penghuni untuk rapat dan menyampaikan tuntutan serta aspirasi warga Rusunawa Tambak Kemeraan. Hasilnya dari pertemuan yang dihadiri 30 orang penghuni, Selasa(6/1/2026) mereka menyampaikan 11 tuntutan yang disampaikan ke Pemkab Sidoarjo dalam hal ini Dinas Pemukiman.
Tuntutan antara lain penerangan lampu yang kurang di dalam Rusunawa, air bersih sanitasi, perawatan gedung, bantuan warga tak mampu, bantuan untuk anak sekolah, saluran listrik dan pipa air kran banyak bocor, jaminan kesehatan, PJU jalan banyak yang mati, tenaga pengelola gedung kurang serta butuh tenaga kebersihan Rusunawa.
“Kami sudah sering mengadukan hal ini ke UPT Rusunawa, namun tak ada respon sama sekali, bahkan kita juga sudah didatangi anggota DPRD Sidoarjo bulan Agustus 2025, tetap kondisi keluhan kami tak berubah, makanya kami bingung mau kemana kita mengadu, wong hasilnya gak ada perubahan, kami mau bayar sewa kalau fasilitas dasar seperti listrik, lampu dan air normal, ya beginilah nasib orang kecil, dianaktirikan oleh bupati,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Supriyono SH dari Partai Gerindra menyampaikan kondisi ini ironis. Ia menilai Rusunawa Krian memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan hunian layak di Sidoarjo, terutama di tengah harga tanah dan rumah yang semakin melambung.
“Bangunan gede lantai 5 ini sayang kalau dibiarkan mangkrak dan tak terawat. Masih banyak warga yang tinggal di tempat tak layak. Harusnya ini dimaksimalkan,” katanya.
Menurutnya, masalah utama bukan pada lokasi, melainkan kualitas fasilitas dan pengelolaan yang tidak memadai.“Kalau airnya bersih, toiletnya lancar, pasti peminatnya banyak. Masalahnya sekarang orang bayar sewa, tapi fasilitas tidak layak. Ya jelas mereka memilih pindah dan tak mau menempati,” ujarnya.
Kepala Dinas P2CKTR Pemkab Sidoarjo Ir Bachruni Aryawan mengatakan seharusnya yang memegang kendali Pemkab Sidoarjo, namun hingga sekarang belum ada serah terima resmi dari Kementrian PU.“Tanpa SK (Surat Keputusan), kami tidak bisa mengelola secara penuh. Makanya kita tak bisa berbuat apa-apa. Kalau dipaksakan, bisa jadi temuan saat audit BPK,” ujar Bachruni.
