Zonajatim.com, Sidoarjo – Wacana Bupati Sidoarjo, H Subandi, untuk kembali menahkodai DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo memicu reaksi keras dan penolakan dari internal partai.
Kritik pedas datang dari Ketua DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Sidoarjo, Hj. Machmudatul Fatchiyah, S.Pi, SH.Neng Mafa secara terbuka mempertanyakan urgensi serta prestasi Subandi selama menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo pada periode sebelumnya.
Menurutnya, indikator keberhasilan seorang pemimpin partai seharusnya terlihat dari capaian elektoral dan penguatan infrastruktur partai, yang dinilainya justru mengalami kemunduran.Soroti Penurunan Kursi dan Minimnya Legasi.
Dalam keterangannya, Neng Mafa menyoroti kegagalan PKB Sidoarjo dalam mempertahankan perolehan kursi pada Pemilu 2024. Ia menilai ada ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya partai yang tidak berorientasi pada kepentingan kolektif.
“Apa prestasi beliau selama satu periode memimpin? Faktanya, perolehan kursi kita turun di Pemilu 2024. Selain itu, ada dugaan penggunaan sumber daya partai, termasuk dana Banpol, yang justru lebih diarahkan untuk memenangkan kepentingan keluarga (anak dan istri) ketimbang penguatan partai secara menyeluruh,” ujar Neng Mafa.
Ia juga menyayangkan ketiadaan legasi fisik yang membanggakan bagi kader. Hingga saat ini, PKB Sidoarjo belum memiliki gedung sekretariat sendiri dan masih menumpang di kantor NU.
Tidak hanya di internal partai, gaya kepemimpinan Subandi sebagai Bupati Sidoarjo juga tak luput dari koreksi. Neng Mafa menilai ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati selama setahun terakhir menjadi bukti nyata lemahnya kemampuan manajerial Subandi.”Satu tahun menjabat Bupati saja tidak bisa harmonis dengan Wakilnya. Ini membuktikan bahwa kapasitas manajerial kepemimpinannya masih sangat lemah,” tegasnya.
Menanggapi adanya gerakan dari sejumlah PAC yang mendorong kembalinya Subandi ke PKB, Neng Mafa melontarkan tudingan serius. Ia menduga oknum-oknum PAC tersebut merupakan pihak yang sebelumnya tidak patuh terhadap instruksi partai pada Pilkada 2024 lalu.
“Saya yakin beberapa PAC penggerak itu adalah mereka yang diduga berkhianat terhadap perintah partai di Pilkada lalu. Karena itu, kami meminta DPP PKB untuk memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang melanggar garis instruksi partai,” katanya.
Neng Mafa menekankan pentingnya penegakan aturan organisasi demi menjaga marwah kaderisasi.”Kalau sanksi tidak ditegakkan, buat apa ada kaderisasi dan regulasi? Jika dibiarkan tanpa sanksi, preseden buruk pengkhianatan politik ini akan terus terulang di masa depan,” pungkasnya. Bk
