Zonajatim.com, Sidoarjo – Bursa Ketua DPC PKB Sidoarjo mulai memanas. Wacana kembalinya Bupati Sidoarjo Subandi, ke kursi pucuk pimpinan partai justru memicu gelombang penolakan dari internal sendiri.
Alih-alih mendapat dukungan penuh, kritik keras datang dari Ketua DPC Perempuan Bangsa Sidoarjo, Hj Machmudatul Fatchiyah atau yang akrab disapa Neng Mafa. Ia mempertanyakan secara terbuka rekam jejak kepemimpinan Subandi selama satu periode sebelumnya.
Bagi Neng Mafa, ukuran keberhasilan pemimpin partai bukan sekadar jabatan, melainkan capaian nyata. Ia menilai, justru di era Subandi, performa PKB Sidoarjo mengalami penurunan.
“Kalau bicara prestasi, apa yang bisa ditunjukkan? Faktanya kursi kita turun di Pemilu 2024,” tegasnya.
Tak hanya soal elektoral, ia juga menyinggung arah penggunaan sumber daya partai yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan kolektif. Bahkan, muncul dugaan bahwa kekuatan partai lebih banyak digunakan untuk kepentingan keluarga.
Selain itu, absennya “warisan” konkret juga menjadi sorotan. Hingga kini, PKB Sidoarjo disebut belum memiliki kantor sekretariat sendiri dan masih bergantung pada fasilitas milik NU.
Kritik terhadap Subandi tidak berhenti di urusan partai. Gaya kepemimpinannya sebagai Bupati Sidoarjo ikut disorot. Relasi yang dinilai tidak harmonis dengan wakilnya selama setahun terakhir dianggap sebagai cerminan lemahnya manajemen kepemimpinan.
“Memimpin pemerintahan saja belum bisa solid, bagaimana mau memimpin partai?” sindir Neng Mafa.
Situasi makin panas ketika muncul dukungan dari sejumlah PAC yang mendorong kembalinya Subandi. Namun, dukungan ini justru memantik kecurigaan.
Neng Mafa menduga, sebagian penggerak berasal dari pihak yang tidak patuh terhadap instruksi partai pada Pilkada 2024 lalu. Ia pun mendesak DPP PKB untuk bertindak tegas.
“Kalau pelanggaran dibiarkan, kaderisasi dan aturan partai hanya jadi formalitas,” ujarnya.
Penolakan juga datang dari tingkat kecamatan. Ketua DPAC PKB Sedati, Syamsul Hadi, mengingatkan bahwa Subandi secara organisatoris sudah bukan kader PKB.
“Sejak maju di Pilkada 2024, beliau sudah dikeluarkan. Artinya, secara administratif dan ideologis bukan lagi bagian dari PKB,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa penolakan bukan sekadar persoalan suka atau tidak, tetapi juga menyangkut legitimasi.
Di tengah polemik tersebut, muncul dorongan agar kursi Ketua DPC diberikan kepada kader internal yang dinilai loyal dan telah teruji.
Syamsul bahkan mengingatkan masa-masa sulit PKB pada 2006–2009, ketika konflik internal membuat perolehan kursi anjlok. Namun, kader militan tetap bertahan dan menjaga garis perjuangan partai.
“Mereka yang tetap tegak saat partai terpuruk, itulah yang layak memimpin,” ujarnya.
Sejumlah nama pun mulai mencuat sebagai alternatif. Mulai dari figur senior hingga kader muda, semuanya disebut memiliki rekam jejak panjang di partai.
Di antaranya Abah Usman , Cak Nasih , Kaji Reza , Cak Dhomroni, Mbak Anik Maslachah, Bu Ainun Jariyah, hingga Achmad Amir Aslichin (Mas I’in). Mereka dinilai representasi kader “asli” yang tumbuh dan berproses dari dalam tubuh PKB.
Syamsul juga memberi peringatan keras agar PKB tidak kembali memberi ruang bagi figur yang loyalitasnya belum teruji.
“Kita tidak mau PKB hanya jadi tempat numpang tenar. Setelah sukses, partai dilupakan,” tegasnya. Bk
