Zonajatim.com, Surabaya – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Barisan Relawan Prabowo di depan Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Senin (6/4/2026) dinilai tidak memiliki dasar kuat.
Tidak hanya dinilai lemah secara substansi, aksi tersebut juga diduga kuat sarat kepentingan politik terselubung yang berupaya menggiring opini publik. Nama Rahmat Muhajirin yang menjadi sasaran tuntutan, hingga kini disebut belum terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh massa aksi.
Bahkan, pihak terkait menilai tudingan yang dibangun hanya bersandar pada materi yang belum terverifikasi, seperti rekaman audio yang keabsahannya masih diragukan.
Aksi yang dikoordinir oleh Diana Samar tersebut menyebutkan aksi ini adalah bentuk peringatan keras bahwa masyarakat kini semakin kritis dan tidak akan tinggal diam terhadap setiap pernyataan pejabat publik yang dinilai merugikan kepentingan bangsa. “Aksi ini kami gelar tepat di depan kantor DPD Gerindra di Jalan Gayungsari Barat No.18 Surabaya sebagai bentuk peringatan langsung. Kami ingin suara rakyat benar-benar didengar oleh pengurus partai, bukan diabaikan,” tegas Diana R Samar.
Dalam orasinya, ia menyampaikan dua tuntutan utama yakni Rahmat Muhajirin diminta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik.
DPD dan DPP Partai Gerindra diminta segera menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan struktural.
Namun, Rahmat Muhajirin yang datang dan mendengarkan aksi demo tersebut kemudian hendak menemui dan mengajak koordinator untuk bertemu dan berdialog. Anehnya ajakan Rahmat Muhajirin tersebut tidak dimaui koordinator aksi demo dan mereka malah ngeloyor pergi dan hanya menyerahkan berkas tuntutan demo ke staf kantor DPD Partai Gerindra Jatim.
Atas penolakan itu, Rahmat Muhajirin bingung dengan sikap massa aksi sekaligus koordinatornya Diana Samar. “Saya sangat apresiasi dengan mereka yang menyampaikan aspirasi, makanya saya mau temui mereka,” kata Rahmat Muhajirin yang Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Sidoarjo.
Dalam negara demokrasi, kritik itu sah. Namun, tuntutan yang tidak disertai dasar yang jelas justru berpotensi menciptakan disinformasi dan memperkeruh suasana, ujarnya.
Menurut Rahmat Muhajirin, keinginan dirinya untuk menemui koordinator dan massa aksi demo adalah menanyakan soal bukti pernyataan dia yang dipersoalkan. “Saya pengin tahu, mana pernyataan saya yang dijadikan bukti demo, tapi mereka malah pergi,” katanya. Berikutnya, adalah soal status koordinator dan massa demo yakni orang Partai Gerindra yang mendemo kader Partai Gerindra. “Sebagai sesama orang partai mestinya dilakukan dengan cara organisasi, bukan lewat demo,” paparnya.
Ia mempertanyakan langkah demonstrasi yang dinilai prematur tanpa melalui mekanisme internal partai.“Kenapa tidak dilaporkan melalui mahkamah partai? Kenapa harus demo dengan dasar yang belum jelas?” imbuhnya.
Rahmat Muhajirin menegaskan bahwa setiap dinamika yang melibatkan kader akan disikapi melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Proses klarifikasi dan evaluasi internal disebut sebagai langkah utama sebelum mengambil keputusan apa pun.“Jangan sampai ruang demokrasi digunakan untuk membangun opini yang belum tentu benar. Kita harus menjaga etika dan objektivitas dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Abah RM panggilan akrab Rahmad Muhajirin.
Indikasi Operasi Politik Terstruktur
Dugaan adanya agenda politik di balik aksi ini semakin menguat setelah muncul analisis dari tim independen non budgeting, Urip Prayitno, SH, MH yang menilai demonstrasi tersebut bukan murni aspirasi, melainkan bagian dari skenario penggiringan opini.
“Salah satu sorotan mengarah pada sosok Diana Rosiana Samar, yang disebut memiliki rekam jejak aktivisme yang tidak lepas dari kepentingan politik tertentu, terutama sejak momentum Pilwali Surabaya. Ia bahkan disebut aktif dalam gerakan kampanye “kotak kosong” yang kala itu menjadi polemik,” tandas Urip.
Selain itu, sumber internal juga mengungkap adanya dugaan relasi dengan figur tertentu dengan inisial dr. D supplier alkes yang memiliki kepentingan politik di Surabaya dan Sidoarjo.
Audio Misterius dan Dugaan Rekayasa Digital
Substansi utama tuntutan aksi, yakni rekaman audio yang diduga menyeret nama Rahmat Muhajirin, justru menjadi titik paling lemah. Hingga kini, asal-usul rekaman tersebut tidak jelas, baik waktu, konteks, maupun validitasnya.
Pihak RM bahkan mencurigai kuat adanya rekayasa digital, mengingat rekaman yang beredar bersifat satu arah dan sangat mungkin dimanipulasi melalui teknologi dubbing.“Kalau ini produk rekayasa digital, sangat berbahaya. Bisa jadi alat untuk membangun fitnah publik,” ungkap Urip.
Sebagai langkah serius, pihak RM kini tengah mengupayakan uji forensik audio dengan melibatkan puluhan kampus yang memiliki laboratorium audio visual untuk memastikan keaslian rekaman tersebut.
Upaya Mengganggu Proses Hukum?
Yang lebih mengkhawatirkan, isu ini diduga sengaja dimunculkan untuk mengganggu fokus terhadap proses hukum yang tengah berjalan di tingkat nasional.
Nama Bareskrim Polri disebut sedang menangani perkara penting terkait dugaan kasus yang menyeret Bupati Sidoarjo, Subandi.
Tim analis menilai, kemunculan isu yang menyerang RM berpotensi menjadi distraksi yang sengaja dirancang untuk menciptakan persepsi adanya intervensi politik terhadap proses hukum.“Ini seperti skenario. Ada isu dilempar, diviralkan, lalu dijadikan bahan demo. Tujuannya membangun opini bahwa proses hukum tidak independen,” tegas Urip. Pr
