Zonajatim.com, Sidoarjo – Pada 10 Juli 2026 dini hari, tanggul penahan luapan lumpur di titik 10 D (Desa Siring, Kecamatan Porong) mengalami rembesan yang mengarah ke Jalan Raya Porong dan rel kereta api.
Kebocoran tanggul penahan lumpur Lapindo itu sempat memicu kekhawatiran. Air bercampur lumpur mengalir hingga tanggul penahan di dekat jalur rel kereta api, bahkan warga mengkhawatirkan luapan lumpur dapat mengancam rel maupun Jalan Raya Porong jika debit air terus meningkat.
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) segera mengambil langkah penanganan, sementara warga sekitar menyatakan kekhawatirannya akan peristiwa tersebut.
Atas kebocoran air lumpur Lapindo tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Ir Bambang Haryo Soekartono dari Partai Gerindra dan Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana, SAP melakukan peninjauan ke tanggul Lapindo, Senin (13/7/2026) pagi.
Wabup Sidoarjo Mimik Idayana minta kepada pihak Kementerian PU yang menangani tanggul lumpur Lapindo untuk gerak cepat mengatasi kebocoran sehingga air lumpur hampir menyentuh rel KA dan jalan nasional Raya Porong. “Kalau bisa secepatnya tidak usah menunggu tahun 2027, peninggian tanggul lumpur dikerjakan dan pembangunan tempat atau tanggul penahan lumpur yang bocor di dekat rel KA dan jalan Raya Porong dibangun dalam tahun 2026 ini, ini kebutuhan yang sangat mendesak, ini kalau sampai bocor dan ambrol yang jadi korban rakyat Sidoarjo,” tegas Wabup Mimik Idayana menimpali pernyataan pihak PPLS Kementerian PU bahwa perbaikan dan pembangunan tanggul lumpur baru diajukan tahun 2027.
Menurut Wabup Mimik, kalau pembangunan tanggul baru digarap tahun 2027, sangat tidak masuk akal, lumpur Lapindo ini sudah menjadi bencana nasional dan yang kena korban adalah masyarakat Sidoarjo. “Kami tak ingin masyarakat Sidoarjo jadi korban lagi. Jadi warga Sidoarjo, bencana yang 20 tahun kemarin itu belum selesai, jangan sampai terulang, kejadian terulang. Segera carikan solusinya. Jadi itu harapan saya. Kita tetap akan komitmen ya, Pak,” tegas Wabup Mimik Idayana.
Sementara anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyampaikan bahwa kebocoran tanggul lumpur Lapindo yang merembes ke rel KA dan jalan raya Porong sangat menghambat transportasi publik ya, kereta api nasional. Juga transportasi publik atau logistik di nasional juga, karena ini jalan nasional yang sangat membahayakan terhadap juga keselamatan.
“Tidak hanya keselamatan, tapi ekonomi kita bisa terhambat. Jadi ekonomi Jawa Timur, ekonomi nasional bisa terhambat. Jadi dari sini, maka saya sudah menanyakan kepada PPLS Lapindo, Saya minta untuk serius penanganan pembuangan lumpur menuju ke sungai, terutama adalah airnya. Jadi airnya yang perlu kita percepat untuk pembuangan. Terus yang kedua, perkuat semua dinding-dinding tanggul Lapindo. Terus yang ketiga, kita sudah harus mempersiapkan tadi, saya minta tolong sama Bu Wabup untuk merealisasikan satu adalah early warning system, yaitu peringatan dini, itu supaya, karena di sini ada ribuan atau mungkin ratusan ribu masyarakat yang bisa terdampak,” pinta BHS.
Menurut BHS bahwa secepatnya harus segera dilaksanakan untuk pemasangan daripada early warning system, terus evakuasi plan, penyelamatan pada saat terjadi ini, terus yang ketiga, tempat berkumpul. Nah ini kira-kira di mana, Bu Wabup Mimik, di mana yang paling aman dia, terus di situ ya tentu sudah disiapkan, mulai dari tenda, ini itu, dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas BNPB. “Karena ini masuk dalam bencana nasional. Ini bukan bencana daerah ini, ini bencana nasional. Sehingga BNPB sudah harus mempersiapkan ini semua penanggulangan bencana. Jadi tidak boleh terlambat, SAR harus sudah punya posko di sini. BNPB punya posko, Basarnas punya posko. Dan kita selalu melakukan safety drill, latihan masalah keselamatan. Itu betul-betul harus diselesaikan secara baik, setiap tiga bulan sekali, sehingga rakyat itu siap untuk langsung bergerak apabila ada pergerakan di dalam lumpur Lapindo,” tambahnya.
Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Darwis Daraba, memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian lumpur Sidoarjo.
Ia menjelaskan bahwa terkait rembesan yang ditemukan pada beberapa bagian tanggul waduk lumpur, PPLS masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebabnya. Hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan metode penanganan yang tepat sesuai dengan standar teknis.
“Selama proses investigasi berlangsung, pemantauan terhadap kondisi tanggul terus dilakukan secara intensif untuk memastikan stabilitas tanggul tetap terjaga. Tentunya kami dalam hal ini terus berupaya bagaimana ini bisa kita kendalikan,” katanya.
Dikatakan, bhawa pihaknya sejak tahun 2019 telah melakukan RTD, rencana tanggap darurat, dan penyelesaiannya tahun 2026. Jadi nanti untuk safety drill, kemudian nanti siapa berbuat apa, di mana, posko apa, nah itu prosesnya sekarang tinggal penetapan oleh Bupati selaku penguasa daerah. pr
