Zonajatim.com, Sidoarjo – Dalam upaya mempercepat penanganan banjir di wilayah Sidoarjo, Wakil Bupati Mimik Idayana, S. Ap melakukan sidak perbaikan rumah pompa di dekat Lippo Plaza dan jembatan Bahrul Ulum senilai Rp 1,4 miliar di Desa Candinegoro Kec Wonoayu, Senin (21/9/2026). Sidak ini dilakukan bersama anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra Supriyono asal Wonoayu dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA).
Proyek perbaikan rumah pompa Lippo senilai Rp 2,3 miliar ini memiliki fungsi strategis dalam mengatur aliran air. Termasuk, mengendalikan volume air agar tidak meluap ke area hilir yang kerap menjadi titik langganan banjir.
Wabup Mimik mengatakan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu sesuai jadwal yang ditargetkan sesuai kontrak. Menurutnya, keberadaan rumah pompa akan sangat membantu kelancaran aliran air di kota Sidoarjo. “Saya minta seluruh pihak terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Infrastruktur ini, sangat penting untuk mengurangi dampak banjir, terutama di wilayah kota Sidoarjo,” ujar Wabup Mimik di lokasi sidak.
Setelah sidak perbaikan rumah pompa Lippo, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan jembatan penghubung di Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu.
Dalam sidak tersebut, Wabup Mimik menemukan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan proyek. Selain progres pekerjaan yang jauh tertinggal dari target, ia juga mempertanyakan penggunaan material besi yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi serta minimnya jumlah pekerja di lapangan.
Wabup Mimik yang akrab disapa Mak Mimik itu bahkan secara spontan menegur pengawas dan pelaksana proyek senilai Rp 1,46 miliar. Ia meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab segera melakukan pembenahan, mulai dari kesesuaian material, jumlah tenaga kerja, volume pekerjaan hingga percepatan progres pembangunan.“Harusnya hari ini progresnya sudah sekitar 45 persen. Tapi kenyataannya di lapangan baru sekitar 14 persen. Ini ada deviasi keterlambatan yang cukup besar,” tegas Wabup Mimik didampingi Kadis PU Binamarga dan SDA Machmud.
Menurutnya, keterlambatan tersebut tidak boleh dibiarkan karena proyek memiliki batas waktu penyelesaian. Jika tidak segera dilakukan percepatan, pekerjaan dikhawatirkan semakin molor hingga mendekati batas akhir kontrak.
Wabup Mimik juga menyoroti jumlah tenaga kerja yang berada di lokasi. Dari hasil pantauannya, pekerja yang terlihat hanya sekitar 10 orang. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban pekerjaan pembangunan jembatan yang harus segera dikejar. “Pekerjanya hanya sekitar 10 orang. Ini tidak memenuhi. Kalau pekerjanya kurang, segera ditambah. Jangan sampai pekerjaan seperti ini terus dibiarkan,” ujarnya.
Selain persoalan progres, Wabup Mimik meminta pelaksana memastikan material yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ia menekankan tidak boleh ada pekerjaan yang mengabaikan ketentuan teknis, terlebih pembangunan jembatan berkaitan langsung dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat.“Materialnya juga harus sesuai spesifikasi. Jangan sampai yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan. Semua harus diperbaiki dan dibenahi,” tegasnya.
Proyek pembangunan jembatan penghubung tersebut dikerjakan oleh CV Ardhi Bila, perusahaan asal Jember yang menjadi pemenang lelang. Wabup Mimik meminta pelaksana tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan sesuai ketentuan.
Jembatan tersebut dibangun untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas masyarakat di wilayah sekitar Candinegoro. Karena itu, Mimik meminta pelaksana bertanggung jawab terhadap keterlambatan dan segera menambah tenaga maupun sumber daya untuk mengejar ketertinggalan.“Ini harus segera ditambah pekerjanya. Yang bertanggung jawab harus segera melakukan percepatan. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena pekerjaan molor,” tandasnya.
Wabup Mimik menegaskan, Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur agar pengerjaannya berjalan sesuai target, spesifikasi teknis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.Ia juga meminta setiap kekurangan yang ditemukan dalam sidak segera ditindaklanjuti oleh pihak pelaksana dan pengawas proyek.
Menurut Wabup Mimik, kontraktor pelaksana yang tidak serius menggarap proyek yang didanai uang rakyat harus dikasih sanksi tegas yakni blacklist. “Saya minta kontraktor yang main-main dengan uang rakyat tidak boleh bekerja lagi, masih banyak kok yang berani bekerja serius, ” tambah Wabup Mimik Idayana.
Sementara pelaksana lapangan proyek, mengutarakan pembangunan proyek ini sudah masuk tahap 20 persen. Pihaknya, optimis pekerjaan selesai tepat waktu meski di musim penghujan. Tl
