Zonajatim.com, Surabaya – Persoalan utang piutang sekitar Rp300 juta kini berujung pada sengketa aset tanah yang nilainya disebut mencapai lebih dari Rp3 miliar. Perkara ini mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu meminta negara hadir untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak.
Sorotan Ning Lia tidak lepas dari ketimpangan nilai utang dengan aset yang menjadi objek sengketa. Terlebih, persoalan tersebut turut menyeret Joni, seorang penjual nasi goreng yang mengaku telah membeli sebagian tanah sejak 2010, tetapi kini justru menghadapi somasi pengosongan.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh. Tidak cukup hanya berpedoman pada dokumen administratif, tetapi juga harus menelusuri asal-usul utang piutang, perjanjian para pihak, hingga proses peralihan hak atas tanah.
Sebab, apabila hubungan utang piutang berkembang menjadi sengketa kepemilikan aset dengan nilai jauh lebih besar, perlu dipastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan pihak lain.
Salah satu pihak yang terdampak adalah Joni. Ia mengaku membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati pada 2010 dengan harga Rp170 juta. Saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih atas nama Sri Indah, sedangkan dokumen aslinya disebut berada di pihak lain.
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.
Joni mengaku tidak mengetahui secara terperinci hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dengan seseorang bernama Tomi. Ia baru mengetahui adanya persoalan ketika sengketa mulai muncul pada 2016.
Ia pun mempertanyakan bagaimana persoalan yang awalnya disebut sebagai utang piutang dapat berkembang menjadi proses jual beli dan perubahan nama dalam sertifikat tanah.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.
Persoalan semakin rumit karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Kondisi tersebut membuatnya belum memiliki sertifikat tersendiri atas nama pribadi, meskipun mengaku telah menyelesaikan transaksi pembelian sejak 2010.
Puncaknya, Joni mengaku menerima somasi pengosongan tanah dari pihak lain. Ia merasa keberatan karena selama ini menganggap dirinya telah membeli tanah tersebut secara langsung dari Sri Indah Mujiati.
“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.
Joni berharap haknya sebagai pembeli tidak ikut terseret atau dikorbankan akibat persoalan hukum yang melibatkan pihak lain. Ia mengaku hanya ingin mempertahankan tanah yang telah dibelinya.
“Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.
Di sisi lain, dugaan adanya praktik dana talangan bermasalah dalam perkara tersebut juga menjadi persoalan yang perlu ditelusuri. Riwayat pinjaman, dokumen perjanjian, serta proses peralihan sertifikat menjadi bagian penting untuk mengungkap duduk perkara secara utuh.
Ning Lia menekankan bahwa kehadiran negara diperlukan untuk memastikan setiap pihak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Menurutnya, penyelesaian sengketa tidak boleh mengabaikan aspek keadilan, terutama ketika terdapat masyarakat yang mengaku telah membeli aset jauh sebelum persoalan utang piutang mencuat.
Perkara ini memperlihatkan bagaimana persoalan utang ratusan juta rupiah dapat berdampak pada aset bernilai miliaran rupiah, bahkan menyeret pihak lain yang mengaku tidak terlibat dalam hubungan utang piutang tersebut.
Kini, Joni berharap ada kejelasan hukum atas tanah yang dibelinya. Sementara itu, persoalan yang melibatkan Sri Indah Mujiati dan pihak lainnya membutuhkan penelusuran lebih lanjut agar hak masing-masing pihak dapat dipastikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Yd


