Zonajatim.com, Sidoarjo – DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah mengesahkan personalia pimpinan lembaga legislatif periode 2024-2029. Tiga dari empat orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo secara resmi,Senin (30/9/2024) secara resmi disahkan.
Prosesi pengesahan serta pengambilan sumpah jabatan tiga orang pimpinan DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif untuk periode masa jabatan 2024-2029 itu dilakukan dalam agenda sidang Paripurna yang digelar diruang sidang utama gedung DPRD Sidoarjo.
Tiga orang pimpinan DPRD yang diambil sumpahnya yakni, H Abdillah Nasih (Ketua DPRD/PKB), dan 2 Wakil Ketua DPRD antara lain H Kayan (Partai Gerindra) serta H Warih Andono (Partai Golkar). Sementara seorang Wakil Pimpinan dari PDIP H Suyarno, belum bisa dilantik/disahkan karena masih menunggu SK Gubernur Jatim.
Hadir dalam sidang paripurna pengukuhan serta pengambilan sumpah jabatan diantaranya, Pjs Bupati Sidoarjo Dr Muhammad Isa Anshori ATD MT dan seluruh pejabat Forkopimda (Forum komunikasi pimpinan daerah) Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Sidoarjo, KPU, Bawaslu, serta pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 47 dari 50 anggota DPRD Sidoarjo hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam rapat paripurna tersebut yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Sidoarjo H Suyarno didampingi Ketua Sementara DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih pada jam 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo yang dan terbuka untuk umum.
Prosesi pengambilan sumpah terhadap 3 pimpinan dewan dipimpin langsung oleh langsung Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Sri Sulastri, SH.,MH. Sebelum resmi dikukuhkan memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024-2029, Abdillah Nasih (PKB), Kayan (Partai Gerindra) dan Warih Andono (Partai Golkar) diwajibkan mengucapkan sumpah janji, pengucapan sumpah menurut Agama Islam yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan rohaniawan yang mengukuhkan sumpah. Sumpah yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
Mengawali sambutan sebagai Ketua DPRD Definitif masa jabatan 2024-2029 Abdillah Nasih menyampaikan , pada kesempatan yang istimewa ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk memegang amanah sebagai ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024 – 2029 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 25 September 2024 Nomor 100.3.3.1/925/KPTS/011.2/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan tahun 2024 – 2029. “Pertama kami panjatkan puji syukur dari Allah subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan amanah kepada kami untuk memimpin DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024 – 2029, kedua kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang telah memilih dan mendukung kami dalam pemilu legislatif 2024 tak lupa juga kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kami kepada saudara Bupati Sidoarjo beserta jajarannya yang telah mengawal jalannya pemilu legislatif 2024 serta kepada semua pihak yang sudah terlibat baik langsung maupun tidak langsung,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.
Lebih lanjut Nasih dalam sambutannya melanjutkan bahwa mengemban tugas sebagai ketua DPRD sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang tidak mudah, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada kesempatan yang baik ini kami mohon dan dukungan serta kerjasama kepada saudara Pjs Bupati Sidoarjo beserta jajarannya kepada seluruh anggota serta seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo. “Semoga kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024 – 2029 mampu membawa aspirasi masyarakat dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo dengan baik dalam dinamika pemerintahan Kabupaten Sidoarjo guna mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang adil makmur sejahtera lahir maupun batin,” katanya.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan bahwa pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dalam rapat paripurna pada hari Rabu 11 September 2024. Adapun fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo masa jabatan 2024 -2029 sebagai berikut:Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS-PPP, Fraksi Demokrat-Nasdem.
Usai pengucapan sumpah jabatan, Ketua DPRD Abdillah Nasih kepada wartawan mengajak dan mengingatkan anggota DPRD untuk berjalan dan terus berlari mengejar ketertinggalan tugas yang diemban.”Kami mengajak seluruh anggota dewan untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Seperti dalam menghadiri rapat dewan, baik rapat kelengkapan dewan dan rapim (rapat pimpinan) dewan. Khususnya rapat paripurna harus hadir, agar kita tetap solid dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD.” ujar Abdillah Nasih.
Diingatkan juga, bahwa banyak agenda yang telah menunggu untuk diselesaikan, mulai dari pembentukan AKD, Penyusunan Rencana Kerja DPRD tahun 2025, Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 Serta Rancangan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Pjs Bupati Sidoarjo Isa Ansori dalam sambutannya usia pengambilan sumpah mengucapkan selamat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang baru saja melaksanakan pengucapan sumpah/janji semoga dapat melaksanakan tugas dengan sepenuh hati serta senantiasa berpegang teguh pada pilar-pilar kebangsaan yaitu undang-undang Dasar 1945 Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
Lebih lanjut ia mengatakan jika Pimpinan DPRD bukanlah sekedar jabatan atau kedudukan tapi lebih sebagai amanah untuk dapat merealisasikan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju sejahtera bermartabat.“DPRD harus menjadi sebuah simbol dari cita-cita bangsa yang ideal dan itu kita jadikan tekad untuk lebih banyak berbuat kebaikan, DPRD hendaknya hadir di tengah masyarakat menyuarakan suara masyarakat karena di tangan para wakil rakyat inilah amanat rakyat diemban serta mampu menampung dan mengakomodir keinginan masyarakat yang kian berkembang,” ucapnya.
Iapun menambahkan jika DPRD hadir untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang representatif harmonis dan produktif.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Kayan menambahkan, agenda selanjutnya adalah penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sehingga DPRD Sidoarjo bisa bekerja secara produktif. “Termasuk kita akan koordinasi pembahasan R-APBD 2025 agar bisa langsung dibahas secara bersama-sama,” ujarnya.
Untuk komposisi susunan AKD termasuk pimpinan komisi-komisi tidak jauh sama dengan periode sebelumnya. Yaitu PKB mendapat dua ketua komisi, Gerinda dan Golkar juga dapat pimpinan komisi. “Komposisinya hampir sama dengan yang kemarin. Fraksi-fraksi dibagi secara proporsional. Dalam waktu dekat AKD insyaallah sudah selesai,” tutupnya.
Selain sudah menetapkan susunan Fraksi, DPRD Sidoarjo juga sudah menyelesaikan pembahasan Tata Tertib (Tatib) yang mengatur kinerja DPRD Sidoarjo periode 2024 – 2029. Tatib tersebut disodorkan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan itu.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono mengatakan untuk Tatib baru DPRD Sidoarjo sudah final. Tinggal menunggu persetujuan (Gubernur) Jawa Timur. “Karena draft tatib itu harus mendapatkan persetujuan dari Provinsi Jatim,” jelasnya.
Dikatakan, prinsipnya di dalam Tatib baru DPRD Sidoarjo itu, tidak ada yang mengganti poin draf hanya menyempurnakan Tatib lama hasil periode 2019-2024 kemarin. Bahkan semua tahapan penyusunan Tatib baru itu sudah sesuai regulasi yakni mengacu pada Peraturan Pemerintah (Nomor) 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan.”Hanya saja poin draft yang diubah yang paling menonjol adalah soal ada poin keputusan pimpinan dewan. Poin ini mengubah poin keputusan yang ditetapkan oleh Ketua DPRD lantaran yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (Nomor) 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan itu soal keputusan pimpinan bukan membahas soal keputusan ketua. Artinya poin perubahan ini tidak ada keputusan berdasarkan otoritas ketua. Akan tetapi menjadi otoritas pimpinan. Bahkan ada pembagian kewenangan dari 4 pimpinan yang ada saat ini. Perubahan itu sudah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018. Jadi sekali lagi otoritas keputusan bukan ditentukan seorang ketua melainkan ditentukan pimpinan dewan,” tegas politisi senior Partai Golkar ini. Sp/adv
