Zonajatim.com, Surabaya – Penanganan treasing atau sweb antigen yang dilakukan di Suramadu dianggap mendiskriminasi masyarakat Madura sehingga terjadilah demo oleh warga Madura di Balai Kota Surabaya, Senin (21/6).
Terkait hal tersebut menurut anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni sejak awal seharusnya penanganan covid antara perbatasan daerah ini dilakukan oleh pemerintah pusat atau propinsi.”Karena kalau itu dilakukan oleh pemerintah daerah maka akan sangat membebani Keuangan daerah. Oleh karena itu upaya treasing itu dialihkan Kepada warga Surabaya sehingga kita bisa meminimalisir dampak penyebaran covid itu diseluruh kelurahan kelurahan di Surabaya,” ujar Arif Fathoni, Senin (21/6/2021).
Tetapi upaya yang melibatkan interaksi antar daerah itu kemudian jangan dihilangkan, artinya ketika pemerintah kota berwacana menghentikan itu lalu kemudian pemerintah propinsi dan pemerintah pusat tidak, nah ini kan upaya kita bersama, tujuannya sweb antigen itu kan upaya untuk mendeteksi apakah tubuh kita terpapar covid apa tidak, sehingga penanganan nya menjadi sangat baik. “Jadi sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan diskriminasi atau apapun makanya saya sejak awal untuk meminimalisir ketegangan antar daerah ya sebaiknya peranan ini diambil Alih oleh pemerintah propinsi atau pemerintah pusat,” paparnya.
Sebagai bentuk nyatanya masih menurut Fathoni, misalkan ketika Surabaya mau menghentikan upaya treasing atau sweb itu, sebenarnya dalam surat edaran Walikota itu kan sudah jelas bahwa orang luar surabaya mau masuk Surabaya itu kan harus menunjukkan hasil rapid minimal 3 hari sekali, sweb antigen itu. Nah ketika ini berkaitan dengan perbatasan antar wilayah, perbatasan surabaya Bangkalan, Surabaya Sidoarjo, maupun Surabaya gresik, upaya2 itu jangan di bebankan kepada kabupaten kota, tetapi itu di ambil alih oleh pemerintah propinsi atau pemerintah pusat sebagai mana penanganan covid di Kudus kan sekarang itu kan diambil alih oleh pemerintah pusat karena kalau hanya dibebankan kepada pemerintah kabupaten kota tentu ini berat dimana sektor pendapatan pajak dan restribusi yang jauh menurun sesuai dengan target yang di canangkan.
“Jadi lebih baik sweb itu dilakukan di masing2 daerah, kalau kemudian peran Surabaya yang selama ini dilakukan pemerintah Surabaya itu diambil alih oleh pemerintah propinsi maka pemerintah Surabaya itu bisa menggalakkan treasing atau sweb itu di kelurahan kelurahan di kota Surabaya sehingga pemerintah kota bisa maksimal menangani warganya yang mungkin terkena covid,” pungkas Thoni. Nar
