Zonajatim.com, Surabaya – Adanya berbagai pemberitaan dan laporan yang masuk terkait ribut bahkan sampai berebut vaksin dosis kedua di puskesmas-puskesmas.
Anggota DPRD Jatim Agatha Retnosari merasa prihatin dengan Penggunaan sistem “berebut antrean” sejak pagi bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga melecehkan akal sehat publik mengingat penggunaan teknologi sudah semakin masif di kalangan warga.” Untuk itu, saya mendesak Pemerintah Daerah untuk cepat tanggap melakukan antisipasi agar kejadian ini tak terulang.” ungkapnya, kemarin.
Agatha berharap gunakan teknologi informasi (TI) yang sudah ada dan tersedia. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis 2, otomatis basis data sudah tersedia berdasarkan pelaksanaan vaksinasi dosis 1. Warga bisa dikonfirmasi melalui SMS/WhatsApp dengan pengaturan oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.”Mengingat saat ini stok vaksin untuk dosis 2 terbatas, saya mengusulkan dua aspek untuk mengatur undangan ke warga. Pertama, rentang waktu jadwal pemberian dosis 2,” terang dia.
Lebih lanjut, dikatakan Agatha jangan sampai warga yang sudah telat 10 hari dari jadwal pemberian dosis 2, kalah cepat rebutan nomor antrean dengan yang baru telat sehari, hanya gara-gara rebutan nomor antrean di Puskesmas sejak dinihari.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengusulkan pertimbangan epidemiologi, misalnya mengutamakan pemberian dosis 2 untuk warga yang berusia 50 tahun ke atas serta memiliki komorbid sesuai basis data yang dimiliki Dinkes/Puskesmas.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku yakin sangat memahami soal penggunaan basis data dan instrumen teknologi untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi. Jangan biarkan rakyat jadi berlomba-lomba tanpa kendali untuk bisa vaksin tanpa melakukan prokes.”Saya berharap alokasi vaksin untuk Surabaya bisa disegerakan hadir. Dan saya berharap percayakan saja pelaksanaan vaksin di puskesmas-puskesmas atau sentra-sentra vaksin yang tetap,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri Cahyadi juga mengamati, stock vaksin di puskesmas rata-rata hanya 150-200 tapi di tempat lain, beberapa pihak bisa menjalankan vaksinasi gratis dalam jumlah yang lebih besar.” Saya harap Pemprov untuk benar-benar memperhatikan hal ini juga. Untuk apa ada sentra vaksin yang lain jika pasokan di puskesmas belum bisa terpenuhi stock permintaannya,” imbuhnya.
Apalagi banyak sekali jatah vaksin kedua yang terpaksa mundur. Dan yang belum vaksin pertama juga tidak bisa vaksin akibat stock di puskesmas yang sangat terbatas.
Terakhir Agatha berharap jika pelaksanaan vaksin di laksanakan di puskesmas atau sentra vaksin yang tetap dengan memanfaatkan teknologi, dapat memudahkan orang untuk melacak sertifikat vaksin, terutama saat terjadi kesalahan input.Jadi jika ada kesalahan input data atau yang lainnya pada sertifikat vaksin selain bisa menghubungi 119 ekstension 9 untuk komplain juga bisa segera datang ke tempat vaksin untuk melakukan perbaikan.
“Karena saat ini saya juga menerima beberapa keluhan warga terkait sertifikat vaksin yang belum ada di sistem satu data dan juga keluhan akibat salah input data atau pun salah input tanggal vaksin.” pungkas Agatha. Nar
