Zonajatim.com, Sidoarjo – Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Hal itu menyebabkan semua sektor termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo tak berdaya. Untuk membangkitkan sektor ekonomi kerakyatan ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, untuk dapat segera mewujudkan harapan masyarakat terhadap keberlangsungan UMKM.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo,Bambang Pudjianto berharap Pemerintah lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo untuk memperkuat sektor UMKM di Sidoarjo khususnya permodalan. Hal ini menurutnya penting untuk menyalamatkan perekonomian dari jurang resesi dampak pandemi Covid-19. Selain itu dijelaskan, berdasarkan data Bank Indonesia, populasi UMKM meliputi 99,99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia.“Saya kira pengefektifan UMKM harus dilaksanakan. Karena UMKM merupakan salah satu sumber perekonomian,apalagi Sidoarjo merupakan kabupaten dengan basic perindustrian, sebagai penunjang perputaran perekonomian masyarakat,” ujarnya, kemarin.
Lebih lanjut Bambang Pudjianto menambahkan, pihaknya tetap meminta pemerintah maupun Dinas terkait benar-benar memanfaatkan APBN dan APBD terutama yang berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat terutama di bidang UMKM.“Karena masyarakat kita rata-rata punya usaha baik usaha kecil, industri rumahan dan sebagainya itu yang perlu disupport pemerintah,” papar politisi Partai Gerindra ini.
Bambang menilai dampak ekonomi dari perlambatan ekonomi yang timbul akibat pandemi Covid-19 ini dapat memunculkan kemiskinan baru. Selain itu, juga dapat berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam upaya pemulihan ekonomi, menurut Bambang Pudjianto Pemerintah Kabupaten (Pemkab) perlu memberikan program bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Selain memberikan bantuan modal kerja, pemerintah juga memberikan wadah dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, tambahnya, Komisi B DPRD Sidoarjo meminta Disperindag memperkuat permodalan UMKM.”Pemberian fasilitas maupun kebijakan strategis dengan mewajibkan toko modern untuk menerima penjualan produk UMKM Sidoarjo juga harus diberikan,” paparnya.
Politisi Partai Gerindra itu berharap, penguatan ekonomi yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek usaha mikro dan ekonomi kreatif lainnya. Selain itu, pemerintah juga mempermudah izin usaha bagi pelaku UMKM di Sidoarjo.”Pemberdayaan UMKM harus di maksimalkan, misalnya dimasa pandemi ini pemerintah memproduksi masker secara massal dengan melibatkan pelaku UMKM,” pungkasnya.
Sudjalil, anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, menjelaskan kendala utama UMKM adalah, sumber daya manusia yang masih rendah dan tidak mempunyai keterampilan dalam mendesain produk yang menarik dan sesuai dengan keinginan pasar.“Kami minta pemkab dalam hal ini Disperidag merevitalisasi cara pendekatan dan pemberian bantuan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro. Usaha UMKM ini merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang mendesak perlu adanya kebijakan strategis,” ujarnya.
Sudjalil menambahkan bahwa usaha mikro dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat karena produk secara langsung dikelola oleh masyarakat. Apabila mereka dapat berkreativitas dengan keterampilan dan inovasi pada produk, maka hal tersebut akan meningkatkan ekonomi mereka.”Namun saat ini yang menjadi kendala adalah permodalan, pelaku UMKM tidak mempunyai modal dalam jumlah yang besar dan cenderung menggunakan uang pribadi dalam membangun usahanya. Sehingga hal tersebut perlu ada skema permodalan untuk para pelaku UMKM tersebut,” papar politisi PDIP ini.
Dalam mengembangkan usahanya, pelaku UMKM biasanya masih mengandalkan keuangan keluarga dan belum mencoba untuk melakukan modal dalam mengembangkan UMKM ini. Sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan SDM dan adanya kebijakan sebagai daya dukung permodalan UMKM.“Mungkin nanti bisa dibentuk semacam pada koperasi atau kredit lunak, sehingga UMKM produk sejenis bisa berkembang atau mungkin juga penguatan pengertian modal lewat perbankan daerah ataupun koperasi umum terjadi perkembangan di koperasi atau mungkin jadi ada memang lembaga keuangan yang mensupport UMKM,” ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo dari PDIP yakni Didik Prasetyo menambahkan bahwa pembinaan terhadap pelaku UMKM ini harus didorong juga oleh anggota dewan, seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Bambang Riyoko yang ikut memberi pembinaan dan bantuan kepada pelaku UMKM di wilayah Waru, yang merupakan dapilnya. “Ini juga merupakan wujud kepedulian pak Bambang Riyoko selaku kader PDIP, terhadap para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19,” katanya.
Didik Prasetyo menambahkan, pembinaan kepada pelaku UMKM perlu dilakukan, mengingat selama masa pandemi ini, sektor yang paling terdampak salah satunya adalah para pelaku UMKM.“Sesuai instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP, kami wakil rakyat juga diminta melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, caranya dengan mengunjungi mereka serta memberikan support berupa bantuan modal,” paparnya.
Menurut Didik Prasetyo, bahwa Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Bambang Riyoko memberikan bantuan permodalan untuk puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak Covid-19 di Desa Wage Kecamatan Taman, Selasa (10/8/2021).
Penyerahan bantuan dilaksanakan di Balai Desa Wage. Acara disaksikan perangkat desa setempat, dihadiri lima puluh pelaku UMKM penerima. Sementara total nominal bantuan senilai lima puluh juta rupiah.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Bambang Riyoko menjelaskan, pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan ekonomi yang luar biasa di berbagai sektor usaha, khususnya sektor UMKM. Kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyakarat (PPKM) yang ditujukan untuk menekan persebaran Covid-19 membawa konsekuensi menurunnya penghasilan para pelaku UMKM.
Karena itu, lanjut Bambang Riyoko, pihak dewan dengan kewenangan mengalokasikan anggaran keuangan daerah untuk rakyat, memberikan perhatian kepada pelaku UMKM yang terdampak Covid.“Kami sudah pikirkan hal itu saat perencanaan anggaran beberapa waktu lalu. Sehingga hari ini, bantuan untuk pelaku UMKM kami serahkan,” katanya.
Bambang Riyoko yang juga Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Sidoarjo ini berharap, dana bantuan yang diberikan bisa membantu memutar roda perekonomian para pelaku UMKM.“Ditengah pandemi ini, semoga bantuan ini bermanfaat untuk memutar usaha masing-masing. Setidaknya untuk bisa tetap bertahan dalam situasi sulit ini,” pesannya.
Seorang pelaku UMKM penerima bantuan, Giman, mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada Bambang Riyoko atas bantuan tersebut. Bantuan itu menurutnya bermanfaat untuk manambah nafas usaha warung kopi yang ia geluti sehari-hari.
Menurut Giman, penghasilannya menurun drastis selama pandemi yang berlangsung satu setengah tahun ini. Ia pun membandingkan jam buka usahanya sebelum dengan selama pandemi. Sebelum pandemi, ia membuka usahanya dari pagi hingga lewat tengah malam. Pada petang hingga lewat tengah malam, kata dia, adalah waktu dimana para penikmat kopi ramai-ramainya datang ke warung.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo M Agil Effendi mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 datang banyak bermunculan pelaku UMKM dengan varian produknya yang unik. Nah,untuk waktu sekarang ini perhatian pada UMKM harus serius. Sektor tersebut sangat terdampak oleh pandemi. Hal utama yang harus ditekankan adalah masalah permodalan serta pemasaran.“Masyarakat mempunyai kemampuan berkarya memproduksi apa saja, tetapi mereka terkendala persoalan permodalan dan pemasaran, karena itu pemerintah harus memberi stimulus permodalan kepada UMKM seperti kredit dengan bunga rendah serta strategi pemasaran produknya,” jelasnya.
Sehingga, pelaku UMKM tidak hanya diberi bantuan modal, tapi juga pelatihan maupun cara membranding produknya. “Jangan hanya bantuan modal saja. Tapi bagaimana pelaku UMKM bisa eksis. Salah satu caranya diberi pelatihan serta brand produknya bisa menembus pasar,” ungkapnya.
Prinsipnya, kata Agil Effendi, Pemerintah harus melindungi UMKM untuk usaha dan meningkatkan usahanya. Karena dari kredit dengan bunga rendah yang disediakan bank pemerintah dan para pelaku UMKM bisa mengaksesnya, maka UMKM tidak lagi mendapatkan modal dari bank titil. “Kami mengajak masyarakat di bawah untuk berani berwirausaha, memulai baru atau mengembangkan usahanya. Karena kami akan support melalui program-program yang sudah disiapkan dewan dan pemerintah,” katanya.
Dikatakan, saat ini masyarakat Sidoarjo, masih banyak yang belum tahu tentang program ini. Oleh karena itu. ini perlu sosialisasi yang masif kepada masyarakat pelaku UMKM. Dengan demikian masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk segera memulai usahanya, dengan dukungan dari Pemkab. Caranya dengan menghubungi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemkab.”Harapan kami, mulai tahun ini pelaku UMKM yang tidak mengetahui proses kredit oleh Bank BPR, menjadi tahu dan memanfaatkan fasilitas kredit ini sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha.” terang Agil Effendi politisi Partai Demokrat ini.
Agil Effendi mengatakan lemahnya sosialisasi akan berdampak pada masyarakat kecil. Sebab. selama ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dana UMKM itu untuk apa. “Ini yang penting. Harus sering sosialisasi, karena banyak masyarakat yang belum mengerti kepentingan kredit dana UMKM itu untuk apa.” tegasnya.
Usaha mikro ini adalah sektor riil yang dapat menggerakan ekonomi masyarakat dan bisa menjadi kebijakan strategi untuk percepatan penurunan kemiskinan di Sidoarjo.“Kami mendorong pemkab dan DPRD membuatarah kebijakan umum dan anggaran yang berpihak pada sektor UMKM. UMKM membutuhkan anggaran dan arah kebijakan yang jelas,” ujarnya.
Keinginan Komisi B DPRD Sidoarjo mengenai penguatan permodalan UMKM mendapat respon positif Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Sidoarjo bakal dapat pinjaman modal dengan bunga rendah. Pinjaman itu disiapkan Pemkab Sidoarjo karena mereka terdampak pandemi COVID-19.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, mengatakan bunga pinjaman modal yang diberikan kepada pelaku UMKM hanya sebesar 3 persen setahun.”Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha agar tetap eksis di tengah pandemi COVID-19. Kami sudah siapkan pinjaman modal dengan bunga tiga persen, khusus pelaku UMKM,” kata Bupati Gus Muhdlor (18/8/2021).
Dengan pinjaman lunak itu, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 36 miliar yang akan dialokasikan dalam program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) melalui BPR Delta Artha.
Namun, kata Bupati Gus Muhdlor, realisasi program tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.”Program ini masih harus menunggu persetujuan dewan (DPRD Sidoarjo) pada saat PAK APBD 2021 nanti,” ujar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. sp/adv
