Zonajatim.com, Sidoarjo – Molornya proses lelang parkir mendapat perhatian khusus DPRD Sidoarjo karena tidak sesuai dengan timing yang telah dijadwalkan. Oleh karena itu, pimpinan DPRD Sidoarjo hadir dalam hearing progres lelang parkir yang digagas Komisi B, Rabu (12/1/2022).
Tiga pimpinan DPRD yakni Ketua Dewan H Usman dan dua wakil ketua Bambang Riyoko dan Emir Firdaus menyoroti lambannya progres lelang parkir yang dikhawatirkan mempengaruhi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2022.“Sebetulnya, proses lelang pengelolaan parkir di akhir tahun 2021 Desember harus selesai, tapi kenapa sampai bulan Januari 2022 belum ada kejelasan tanda-tanda kapan lelang itu selesai,” tanya Ketua DPRD Sidoarjo H Usman saat membuka hearing bersama Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Pemkab Sidoarjo.
Rapat dengar pendapat (hearing) tersebut membuat kecewa pimpinan DPRD dan Komisi B DPRD Sidoarjo lantaran Ketua TKKSD yang dijabat Sekda Sidoarjo, Ahmad Zaini tidak hadir yang diwakili oleh Kadishub Benny Airlangga. “Mohon maaf untuk Pak Ketua TKKSD ada acara lain, sehingga tidak bisa menghadiri acara rapat undangan dewan ini,” ujar Benny Airlangga.
Menurut Ketua DPRD H Usman, dewan menanyakan progres lelang parkir kepada eksekutif karena hingga akhir Desember 2021, legislatif belum menggelar rapat paripurna untuk persetujuan pemenang lelang parkir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. “Makanya kita pertanyakan kepada tim TKKSD kenapa kok molor, padahal ini berkaitan dengan PAD,” kata H Usman yang politisi PKB ini.
Hal sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Bambang Riyoko dari PDIP dan Emir Firdaus dari PAN yang mengaku kecewa dengan kinerja TKKSD yang tidak juga memutuskan pemenang lelang parkir sesuai jadwal yang sudah disepakati. “Kalau molor begini akan mempengaruhi pemasukan PAD, karena mestinya mulai Januari ini sudah ada pemasukan PAD dari kerjasama parkir sesuai kontrak,” papar Emir Firdaus.
Kekecewaan juga disampaikan anggota Komisi B lantaran proses lelang berjalan lambat. Yakni mulai awal Nopember 2021 hingga kini belum ada pemenang lelang tender pengelolaan parkir itu.”Lelang berupa Beauty Contest dikebut mulai Tahun 2021 tapi sampai Tahun 2022 ini belum selesai. Bahkan sampai hari ini, belum ada hasilnya sama sekali,” ujar Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto.
Karena itu, Bambang yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra ini meminta dalam lelang parkir Sidoarjo dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 20,4 miliar ini agar tidak ada intervensi dari pihak mana pun dan darimana pun.”Yang lolos seleksi dan kualifikasi adalah merupakan rekanan yang lolos dan memang memenuhi syarat kualifikasi. Termasuk harus dilaksanakan sesuai jadwal dan verifikasi PT peserta harus dicek dan verifikasi lapangan secara nyata,” tegas Bambang Pujianto.
Bambang juga meminta rekanan pemenang lelang tender parkir Sidoarjo yang bakal mengerjakan 359 titik potensi itu tidak memberatkan atau menekan warga Sidoarjo. Misalnya dengan menaikkan nilai parkir lebih besar dari Perda Penetapan Harga Parkir.”Jangan sampai ada pemaksaan kenaikan nilai parkir. Kasihan warga Sidoarjo. Kami minta segera diselesaikan dan sisa Januari pendapatan perparkiran belum tetap dilaksanakan konvensional. Meski nilai akumulatif per 12 Januari 2022 baru masuk PAD Rp 70 juta padahal menurut prediksi saya mestinya sudah masuk Rp 800 juta,” tegasnya.
Lebih lanjut ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto menyerahkan sepenuhnya mekanisme dan keputusan lelang tender pengelolaan parkir pada pihak eksekutif. “Kami tidak akan intervensi. Tapi yang jelas komisi B akan melakukan pengawasan pada saat pelaksanaannya nanti,” tutur Bambang sambil menambahkan bahwa di akhir bulan Januari 2022 proses lelang sudah rampung dan di bulan awal Februari sudah proses pelaksanaan di lapangan.
Menurut anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sudjalil, hal terpenting dalam hal ini bukan semata-mata pada besaran rupiah yang akan ditanggung pemerintah, tetapi pada aspek pelayanan masyarakat. “Jangan sampai nantinya mitra Pemkab itu seakan kejar setoran tapi mengabaikan kualitas layanan apalagi sampai memungut tarif diatas ketentuan. Ini yang akan kami pelototi,” tandas Sudjalil dari PDIP.
Jika dilihat dari kontribusi ke kas daerah, model kerjasama pengelolaan parkir ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ketua Komisi B Bambang Pujianto membandingkan dengan pendapatan di tahun 2019 lalu, nilai bersih yang masuk ‘hanya’ Rp 8 miliar. Setahun berikutnya malah nihil, dan tahun lalu hanya menangguk Rp 900 juta ketika bidang garapan ini ditangani internal Dishub.
Bambang Pujianto menghendaki pemenang lelang pengolahan parkir harus memenuhi persyaratan secara tertulis yang telah ditentukan. Ini perlu disampaikan karena ada PT peserta lelang yang terkesan dipaksakan.
Menurut Bambang, ada lima point yang belum dipenuhi oleh tim lelang parkir. Untuk itu, komisi B menghendaki untuk diberi lampiran laporan syarat-syarat pemenang lelang. “Kami berharap pemenang lelang PT nya jelas, benar- benar pengalaman di bidang parkiran juga mempunyai aplikasi tentang parkir. Yang menjadi catatan Komisi B adalah segera lakukan proses lelang jika tidak bisa, lakukan lelang secara konvensional,” katanya.
Meski proses lelangnya molor hingga sebulan, namun Pemkab Sidoarjo tetap tidak akan mengubah nilai penawaran kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan tahun 2022 yang dipatok di angka Rp 20,4 Miliar.“Enggak ada pengurangan, tetap di angka itu. Tinggal nanti ditawar berapa,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Benny Airlangga.
Proses pencarian mitra kerjasama itu masih terus berlanjut dan diharapkan akan tuntas di akhir bulan ini. “Semoga 31 Januari nanti sudah ada penandatangan kontrak kerjasama sehingga bisa jadi kado buat ulang tahun kabupaten Sidoarjo,” kata Benny Airlangga.
Pada Kamis (13/1/2021), Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang dipimpin Sekda Sidoarjo sudah menggelar technical meeting untuk pelaksanaan lelang terbuka dan ada tiga calon rekanan yang berhak mengikuti, imbuhnya.
Mereka adalah PT Prasetia Dwidharma (Inkopol)-KSO, PT Indonesia Sarana Service-KSO dan PT Piramida Teknologi Informasi. Namun sebelum mengikuti tahapan lelang terbuka, mereka diwajibkan menyetorkan lebih dulu uang jaminan lelang sebesar 3% dari nilai pagu proyek atau setara dengan Rp 600 juta pada 19 Januari 2022.
Pada tanggal 19 Januari 2022 juga dilakukan pelelangan terbuka dan penetapan pemenang sampai tanggal 20 Januari. Dilanjutkan membuat draf Perjanjian Kerjasama (PKS)!mitra terpilih tanggal 21 Januari. Dilanjutkan tanggal 24 Januari minta perizinan persetujuan DPRD Sidoarjo dan tanggal 31 Januari kami berharap sudah disetujui dewan. “Terakhir dilangsungkan kontrak kerjasama,” papar Benny Airlangga. sp/adv
