Zonajatim.com, Sidoarjo – Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Sidoarjo mulai khawatir akan nasibnya nanti akhir tahun 2023 ini. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Komisi A DPRD Sidoarjo kembali membahas nasib ribuan tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), Selasa (11/7/2023) di kantor DPRD Sidoarjo.
Dari ribuan tenaga honorer Pemkab Sidoarjo, ada sekira 2.696 yang terancam diberhentikan, atau pemutusan hubungan kerja (PHK).Sebab, jumlah tersebut tidak masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ataupun dalam skema alih jasa (outsourcing).“Ini yang belum masuk di tiga alternatif usulan. Dan kita masih carikan solusinya,” jelas Zainul Sekretaris BKD Sidoarjo, Selasa (11/7/2023).
Dari 5 solusi dalam rapat sebelumnya, kini BKD Sidoarjo mengerucut ke 3 alternatif yang sedang dipersiapkan dalam penataan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN).Pertama, pengusulan Formasi PPPK. Kedua, pegawai alih daya (outsourcing). Dan, ketiga, skema Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri (PPNPN).
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyampaikan rapat ini untuk membahas jumlah honorer yang tidak masuk dalam skema alternatif usulan BKD.“Kita ingin breakdown, dari yang tidak masuk ini, misalnya, kerjanya dimana? Sudah berapa lama kerja? Kita akan analisa seperti itu,” ungkap Dhamroni Chudlori.
Politisi senior PKB dari Tulangan itu mempersilahkan BKD Sidoarjo untuk melakukan evaluasi terhadap honorer yang pekerjaannya tidak terlalu signifikan.“Nah, termasuk jumlah tenaga yang sifatnya hanya supporting, tidak penting. Karena ini nanti juga akan membebani anggaran kita,” tegasnya.
Adanya kemungkinan pengurangan jumlah tenaga honorer merupakan konsekuensi dari adanya penataan pegawai non-ASN yang efisien dan efektif.“Kalaupun nanti ada pengurangan ini bagian dari konsekuensi penataan. Misal, ada satu pekerjaan cukup di handle satu orang, kenapa harus ada 3 orang? Logikanya seperti itu,” terangnya. Zn
