Zonajatim.com, Sidoarjo – Memasyarakatkan program PTSL, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bersama dengan mitra kerja Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra H Rahmat Muhajirin dan Pemkab Sidoarjo yang diwakili Plt Kepala BPPD Heri Susanto menggelar Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN di Aston Hotel Sidoarjo, Jumat (26/7/2024). Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantah BPN Sidoarjo M Rizal yang juga narasumber.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 170 Kepala Desa dan Camat se-Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan nasional di bidang agraria dan tata ruang, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan implementasinya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri A.Ptnh, MH, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Ganang staf BPN Jatim menyampaikan target Jawa Timur untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2024 adalah yang tertinggi di Indonesia, yaitu 2,8 juta bidang. Ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2024, sesuai dengan 100 hari program kerja KaKanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Timur.
Rahmat Muhajirin selaku narasumber mengatakan bahwa program PTSL harus rampung paling lambat tahun 2025 namun hal ini bisa molor karena sejumlah kendala. Oleh karena itu Rahmat Muhajirin mengajak para kades untuk kerja keras merampungkan program PTSL sesuai target. “Saya juga minta agar BPN terus melakukan sosialisasi program strategis nasional secara luas sehingga bisa dipahami oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dasar hukum program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Selain itu, sertifikat tanah yang semula berbentuk kertas akan diubah menjadi sertifikat digital.
8 Prioritas Nasional
Ada delapan prioritas nasional yang disampaikan Rahmat Muhajirin. Ia kemudian memaparkan delapan Program Prioritas Nasional Kementerian ATR/BPN, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi
2. Reforma Agraria (Mengurangi Kesenjangan Sosial)
3. Pengendalian Tanah dan Ruang, Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
4. Akselerasi Rencana Tata Ruang
5. Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
6 PTSL (Melanjutkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
7. Digitalisasi Data Pertanahan
8. ILASP (Integrated Land Administration and Spatial Planning) yang bekerja sama dengan World Bank.
“Harapan kita menghadirkan para kades dan camat karena merekalah yang mengetahui langsung persoalan tanah di wilayahnya, maka sampaikan semua masalah dan kendala yang dihadapi kepada pimpinan BPN Sidoarjo sehingga ada solusinya, agar tidak berlarut-larut,” pintanya. Sp
