Zonajatim.com, Sidoarjo – Puluhan aksi massa dari Aliansi Rakyat Merdeka Sidoarjo yang terdiri gabungan LSM Seven Gab, JCW serta massa lainnya menggelar demo ke Kantor Pemkab dan DPRD Sidoarjo, Kamis (24/7/2025).
Mereka menyampaikan aspirasi terkait penolakan DPRD terhadap LPPD APBD 2024 yang disampaikan Bupati Sidoarjo. “Kami kecewa dengan kinerja Pemkab Sidoarjo yang tidak bisa mempertanggungjawabkan uang rakyat untuk pelaksanaan pembangunan selama tahun 2024,” ujar Husein Koordinator aksi demo.
Menurutnya, selama tahun 2024 masih banyak proyek yang belum bisa dituntaskan oleh Pemkab seperti jalan rusak, banjir, dsbnya. “Makanya itu, kami menilai pentingnya penggunaan mekanisme konstitusional dan pengawasan politik oleh DPRD Sidoarjo untuk menindaklanjuti penolakan tersebut,” katanya saat orasi.
Untuk itu, lanjut Husain didampingi Sigit Imam Basuki dari JCW yang juga ikut orasi menuntut dan mendesak agar DPRD Sidoarjo menggunakan Hak Interpelasi pada Bupati guna meminta penjelasan resmi dan terbuka terkait pelaksanaan APBD Pemkab Sidoarjo tahun 2024.
“Kami juga meminta DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap semua OPD yang pertanggungjawabannya tidak optimal dalam penggunaan uang rakyat,” tegasnya.
Saat demo di depan kantor Pemkab Sidoarjo, pendemo membagikan selebaran tuntutan unjuk rasa kepada masyarakat dan berorasi. Sedang saat demo ke kantor DPRD Sidoarjo, selain berorasi, mereka juga diterima oleh tiga anggota DPRD Sidoarjo untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Tiga anggota DPRD Sidoarjo itu yakni Supriyono (Gerindra), Kusumo Adi Nugroho (PDIP) dan Riko Wardoyo (PAN) menerima aspirasi dan tuntutan pendemo terkait Hak Interpelasi DPRD. “Para anggota dewan yang menerima kami akan sampaikan tuntutan Hak Interpelasi ke pimpinan dewan,” ujar Sigit Imam Basuki.
Yang jelas, kami tidak akan diam saat rakyat dirugikan. Kami akan terus mengawal proses ini demi terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kebutuhan rakyat Sidoarjo, tambahnya. Tm
