Zonajatim.com, Sidoarjo – Pasca Pilkada 2020, Bawaslu RI melakukan evaluasi atas pengawasan yang dilakukan sepanjang penyelenggaraan Pilkada 2020. Hasil pengawasan ini disosialisasikan ke masyarakat dalam acara Sosialisasi Hasil Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 berlangsung di Hotel Aston, Sidoarjo, Minggu (19/9/2021). Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin hadir menjadi narasumber.
Anggota Bawaslu RI selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa Bawaslu mengharapkan ada masukan dari masyarakat terkait pengawasan yang sudah dilakukan. “Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi kami sekaligus meminta masukan kepada stakeholders lewat pengawasan partisipatif pemilihan,”katanya.
Anggota Bawaslu Afifudin menyatakan selama pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi/laporan.Selain pengawasan tahapan, Bawaslu juga diamanatkan untuk mengawasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan pengendalian Covid 19. “Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid 19,,” katanya.
Pihaknya berharap bahwa masyarakat bersama-sama Bawaslu dapat melakukan pengawasan pemilihan. “Pentingnya Pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik dan (khususnya) partisipasi mengawal penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara bersama sama,” pungkasnya.
Anggota DPR RI Rahmat Muhajirin SH yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini memaparkan evaluasi pilkada serentak tentang pandemik, partisipasi pemilih dan pemungutan suara ulang. “Penyesuaian regulasi dengan perspektif mitigasi pandemik yang awalnya mengkhawatirkan dan menimbulkan kegalauan bagi publik ternyata tidak demikian,” katanya.
Untuk Pilkada Sidoarjo 2020 berjalan dengan baik dan aman serta tidak ada gugatan, ini artinya masyarakat bisa menerima hasil pilkada dengan baik. “Kita berharap dalam pilkada 2024 nanti bisa berjalan dengan baik dan aman serta bisa menelorkan pemimpin yang baik dalam demokrasi yang partisipatif dan luber,” ujar Rahmat Muhajirin SH.
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020, bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pilkada akan dilaksanakan tahun 2024. “Saya menaruh perhatian dan harapan besar, kepada seluruh stakeholder yang hadir, agar penyelenggaraan pemungutan suara yang kolosal nanti akan lebih baik dan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat,” katanya.
Sosialisasi Hasil Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 kiranya dapat dilakukan untuk menjadi acuan guna peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, tambahnya. Sp
