Zonajatim.com, Sidoarjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Aston Sidoarjo, Senin (7/8/2023).
Dalam acara tersebut, turut hadir antara lain, H. Rahmat Muhajirin, SH, Anggota Komisi ll DPR RI Fraksi Partai Gerindra sebagai narasumber, Miftahur Rozaq, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim dan Ketua KPU Sidoarjo M Iskak serta Urip Prayitno Ketua DPD KNPI Prov Jatim/Moderator dan 100 orang sebagai peserta dan para tamu undangan lainnya.
Anggota DPR RI Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo, Rahmat Muhajirin SH, selaku narasumber menjelaskan bahwa, menjelang pemilu tahun 2024, kami bersama dengan KPU gencarkan dalam mensosialisasikan pendidikan pemilih pemilu ke-masyarakat sebagai bentuk kedaulatan rakyat.“Berharap sesuai apa yang kita harapkan di tahun politik 2024 berjalan dengan lancar, luber, jujur dan adil dan partisipasi pemilih lebih dari 82 persen,” kata Rahmat Muhajirin, Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
Menurutnya, setelah pemilu tahun 2024, siapapun yang terpilih sebagai Presiden beserta wakil presiden, Anggota Dewan sebagai DPR, DPD, DPRD kota/kabupaten serta provinsi merupakan orang yang berkualitas dan berkompeten dan diharapkan yang terpilih bisa membawa perubahan dalam kesejahteraan masyarakat. “Pemilu ini, masyarakat bisa mencari sosok pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif, masyarakat harus pandai dan cerdas memilih dan menentukan, siapa sosok yang benar-benar bisa mengayomi, dan mampu mensejahterakan rakyat,” ucapnya.
Rahmat Muhajirin yang pada kesempatan itu sebagai narasumber, menekankan bahwa pemilu lima tahunan ini harus dipertahankan eksistensinya.”Pemilu ini wajib dilaksanakan, karena hal ini tercantum dalam undang-undang dasar 1945, disamping itu sebagai ketetapan bahwa negara kita adalah negara demokrasi.” kata Rahmat Muhajirin, SH.
Dengan adanya pemilu, menurut Rahmat Muhajirin membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan kita adalah demokrasi, yakni kedaulatan ada ditangan rakyat, bukan negara monarki atau negara dengan sistem lainnya.”Salah satu indikasi demokrasi adalah adanya pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang dilakukan dengan jurdil dan luber,” terang Rahmat Muhajirin.
Lebih lanjut, Rahmat Muhajirin menekankan bahwa Pemilu selain untuk mewujudkan demokrasi juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pemerintahan.”Dengan Pemilu ini, maka kehidupan ketatanegaraan kita harus lebih baik, tidak boleh lebih jelek.” terangnya.
Oleh karena itu Rahmat Muhajirin mengajak masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemimpin pemerintahan selama lima tahun, setelah itu bila masyarakat merasa tidak cocok dipersilakan untuk mengganti agar pemerintahan menjadi lebih baik.”Jadi kesempatan (untuk memperbaiki) ada di pemilu berikutnya ini, yakni di tahun 2024, silakan di evaluasi presidennya, demikian juga untuk wakil di DPR, pilihlah pemimpin yang berdaulat bukan petugas partai,” tegasnya. Zn
